Ancaman Bencana Ekologis di Kalsel

Indonesia adalah negeri yang rawan dan rentan terhadap bencana, baik yang berasal dari alam maupun yangterjadi akibat perbuatan manusia . Dalam kurun waktu lima tahun, 1998-2004 terjadi 1150 kali bencana, dengan korban jiwa 9900 orang serta kerugian sebesar Rp 5922 miliar. Tiga bencana utama adalah banjir (402 kali, korban 1144 jiwa, kerugian 647,04 miliar Rp), kebakaran (193 kali, korban 44 jiwa, kerugian 137,25 miliar Rp) dan tanah longsor (294 kali, korban 747 jiwa, kerugian 21,44 miliar Rp)-Bakornas PBP 2005.

Menarik, karena tiga bencana tersebut adalah bencana akibat perbuatan manusia. Kartodihardjo dan Jhamtani menyebut hal ini sebagai bencana pembangunan, yang didefinisikan sebagai gabungan faktor krisis lingkungan akibat pembangunan dan gejala alam itu sendiri, yang diperburuk dengan perusakan sumberdaya alam dan lingkungan serta ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan sosial. Tulisan ini karenanya ingin menyoroti bencana dari yang timbul akibat ulah dan kelalaian manusia terhadap lingkungan dan aset alam dan tidak membahas bencana murni karena gejala alam seperti tsunami dan gempa bumi.

Kalimantan Selatan diawal tahun 2009 lalu dihiasi dengan bencana banjir yang sudah melanda sebagian besar wilayah hulu Kalimantan Selatan di akhir tahun 2009 dan berlanjut ke tahun 2010, banjir itu melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Kabupaten Kotabaru. Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sedikitnya mengakibatkan 10.075 KK menjadi korban[1]. Sementara itu, korban banjir permanen yang berlangsung sejak 23 Desember 2008, di Kabupaten HSS mencapai 8.012 kepala keluarga (KK) tersebar pada lima kecamatan. Korban banjir tersebut, di Kecamatan Daha Selatan, sebanyak 16 desa dengan jumlah 4.261 KK, Kecamatan Daha Barat, meliputi tujuh desa sebanyak 665 KK, Kecamatan Daha Utara, meliputi 18 desa sebanyak 1,981 KK. Selain itu, korban banjir lainnya di Kecamatan Kelumpang meliputi enam desa dengan jumlah korban sebanyak 545 KK dan Kecamatan Kandangan, meliputi dua desa dengan jumlah korban sebanyak 560 KK. Itu baru yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan belum yang terjadi di Kabupaten-kabupaten lain di kalsel.

Bencana banjir ini “hanya” lah menjadi menu pembuka awal tahun 2009, selanjutnya di sepanjang tahun 2009 bahkan hingga menjelang akhir 2010 ini Kalimantan Selatan terus-terusan “dihantam” bencana demi bencana yang silih berganti berdatangan mulai dari kekeringan, kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap. Yang parahnya bencana-bencana itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor alam saja. Pembangunan yang hanya menekankan kepada kepentingan ekonomi semata pada akhirnya telah mengamcam keselamatan keberlangsungan kehidupan rakyat. Dan ketika bencana telah datang, pertanyaan kita adalah siapa yang paling dirugikan akibat terjadinya bencana tersebut?, Apakah para pejabat-penguasa, para pengusaha atau rakyat? .

Salah Urus Berujung Bencana

Bencana seperti banjir, kekeringan dan longsor sering dianggap sebagai bencana alam dan juga takdir. Padahal fenomena tersebut, lebih sering terjadi karena salah urus lingkungan dan aset alam, yang terjadi secara akumulatif dan terus-menerus.

Menurut Kartodihardjo dan Jhamtani, bencana banjir mencakup 32,96% dari jumlah kejadian bencana, sementara tanah longsor merupakan 25,04% dari total kejadian bencana. Bahkan, di pesisir Jawa, pada kurun waktu 1996 hingga 1999 saja, setidaknya terdapat 1.289 desa terkena bencana banjir. Jumlahnya semakin meningkat hampir 3 kali lipatnya (2.823 desa) hingga akhir tahun 2003, yang juga merupakan implikasi dari rusaknya ekosistem pesisir akibat dari konversi lahan, destructive fishing, reklamasi, hingga pencemaran laut (dimana 80% industri di Pulau Jawa berada disepanjang pantai utara Jawa).

Bencana demi bencana yang setiap tahun melanda Kalimantan Selatan sepertinya bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di tahun 2009 saja menurut data dari Dinsos Kalsel sudah terjadi 21 kali banjir dan ada sekitar lebih dari 15.000 hektar persawahan yang terendam banjir. Tercatat 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel merupakan daerah langganan banjir dan tanah longsor setiap tahunnya. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kotabaru. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Banjar, dan Tanah Bumbu merupakan daerah paling rawan terhadap ancaman bencana ini. Untuk Kota Banjarmasin juga tidak aman karena rob atau pasang laut selalu terjadi dan merendami permukiman warga. Menurut catatan Dinas Kessos Kalsel, sepanjang 2009, korban bencana alam ini mencapai 19.366 keluarga dengan taksiran kerugian Rp3 miliar lebih.

Walaupun kekerapan bencana meningkat secara signifikan beberapa tahun terakhir ini, pemerintah tidak melakukan kajian menyeluruh mengenai pola dan penyebab bencana tersebut.

Ancaman signifikan terjadi pada tiga sektor utama prasyarat keberlanjutan kehidupan, yaitu air, pangan dan energi. Krisis demi krisis akibat salah urus ini kemudian berujung pada bencana ekologis yang kian nyata terlihat.

Bencana Ekologis

Bencana ekologis adalah akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan masyarakat. Saat ini keberlanjutan Indonesia berada dititik kritis karena bencana ekologis yang terjadi secara akumulatif dan simultan di berbagai tempat, tanpa ada upaya yang signifikan untuk mengurangi kerentanan dan kerawanan masyarakat terhadap dampak bencana ekologis.

Tanda-Tanda Bencana Ekologis

Pertanda bencana ekologis justru ada didepan mata dimana masyarakat sebagai stakeholder utama dan lingkungan hidup berada pada kondisi:

  1. Ketiadaan pilihan untuk bertahan hidup

Pada banyak tempat, komunitas masyarakat sampai pada ketiadaan pilihan untuk bertahan hidup. Komunitas Melayu yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian di sepanjangan Daerah Aliran Sungai Siak harus merubah mata pencahariannya ketika puluhan perusahaan konsesi kehutanan menyerobot alih lahan-lahan masyarakat. Masyarakat kemudian beralih menjadi nelayan sungai. Berdirinya industri pengolahan disepanjang Sungai Siak ditambah kegagalan pemerintah dalam mengatur buangan limbah membuat sungai tercemar sehingga hasil tangkapan menurun drastis. Ketiadaan pilihan tersebut pada akhirnya membuat sebagian besar masyarakat melayu yang berada disepanjang Sungai Siak bermigrasi ke daerah lain sebagai buruh pekerja sedangkan sebagian kecilnya tetap bertahan sambil mengharapkan bantuan dari sanak saudara yang bekerja ke Malaysia, juga sebagai buruh.

2. Gagalnya fungsi ekosistem

Kegagalan fungsi pemerintah mematuhi deregulasinya menyebabkan rusaknya fungsi-fungsi ekosistem. Banyak perkebunan-perkebunan skala besar, Hak Pengusahaan Hutan maupun industri tambang yang menyerobot wilayah masyarakat yang selama ini telah menciptakan simbiosis mutualisme dengan ekosistem sekitarnya, memasuki daerah tangkapan air, memotong home range spesies yang dilindungi,dll. Industri-industri tersebut kemudian menjadi parasit bagi ekosistem sekaligus memperlemah ekosistem yang ada. Pada satu titik, kegagalan ekosistem tersebut kemudian harus dibayar dengan sejumlah bencana banjir, longsor, hama baru, malaria, konflik satwa dengan manusia, dll.

3. Ketersingkiran

Kebijakan negara yang tidak mengakui hak-hak masyarakat lokal membuat ratusan komunitas harus menyingkir dari tanahnya sendiri ketika industri-industri berskala besar dukungan pemerintah mengambil alih tanah-tanah mereka. Hingga hari ini, konflik-konflik kepemilikan lahan masih terus berlangsung tanpa satupun memberikan indikasi yang positif terhadap hak-hak masyarakat terhadap kepemilikannya.

4.Kemiskinan

Disebutkan bahwa pembangunan industri-industri berskala besar tersebut ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat. Fakta yang ditemui malah justru bertolak belakang dengan jargon tersebut. Menarik bila dilihat bahwa justru kantong kemiskinan terbanyak malah jutsru paling banyakdi daerah-daerah yang kaya dengan sumberdaya alam.Di Sumatera, 64 persen masyarakat miskin malah justru berada di sekitar konsesi-konsesi perkebunan dan kehutanan. Di kawasan industrinya sendiri banyak ditemukan para buruh yang dipaksa untuk bekerja 18 jam sehari dengan bayaran yang hanya bisa memenuhi kebutuhannya sampai dengan akhir bulan. Penyakit kurang gizi adalah satu hal yang lumrah dan bisa disaksikan dimana-mana.

5. Kematian

Pada akhirnya kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan ketidakmampuannya menjamin fungsi-fungsi ekologis telah menciptakan sejumlah tragedi yang mengambil korban nyawa. Dalam tujuh tahun terakhir hampir tujuhratus orang meninggal dunia dengan sia-sia akibat bencana banjir dan longsor yang disebabkan kegagalan fungsi ekosistem. Ribuan lainnya harus mengulang kehidupannya dari awal.

Apa yang harus dilakukan?

Sejak UU No 24 tahun 2007 tentang pengelolaan bencana dikeluarkan, pemerintah masih terlihat gamang dalam menjalankan amanat konstitusi ini. Tujuan dilahirkannya regulasi ini adalah untuk meminimalisasi dampak bencana yang terjadi di Indonesia. Berbagai bencana yang terus terjadi hingga hari ini seakan mempertegas kondisi dan situasi pengelolaan bencana yang masih amburadul.

Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah keluar dari krisis ini, dengan menyiapsiagakan seluruh komponen pemerintah terkait. Memberikan informasi yang falid kepada masyarakat sebagai bentuk preventif, agar ancaman terhadap keselamatan warga bisa dikurangi. Khususnya kebutuhan dasar masyarakat korban pemenuhan kebutuhan dasar warga adalah hal yang tidak boleh diabaikan lagi. Dalam konteks labih jauh, dalam perencanaan pengelolaan pembangunan, perspektif pengurangan risiko bencana harus segera dimplementasikan dan dilakukan kajian serius terhadap ancaman dan kerentanan.

Rentetan kejadian bencana yang terjadi dalam lima tahun belakangan ini, lebih banyak didominasi oleh salah urus lingkungan dan “pembodohan” yang dilakukan oleh “oknum” demi terwujudnya kepentingan sepihak. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, kelaparan, kekeringan, sampai konflik sosial. Banjir tidak akan terjadi ketika tata ruang wilayahnya pro lingkungan, longsor tidak akan terjadi jika tata kelola lahannya juga pro lingkungan. Tata wilayah dan kelola lahan yang tidak pro terhadap lingkungan didasarkan atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro lingkungan.

Para pemimpin tahu betul dampak dari kebijakan yang mereka keluarkan. Dan mereka paham betul apa yang seharusnya dilakukan. Tapi mengapa tidak ada usaha serius dari mereka untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

Kronologis di atas sudah cukup untuk kita berpendapat bahwa bencana memang diciptakan. Dan ironisnya ketika bencana memang diciptakan, masyarakat “kebal bencana” tidak serta diciptakan. Ini mengapa ancaman yang ada dapat menjadi bencana dan menimbulkan risiko yang tinggi bagi masyarakat.

Kebijakan dan peningkatan kapisitas masyarakat dalam mereduksi risiko bencana menjadi kunci utama dalam pengelolaan bencana di Indonesia. Jika dua hal ini tidak terealisasikan dengan baik, maka korban akan terus bertambah dan kita dapat menyimpulkan bahwa kita memang di skenariokan untuk mati oleh bencana.

Namun sekali lagi bencana yang terjadi di Kalimantan selatan bukan lah bencana yang bisa “dikatakan” sebuah takdir tuhan namun bencana di kalsel ada merupakan suatu akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan masyarakat.

Penulis :
Dwitho Frasetiandy
Direktur Eksekutif WALHI Kalsel

[1] Banjarmasin Post, 10 Januari 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>