KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MURJANI, UNTUK KERAPIAN ATAU LAHAN PARKIR? part.2

murjani_siangSetidaknya ketika mendengar keluh kesah para pedagang ada 3 (tiga) hal yang menurut saya merupakan bukti ketidaksiapan Pemerintah Kota Banjarbaru terutama dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu:

Pertama, adalah inkonsistensi terkait kesepakatan bersama antara pedagang dan dinas terkait antara lain adalah di langgarnya kesepakatan penutupan jalan menuju lapangan murjani yang seharusnya di tutup pukul 6 (enam) sore namun tiba-tiba pada pukul 5 (lima) sore jalan menuju lapangan murjani sudah di tutup, lalu juga terkait dengan pengelola parkir yang bertindak seolah-olah mereka yang mengatur penataan tempat berjualan para pedagang padahal sesuai kesepakatan mereka hanya akan mengatur lahan parkir saja.

Puncak kekecewaan pedagang terakhir adalah ketika pada hari ketiga pelaksanaan car free night ternyata para pengunjung di kenakan biaya parkir berkisar antara Rp. 1000 sampai Rp. 2000. Padahal kesepakatan awalnya adalah tidak di kenakan biaya parkir bagi siapapun selama mas ujicoba. Terlepas itu hanya kelakuan para pengelola parkir tapi tetap saja ada ini adalah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang memiliki tanggung jawab dalam penataan dan pengelolaan parkir.

Kedua, melihat dari ketidaksiapan dalam pelaksanaan kebijakan ini, patut di pertanyakan apakah sebenarnya Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki data dan fakta yang cukup untuk melaksanakan sebuah kebijakan, apakah sudah ada kajian secara menyeluruh terhadap upaya penerapan kebijakan ini karena seharusnya untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, Pemerintah Kota Banjarbaru mesti memahami karakteristik dari PKL itu sendiri sehingga kebijakan-kebijakan yang di ambil tidak merugikan pedagang maupun para pengunjung.

Dalam aspek ekonomi dan sosial budaya misalnya dari sekian banyak model ekonomi di Banjarbaru, Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dikatakan sebagai yang paling gampang dimasuki oleh masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi berskala kecil, modal untuk memulai usaha PKL relatif minim. Selain itu, PKL dapat dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Konsumennya pun adalah konsumen lokal dengan pendapatan yang beragam, dengan jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman.

Ketiga, hal yang paling krusial dari kebijakan ini adalah terkait motif atau latar belakang dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Alasan yang selalu di kemukakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru car free night adalah agar kawasan lapangan murjani lebih rapi dan tidak semrawut, tidak berisik akibat kebut-kebutan padahal bila itu terkait dengan kebisingan itu merupakan tanggung jawab pihak keamanan sehingga tidak lantas mengorbankan kepentingan pedagang. Belum lagi terkait lahan parkir selama ini memang para pengunjung yang di Lapangan Murjani tidak di kenakan biaya parkir sedangkan hampir setiap malam para pengunjung selalu memenuhi Lapangan Murjani tentu ini dalam konteks lain di lihat sebagai sesuatu yang “menggiurkan” untuk mendapatkan pundi-pundi dari biaya parkir kendaraan tersebut. Sehingga memang harus jelas sejatinya car free night ini untuk kerapian kah atau jangan-jangan hanya jadi ajang bancakan lahan parkir?

Pada dasarnya penataan PKL harus tetap memperhatikan kembali tujuan dasar dari kebijakan penataan kota itu sendiri tentu hal ini harus dilakukan tanpa mengorbankan kegiatan ekonomi masyarakat marjinal, dalam hal ini Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa ada motif lain yang justru merugikan masyarakat.

Penulis :

Dwitho Frasetiandy

Direktur Eksekutif WALHI Kalsel

andy(at)walhi.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.