KDLH Kalsel 2013 : Refleksi Menuju Pemilu 2014

Perjuangan melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai bagian  dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil telah dilakukan secara arif dan berkelanjutan oleh berbagai masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Perjuangan tersebut pada kemudian hari telah terbukti menjadi bagian dari sistem global tentang pelestarian lingkungan hidup yang dinamis, sebagaimana yang tertuang  di dalam berbagai konvensi dokumen internasional, diantaranya dekralasi Stocholm 1972 dan dekralasi Rio de Janeiro 1992.

Kondisi nasional dewasa ini, dimana kaum neo liberalisme tengah gencar berusaha menancapkan kukunya dengan menggunakan perusahaan-perusahaan trans-nasional dengan legitimasi issue globalisasi, kesejahteraan, kemapanan dan stabilitas berusaha merebut wilayah-wilayah hak kelola publik tanpa memberikan sedikitpun ruang dan kesempatan rakyat untuk ikut berperan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Paham neoliberal ini telah menjadi pilar globalisasi ekonomi kapitalis. Globalisasi ekonomi terbukti tidak memberikan kemakmuran bagi rakyat banyak tetapi hanya melindungi kemakmuran segelintir orang. Semisal, kekayaan 200 orang terkaya di dunia senilai USD 1000 milyar, atau masing-masing memiliki kekayaan USD 5 milyar.Kekayaan mereka setara dengan pendapatan per tahun dari 2,5 milyar orang di negara-negara dunia ketiga. Kekayaan orang-orang kaya itu ternyata tidak dipergunakan untuk mengembangkan program-program penyelamatan lingkungan, bahkan Bank Dunia dan International Monetery Fund (IMF) justru memperluas kerusakan lingkungan hidup.

Sudah jelas bahwa globalisasi telah berkontribusi dan menjadi biang dari kerusakan sumber-sumber penghidupan rakyat.  Tidak ada satupun produk industri kapitalis yang tidak diproduksi dengan cara-cara mengeksploitasi lingkungan hidup, mulai dari proses pengambilan bahan baku, proses pengolahan hingga limbah serta infrastruktur dari industri tersebut.

Sebagai jaminan keselamatan dan kelanggengan investasi mereka, selain berusaha mempengaruhi dan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik pemerintah, kaum neo liberalisme ini juga berusaha menggandeng tangan militer yang mempunyai kekuatan riil dan struktur komando yang rapi sampai pada tingkat basis masyarakat.  Hal ini tentunya semakin menambah kekuatan pilar-pilar neo liberalisme  dan semakin menghabisi hak-hak masyarakat atas hak pengelolaan sumber daya alam.

Pada tingkat lokal, permasalahan lingkungan di Kalimantan Selatan semakin bermunculan dari tahun ke tahun. Dari permasalahan klasik tentang kebijakan pemerintah daerah, pertambangan, kehutanan, kelautan sampai pada permasalahan sampah dan sungai yang tak kunjung berakhir. Sementara itu kita akui bahwa issue-issue lingkungan belum berhasil menjadi issue utama di tingkat masyarakat.

Ironinya, gerakan-gerakan aktivis pro lingkngan dan demokrasi yang selama ini diharapkan dapat menjaga pilar-pilar penyangga keberlanjutan kehidupan rakyat tersebut ternyata tengah mengalami kelesuan dan kevakuman gerak yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan internal dan kurangnya konsolidasi.

Di tahun 2014, akan banyak diwarnai hiruk pikuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kalimantan Selatan sendiri tidak mungkin lepas dari campur tangan pengambil kebijakan itu. Sehingga menjadi penting untuk kita semua bisa menganalisa dan melihat bagaimana peta politik kalsel ke depan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.

Tentunya bukan suatu proses penyadaran dan pergerakan yang singkat untuk melawan dominasi neoliberalisme ini, diperlukan pemahaman ideologi yang kuat yang disertai dengan proses konsolidasi yang intensif oleh para penggerak pro lingkungan dan demokrasi terutama dalam hal ini adalah WALHI sebagai organisasi jaringan yang menginginkan adanya social movement yang seluas-luasnya untuk tercapainya cita-cita WALHI dalam pengembalian kedaulatan rakyat atas pengelolaan sumber daya alam.

Dengan berbagai rintang dan keterbatasan yang dimiliki, WALHI Kalsel akan melaksanakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) sebagai forum konsolidasi dan konsultasi antar komponen untuk menyatukan kembali langkah gerak maju melawan segala bentuk neoliberalisme yang telah banyak menimbulkan bencana lingkungan dan merampas sumber-sumber kehidupan rakyat. Diharapkan segenap elemen WALHI bisa hadir dan memberi sumbangsih pikiran. Kegiatan ini akan direncanakan dilaksanakan pada akhir tahun 2013, sekaligus ajang refleksi gerakan selama ini.

Dalam KDLH kali ini rencananya akan dilaksanakan rangkaian kegiatan yakni:
1. Diskusi Publik Pemilu 2014, Tantangan Membangun Agenda Politik Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam di Parlemen
2. Sidang KDLH WALHI Kalsel 2013, “Bersih-bersih Parlemen dari Perusak Lingkungan”

Diskusi Publik akan dilaksanakan pada 28 Desember 2013 di gedung Rektorat Universitas lambung mangkurat, Banjarmasin. Kemudian dilanjutkan sidang KDLH 2013 pada tanggal 29 – 30 desember 2013 di Bapelkes, Banjarbaru.

Harapan dari kegiatan tahun ini adalah adanya pemahaman bersama tentang persoalan sawit, lahan pangan produktif, sungai dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Selatan serta keterkaitannya dengan Pemilu 2014, juga terumuskannya advokasi dan fokus kampanye WALHI Kalsel dan Jaringan pada tahun 2014 berdasarkan analisa dan gambaran peta politik kalsel serta produk kebijakannya ke depan.

Kontak Person : Yayi Sundara (0852.2284.0802) dan Retno (0852.5192.8763)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *