KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MURJANI, UNTUK KERAPIAN ATAU LAHAN PARKIR?

murjaniKebijakan publik (public policy) sejatinya sebagai sebuah instrumen pemerintahan bukan saja terkait dengan sektor aparatur pemerintahan tetapi dalam konteks lebih luas seharusnya di artikan sebagai bagian dari penerapan good governance yang berarti melibatkan banyak pihak mulai dari aparatur pemerintahan, pihak swasta dan juga masyarakat sipil. Kebijakan publik pun seharusnya merupakan hasil dari adanya sinergisitas, kompromi, berlomba dalam membuat gagasan, ide, teori dari berbagai kepentingan tiga unsur governance seperti di atas. Melihat definisi lain dari kebijakan publik itu sendiri adalah pada prinsipnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Menata pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu kebijakan publik yang selama ini di banyak tempat masih saja cenderung top – down sehingga menimbulkan banyak pertentangan.

WALHI Kalsel sejak tahun 2006 sudah mendampingi PKL Murjani yang saat itu memang dalam ancaman penggusuran. Yang pada akhirnya ketika itu menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut, di mana para pedagang di minta mulai berjualan mulai pukul 5 (lima) sore hingga pukul 12 (duabelas) malam dengan kesepakatan bahwa mereka menjaga kebersihan dagangan mereka selama berjualan sementara untuk urusan keamanan secara umum diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Hingga saat ini menurut penulis apa yang menjadi kesepakatan itu sendiri sudah di patuhi berbagai pihak tanpa terkecuali.

Mulai tanggal 26 Februari 2013 yang lalu Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan ujicoba car free night yang coba di terapkan dengan alasan untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) Murjani. Dengan menutup seluruh jalan masuk menuju lapangan murjani dan menempatkan kendaraan roda dua dan roda empat di tempat yang sudah di sediakan oleh Dishub dan pengelola parkir. Namun pada kenyataannya kebijakan ini menurut penulis kebijakan yang di buat terlalu terburu-buru dan tanpa persiapan yang matang sehingga membuat pihak pengunjung dan pedagang kebingungan akan kebijakan ini. Sehingga ujung-ujungnya lapangan murjani yang biasanya setiap malam ramai, menjadi sepi mendadak, bahkan dari pantauan saya selama 2 (dua) hari awal penerapan kebijakan ini pendapatan pedagang sangat jauh menurun.

Ada beberapa klausul yang di sepakati oleh para pedagang dan dinas terkait di Pemko Banjarbaru antara lain adalah selama masa uji coba car free night jalan masuk menuju lapangan murjani di tutup mulai pukul 6 (enam) sore, selama masa uji coba baik pengunjung maupun pedagang tidak di kenakan biaya parkir, pemerintah kota akan menyediakan alat kelengkapan ujicoba seperti kartu identitas pedagang dan kelengkapan sosialisasi lain seperti spanduk dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya di awal pelaksanaan itu beberapa kesepakatan di atas ternyata tidak sepenuhnya di laksanakan oleh pihak pemerintah Kota Banjarbaru.

Klik bersambung untuk membaca lanjutannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *