Momentum Pengakuan Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Selatan

hutan adatSudah menjadi bahasan penting dalam setiap diskursus pengelolaan kawasan hutan, bahwa masalah tenurial (klaim atas hak) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia. Konflik tenurial dapat muncul ke permukaan misalnya, berupa ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan serta ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Dan hampir pada setiap kasus konflik tenurial tersebut pihak masyarakat adat seringkali berada pada posisi yang lemah. Sebagian besar kasus konflik tenurial di kawasan hutan hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan baik. Sehingga sampai saat ini belum ada satupun mekanisme penyelesaian konflik yang dapat menjadi pegangan seluruh pihak untuk menyelesaikan konflik tenurial ini.

Angin segar baru saja kita dengar dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 35/PUU-X/2012 tentang Putusan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 yang di ajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 16 Mei 2013 yang lalu, dengan putusan ini maka hal tersebut dapat di jadikan sebuah momentum ke depan dalam upaya pengakuan terhadap kawasan hutan adat dan penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan.

 

Kegagalan Undang-undang Kehutanan

Bulan april tahun 1999 menjadi sebuah awal dari lahirnya sebuah rancangan Undang-undang Tentang Kehutanan (UUK) untuk menggantikan Undang-undang 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada saat itu mengatakan bahwa semangat awal dari rancangan undang-undang ini adalah hutan untuk rakyat (forest for people) yang juga sekaligus sebagai pengejawantahan dari pasal 33 ayat 3, Undang-undang Dasar 1945 yang dalam konteks kehutanan berarti dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun kemudian dalam perjalanan undang-undang ini ternyata semangat awal forest for people itu tidak terjawab setelah disahkan, bahkan menurut Hedar Laujeng (1999) secara substansi. Pertama, UUK telah gagal memuat rumusan yang solid terhadap alasan kehadirannya menggantikan undang-undang sebelumnya. UUK tidak melakukan kritik atau koreksi paradigmatik karena itu gagal merumuskan misi ideologis politiknya. Kedua, UUK telah mendistorsi pengertian negara menjadi hanya pemerintah. Ketiga, UUK tidak melakukan perubahan yang fundamental terhadap ketentuan yang mengatur masyarakat adat. Keempat, UUK berbenturan dengan sejumlah peraturan perundangan positif nasional dan dengan beberapa instrumen hukum internasional, baik ketentuan mengenai hak-hak dasar masyarakat adat, kewenangan pemerintah daerah dan tata ruang. Kelima, dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan urusan kehutanan, peran negara cq pemerintah masih terlihat sangat dominan. Peran masyarakat sebatas sebagai tambahan atau pelengkap saja, dan keenam, dari segi penggunaan istilah dan struktur kalimat, UUK menyimpan sejumlah kelemahan mendasar sehingga akhirnya mengaburkan bahkan menghilangkan substansi utama permasalahan kehutanan itu sendiri.

Dengan kelemahan-kelemahan tersebut tidak mengherankan ada banyak sekali konflik kehutanan yang terjadi. Menurut Dewan Kehutanan Nasional (DKN) sampai tahun 2012 yang lalu konflik tenurial mencapai 19.420 Desa di 33 Propinsi dan bahkan 31.957 desa yang berada dalam kawasan hutan masih belum jelas statusnya. Dengan salah satu akar konflik tersebut adalah konflik penggunaan kawasan hutan dengan luasan mencapai 1,2 juta hektar. Konflik-konflik ini melibatkan masyarakat, perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dalam banyak kasus menunjukkan bahwa perusahaan  berpegang pada izin dari pemerintah, sementara bagi masyarakat mereka berpandangan bahwa hutan adalah sejarah dan adat. Perbedaan cara pandang terhadap kawasan yang sama ini telah menjadi alasan utama yang sering memicu konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan, pemerintah, maupun badan hukum lain yang diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola suatu kawasan hutan tertentu. Sedangkan dalam penetapan kawasan lindung atau taman nasional, penetapan batas kawasan hutan telah membatasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Kawasan hutan kita penuh dengan konflik dengan masyarakat karena wilayah ini terus diperebutkan penguasaan dan pengelolaannya, padahal regulasi masih jauh dari upaya memperuntukkan itu bagi masyarakat.

Lebih jauh bahkan Hak Menguasai Negara (HMN) dalam Undang-undang Kehutanan menjadi sumber permasalahan utama yang di mana secara sepihak negara melakukan klaim kepemilikan atas hak pada tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat atau komunitas lokal secara komunal. Perlawanan dari masyarakat berkembang karena negara mengatur hak pengelolaan tanah secara sepihak tanpa pernah memperdulikan keberadaan masyarakat adat.

Pengakuan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Para pendiri bangsa ini (founding fathers) telah menyadari bahwa negeri ini telah di huni oleh berbagai macam suku yang sangat majemuk sehingga konsep “Bhinneka Tunggal Ika” adalah sebuah filosofi untuk menghormati keberagaman dan kemajemukan itu sendiri tanpa terkecuali masyarakat adat itu sendiri. Namun pada perjalanannya hingga saat ini hak-hak masyarakat adat seolah-oleh dikebiri dengan berbagai regulasi yang ada bahkan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka di rampas. Eksistensi masyarakat adat dalam pengelolaan terhadap tanah dan sumber daya alam mereka sama sekali belum mendapatkan pengakuan dan masih menjadi sesuatu yang terus di perjuangkan hingga saat ini.

UU Kehutanan selama lebih dari 10 tahun masa berlakunya telah digunakan sebagai payung hukum tindakan sewenang-wenang pemerintah untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan atau diserahkan pada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.

Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satunya adalah pada pasal 1 ayat 6 yang dimana soal hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara, tentu harus jadi momentum yang sangat baik untuk mendorongkan pengakuan-pengakuan hutan adat yang saat ini ada di Kalsel. Seperti yang termaktub di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Kata Negara dalam  Pasal  1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945,  sehingga Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  dimaksud  menjadi Hutan  adat  adalah  hutan  yang  berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Dalam pertimbangan putusannya MK juga mengatakan bahwa Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “living law” yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, MK akhirnya memutuskan “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, bukan sebagaimana mengartikan “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Seperti kita ketahui bersama wilayah pegunungan meratus yang memanjang dari utara sampai selatan wilayah propinsi ini banyak dihuni oleh komunitas masyarakat adat dayak meratus yang di mana sebagian besar wilayah mereka berada di kawasan hutan, Dinas Kehutanan Propinsi Kalsel saja mencatat ada lebih kurang 600 desa yang masuk ke dalam kawasan hutan di Kalsel. Tentu dengan banyaknya desa dan perkampungan masyarakat dayak yang berada di dalam kawasan hutan entu saja tidak mungkin dapat di hindari adanya permasalahan konflik tenurial yang ada di Kalsel, dan sudah seharusnya untuk menghindari berbagai permasalahan konflik tenurial ini maka ke depan perlu di tegaskan dalam sebuah aturan regulasi di tingkat daerah untuk bisa menindalanjuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam putusan MK tersebut.

Dalam tulisan ini juga saya sebagai penulis ingin menyampaikan juga bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para Bupati dan instansi terkait yang saat ini di wilayah Kabupatennya bermukim masyarakat adat Dayak Meratus untuk dapat menghormati dan memberikan pengakuan terhadap kawasan hutan adat mereka, sesuatu yang sebelum putusan MK ini hanya di pandang sebelah mata, sekarang tonggak pengakuan terhadap kawasan hutan adat sudah kita dapatkan dan tentu saja semua pihak harus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pengakuan kawasan hutan adat yang ada di Kalsel tanpa terkecuali.

 

 

Dwitho Frasetiandy

Direktur Eksekutif WALHI Kalsel

andy@walhi.or.id

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *