Warisan Hitam Tambang Batubara di Bumi Antasari

Penambangan batubara di Kalimantan Selatan belum menyejahterakan penduduk sekitar

Guratan di wajah dan legamnya warna kulit Penghulu Sukrani, salah satu tetua adat di Kampung Batang Banyu, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan betapa keras kehidupan yang harus ia lakoni. Sukrani yang kini berumur 57 tahun itu berkisah panjang lebar bagaimana tak bersahabatnya kehidupan bagi dirinya dan penduduk Kampung Batang Banyu dalam delapan tahun belakangan ini. “Seluruh hidup saya ada di Batang Banyu,” ujarnya, mengawali cerita. Delapan tahun lalu, kampung halamannya masih menawarkan ketentraman dan kedamaian. Namun, kehidupan berubah ketika delapan tahun lalu ada pendatang baru yang bernama investor.

Mereka datang dengan membawa berbagai kendaraan dan alat berat. Sukrani paham bahwa di tanah kampungnya tersembunyi jutaan ton batubara yang siap digali. Karena itu, sejatinya, dia mahfum kalau kemudian para investor menyerbu kampungnya untuk mengeduk komoditas tambang yang sedang laris manis itu. Dia juga manggut-manggut percaya ketika pemerintah menggembar-gemborkan bahwa investor itu datang dengan menggotong duit dan mengusung kesejahteraan. Namun, kini, sikap mafhum dan manggut-manggut itu berubah menjadi kernyit kebingungan. Maklum, “wajah” si investor itu ternyata berbeda dengan gambaran awal yang dia terima. Kini, Bumi Batang Banyu malah porak poranda karena tanahnya diaduk-aduk untuk “disaring” batubaranya. Celakanya, tanah kebun dan tanah sawah yang selama ini jadi andalan hidup penduduk juga tergerus habis. Padahal, secara teoritis, kampung ini seharusnya gemah ripah loh jinawi.

Di daerah itu beroperasi beberapa perusahaan pertambangan batubara. Sebagian perusahaan tambang merupakan pemegang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dengan demikian, sesuai izin, konsesi penambangan yang mereka pegang pun lumayan luas. Sedangkan yang lain hanya memegang izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan wilayah penambangan yang terbatas. Tidak hanya alam yang porak poranda, lingkungan pun jadi bising.

Pasalnya, jarak pemukiman dengan lokasi tambang tidak lah jauh, hanya sekitar 500 meter saja. Itu lah mengapa kenyamanan kehidupan suasana desa di Batang Banyu kini tinggal kenangan. Penduduk kampung harus membiasakan diri dengan deru mesin kendaraan yang lalu lalang lewat hauling (jalan tambang), suara ledakan dinamit, dan debu yang menggantikan embun pagi. Sumber kehidupan pun berubah.

Luas lahan tanaman pisang dan padi yang menjadi andalan kehidupan penduduk semakin menciut diterjang perluasan areal tambang. Bahkan, lahan pertanian yang subur sudah tercemar limbah pertambangan. “Yang sangat terasa itu di lahan pertanian. Air untuk sawah sudah tercemar limbah tambang. Keong pun sudah tidak bisa hidup,” keluh Sukrani. Tidak hanya kebutuhan jasmani yang terganggu. Kebutuhan rohani pun terusik. Sukrani menceritakan bagaimana sulitnya bersembahyang dengan khusyuk di kampungnya. “Perusahaan sering melanggar kesepakatan untuk tidak melakukan peledakan saat jam-jam sembahyang,” imbuhnya, masygul.

Memang, perusahaan tambang membayar ganti rugi bila mereka menyalahi kesepakatan. Nilai uang ganti rugi itu juga lumayan tinggi, yakni sebesar Rp 150 juta setiap kali ada pelanggaran kesepakatan. Pemilik tambang sendiri, mungkin, juga tak keberatan merogoh kocek sebesar itu. Maklum, kini harga batubara sudah berada di kisaran US$ 90 per ton, jauh lebih tinggi dibandingkan harga delapan tahun lalu yang masih berada di kisaran US$ 30 per ton.

Tapi nilai segitu plus uang retribusi bagi kampung sebesar Rp 2.000 per ton batubara jelas tak sebanding dengan masalah sosial yang timbul akibat penambangan itu. “Penambangan batubara sejak delapan tahun lalu itu lebih banyak membawa sisi buruk bagi masyarakat,” ucap Sukrani. Dia mengakui, penambangan itu memang juga memberi kesempatan bekerja bagi penduduk kampung walaupun hanya sebagai checker (pemeriksa) dan petugas keamanan. Namun, sesulit apa pun situasinya, hidup harus tetap berjalan. Setelah pertanian rusak akibat limbah, penduduk pun mengalihkan mata pencaharian dengan menanam karet.

Meskipun, lambat laun lahan untuk perkebunan karet juga semakin menciut akibat adanya perluasan areal tambang. Jika dulu Sukrani mempunyai kebun karet seluas tiga hektare, kini, tinggal dua hektare saja dengan 2.000 pohon siap panen di atasnya. Sukrani mengaku mendapat ganti rugi karena kehilangan pohon, yakni Rp 300.000-Rp 500.000 per pohon karet yang ditebang. Tapi, ia dan para penduduk yang kehilangan kebun karet kini hanya bisa membayangkan nilai getah karet yang lagi bagus, mencapai Rp 8.700-Rp 9.000 per kilogram.

Tentunya, pengelola tambang tak mau disalahkan. Affan, seorang staf salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di situ, menampik keras tudingan bahwa perusahaannya menjadi biang keladi masalah. Dia mengatakan, soal peledakan dinamit, misalnya, bukanlah kesalahan perusahaannya. Pasalnya, kegiatan penambangan dikerjakan oleh beberapa subkontraktor. “Jadi, subkontraktor yang menangani peledakan,” terang Affan.

Cerita yang seragam

Sebenarnya tak hanya Batang Banyu saja yang merasakan dampak buruk kegiatan penambangan batubara. Nyatanya, hampir seluruh kampung di sekitar lokasi pertambangan mengalami nasib serupa. Sebut saja Kampung Padang Panjang, Kecamatan Tantak, Kabupaten Tabalong. Kampung Padang Panjang bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 15 menit dari lokasi penambangan PT Paramitha Jaya Abadi, anak usaha PT Adaro Indonesia, yang juga menjadi pemegang izin PKP2B. Setelah melalui kebun karet milik warga, kita bisa melihat lubang besar sedalam 50 meter hasil penambangan batubara yang sudah berlangsung dua tahun. Sejumlah peralatan berat tampak sedang membongkar lapisan tanah untuk kemudian dimasukkan ke truk-truk raksasa pengangkut batubara.

Miskan, penduduk Padang Panjang, bercerita, semenjak tambang batubara itu beroperasi, kampungnya menjadi sering dikepung banjir saat musim hujan tiba. “Bukit yang dulu ada sekarang hilang dan menjadi tambang,” tambah Miskan. Sebaliknya, bila musim kemarau, sumur-sumur kehilangan air. Ia mengakui, desanya memang memperoleh program bantuan dari Adaro berupa tempat penampungan air bersih. Perusahaan tambang itu saban minggu menyalurkan air bersih sebanyak satu tong untuk tiap tiga kepala keluarga. Hanya saja, menurut Miskan, program itu akan berhenti dengan selesainya masa konsensi Adaro pada 2022 nanti. “Setelah itu bagaimana?” tanya Miskan. Soal air ini memang sensitif. Nasib sebagian penduduk Padang Panjang pun tak beda jauh dengan penduduk Batang Banyu.

Seperti yang terjadi di Batang Banyu, hampir seluruh areal pertanian di Tabalong tercemar sehingga tanaman susah tumbuh sempurna. Bahkan, Miskan bilang, saat ini, ada sekitar 10 hektare lahan yang benar-benar tercemar limbah tambang dan rusak berat. Saat ini, sebagian besar penduduk Desa Padang Panjang khawatir, desa yang saat ini dihuni 500 kepala keluarga itu juga ikut tergusur perluasan areal tambang.

Apalagi, tahun ini, Adaro kemungkinan akan menaikkan jumlah produksi batubara. Selain Padang Panjang, tiga desa yang kemungkinan akan tergusur adalah Kampung Sembilan, Kampung Eks Lamida, dan Kampung Delipan. “Sudah 90% dibebaskan. Jika semua digusur, terus anak ulun (saya) dapat apa,” kata Miskan sambil memandang anak perempuannya yang baru berumur enam tahun.

Miskan mengakui, penduduk memang dijanjikan mendapat uang ganti rugi yang besar. Namun Miskan khawatir para tetangganya itu tidak mampu menggunakan duit tersebut untuk modal dan bekal hidup paska penggusuran. Apalagi, keahlian mereka cuma bertani atau menjadi penyadap getah karet. Itulah ironi kehidupan di atas tambang emas hitam. Bumi Bumi Antasari yang kaya batubara ini sepertinya gagal mensejahterakan warganya. Keuntungan dari batubara lebih banyak mengendap dan berputar di Jakarta. Hanya sebagian kecil yang bisa dinikmati warga sekitar tambang. Kelangsungan masa depan pun semakin terancam kalau melihat kondisi lingkungan yang memburuk. Bagaimana tidak? Hampir di tiap tempat terdapat lubang-lubang menganga berisi air berwarna hijau kebiru-biruan bekas tambang batubara yang ditinggalkan.

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Dwitho Frasetiandy – atau biasa disapa Andy – menuding, selama ini, rezeki tambang batubara hanya dinikmati investor dan hampir tidak menetes kepada warga sekitar tambang, baik secara ekonomi maupun sosial. Ia mengakui, pertambangan itu menyerap tenaga kerja cukup besar. Seperti Adaro yang memperkerjakan sekitar 11.979 warga. Namun, di sisi lain, secara sosial, ada bom waktu yang siap meledak jika pada 2022 nanti Adaro harus angkat mesin.

Penghentian produksi Adaro akan mempunyai dampak ekonomi dan sosial lebih besar dalam jangka panjang. “Mau ke mana pekerja sebanyak itu nantinya?” kata Dwitho. Dwitho menambahkan, seperti halnya aktivitas pertambangan lainnya di Indonesia, pertambangan batubara di Kalsel juga meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan yang susah direhabilitasi. Lihat saja, lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali, termasuk dengan reklamasi. Lubang itu menjadi kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi.

Limbah hasil proses pencucian batubara mencemari tanah dan mematikan berbagai jenis tumbuhan yang hidup di atasnya dan bahkan mencemari sungai yang mengalir hingga ke hilir. Walhi menunjukkan bukti, aktivitas penambangan di hulu telah menyebabkan rusaknya beberapa kawasan hutan mangrove dan rawa, hutan nipah dan mencemari wilayah tangkapan ikan dan udang. Tentu, Adaro ogah menerima tudingan Walhi ini.

Abdurahman, CSR Manajer Adaro Indonesia, membantah tudingan bahwa perusahaannya telah maracuni lingkungan. “Perusahaan tidak pernah menggunakan bahan kimia karena tidak melakukan pencucian batubara. Kita menaati aturan,” tegasnya. Selain itu, Adaro juga sudah merancang beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membuat masyarakat mandiri setelah pertambangan Adaro tidak ada di tempat itu.

Selain di bidang ekonomi, bidang lain yang dikembangkan adalah pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. “Misi kita bagaimana membuat masyarakat paska tambang menjadi mandiri secara ekonomi, intelektual, dan manajemen,” katanya.

Salah satu program yang dilakukan Adaro adalah pengembangan kebun karet unggul, pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM), dan perikanan. Menurutnya, sampai saat ini, sudah tercipta kurang lebih 4.900 hektare kebun karet yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Ya, memang Adaro telah menyiapkan warga sekitar tambang. Tapi, bagaimana dengan perusahaan tambang lainnya?

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengungkapkan, pertambangan batubara telah memperparah degradasi lingkungan yang sudah rusak akibat penebangan liar dan eksploitasi hutan lewat hak pengusahaan hutan. “Tambang berjalan terus, sedangkan upaya rehabilitasi berjalan seperti siput. Sampai saat ini upaya rehabilitasi kurang dari 2%,” beber Rachmadi. Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa tambang batubara telah menghidupkan beberapa kota di Kalsel. Peningkatan ekonomi mulai terasa setelah pemerintah daerah memperoleh porsi dari hasil tambang batubara.

Karena itu, tak perlu heran kalau tiba-tiba ada kampung yang menjadi gemerlap. Misalnya kawasan Kecamatan Satui dan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu. Atau Kecamatan Pegaron di Kabupaten Banjar, Kecamatan Jorong di Kabupaten Tanah Laut dan beberapa wilayah di Kabupaten Tapin, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Kota-kota itu menjadi berbinar karena batubara, tidak seperti kampung-kampung di dekat tambang yang nestapa. Kota-kota itu menjadi semarak karena menjadi pusat kegiatan pekerja tambang yang kebanyakan pendatang baru.

Gempita penambangan batubara di Kalimantan Selatan mengalirkan dana yang besar ke para pengusaha maupun pemerintah. Namun, bagi penduduk di sekitar tambang, si emas hitam tersebut lebih banyak menimbulkan derita.

Dimuat di Majalah Kontan, Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *