Potret Buram Penyelamatan Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan [Kertas Posisi]

Potret Buram Penyelamatan Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan
Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Selatan

(WALHI Kalimantan Selatan, YCHI, SLPP Kalsel, LPMA Borneo Selatan, Komunitas Sumpit, Mapala Graminea Faperta Unlam, Mapala Justitia FH Unlam)

Latar Belakang
Pada tahun 2014 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) terkait dengan Pengelolaan Mineral dan Batubara (minerba) di Kalimantan Selatan. Korsup Minerba ini sendiri adalah tindak lanjut dari Nota Kesepahaman bersama 12 Kementerian dan Lembaga terkait penanganan korupsi di sektor minerba. Lalu diakhir tahun 2014 yang lalu, KPK juga mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) yang juga merupakan kelanjutan dari Korsup Minerba yang telah dilakukan di 12 Provinsi penghasil tambang.

Koordinasi dan Supervisi Minerba yang dilakukan oleh KPK di Kalsel pada tahun lalu adalah bukti bahwa provinsi ini juga menjadi fokus dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam. Sepanjang tahun 2014 di Kalsel berdasarkan korsup yang dilakukan KPK bersama kementerian yang lain masih terdapat 495 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih Non Clean and Clear (Non CnC) dari total 861 IUP yang ada di Kalsel.

Hal lain juga terkait korsup minerba KPK RI di Kalimantan Selatan berdasarkan hasil temuan BPK RI tahun 2014 untuk 6 (enam) Kabupaten (Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Tanah Laut) terdapat Kewajiban Royalty dan Iuran Tetap yang belum dibayar oleh pemegang IUP, yang jumlahnya mencapai 358,6 Milyar rupiah. Selain itu juga terdapat 30 Izin Usaha Pertambangan yang masuk ke dalam kawasan konservasi dan hutan lindung luasannya mencapai 24.178 hektare. Sementara di Kalimantan Selatan tercatat ada 870 izin pertambangan minerba dengan luasan izin mencapai 2,1 juta hektar, padahal luas Kalimantan Selatan hanya 3,7 juta hektar, hal itu berarti lebih dari 50% wilayah Kalimantan Selatan telah dibebani izin pertambangan. Selain itu terdapat luas areal pertambangan 60.691 ha yang masuk ke dalam kawasan hutan, namun hanya terdapat 4 (empat) izin yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan dengan luasan 12.778 ha. Bahkan dalam proses Korsup Minerba yang dilakukan di Kalsel terdapat 7 (tujuh) izin IUP yang masuk ke dalam kawasan konservasi. Dari hasil Korsup Minerba itu pula KPK menyarankan pencabutan izin terhadap 18 IUP di Kabupaten Tanah Laut.

Karut Marut Perizinan dan Tata Ruang Kalimantan Selatan
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan provinsi Kalimantan Selatan bahwa kawasan hutan di provinsi Kalimantan Selatan yang semula ± 1.839.494 hektar (49,03% dari luas total kawasan) berubah menjadi ± 1.779.982 ha atau 47,44% dari luas total kawasan.

UntitledPada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Kalsel masih mengurus penyelesaian RTRWP di tingkat pusat, meski sebelumnya sudah terbit Kepmen 435/2009 tentang kawasan hutan di Kalsel. Sebelumnya, Pemprov Kalsel mengajukan revisi Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan melakukan pengurangan kawasan hutan seluas 311.420 hektare dari 1,8 juta hektare luas kawasan hutan sesuai SK Menhut 453/1999 menjadi 1,5 juta hektare. Pengurangan kawasan hutan terjadi pada hutan lindung seluas 70.299 hektare, hutan produksi 54.493 hektare, hutan produksi tetap 126.120 hektare, dan hutan produksi konversi seluas 71.262 hektare. Tapi, pemerintah pusat hanya menyetujui pengurangan kawasan di Kalsel seluas 59.512 hektare dari 311.420 hektare kawasan hutan kawasan pegunungan Meratus yang diusulkan menjadi kawasan areal penggunaan lain (APL).

Peta 1. Tumpang Tindih Kawasan Hutan dan Perizinan Sumber Daya Alam
Peta1Dari arahan pemanfaatan kawasan yang ada di dalam RTRWP Kalsel tahun 2000 dan dibagi dalam fungsi kawasan, maka perbandingan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya sangat lah jauh dari kata “ideal” dalam satu provinsi. Padahal seharusnya paling tidak dalam satu provinsi terdapat minimal 30% wilayah daratannya sebagai kawasan lindung dan ini terus berlangsung “konsisten” sampai rencana perubahan RTRWP Kalsel tahun 2009-2029 dan usulan revisi yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Kalsel. Hal itu dapat terlihat di dalam Tabel 2.  di bawah ini.

Tabel.2

Sementara untuk kawasan hutan yang akan dibebani izin dari sektor pertambangan sampai saat ini tercatat 31 buah perusahaan yang diproses permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dengan luasan 444.006 ha. Di Tanah Bumbu Bumbu terdapat 37 usaha pertambangan seperti batu bara, namun ternyata hanya ada empat pemegang izin pakai yang dikeluarkan Kemenhut. Di Tanah Bumbu luas pertambangan yang berada di kawasan hutan mencapai 152.036 ha tapi yang memiliki izin pinjam pakai kawasan kehutanan hanya sekitar 15.654 ha.

Kabupaten Tanah Laut terdapat 74 pemegang kuasa pertambangan namun yang memiliki izin pakai hanya empat usaha. Di Tanah Laut, luas areal pertambangan 60.691 ha sedangkan yang memiliki izin hanya menjangkau 12.778 ha. Di Kalsel terdapat 31 perusahaan PKP2B/KP yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan/ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dengan luas 48.312,209 Ha; dari luas tersebut yang masuk dalam IUPHHK seluas 16.902,35 Ha.

Kondisi eksisting kawasan yang ditetapkan berfungsi lindung dalam revisi RTRWP ternyata sebagian sudah dibebani izin, dan ini berarti kawasan lindung yang tersisa sebenarnya akan lebih sedikit dari yang sudah dialokasikan sebagai kawasan lindung. Hal ini terjadi karena inkonsistensi kebijakan pemanfaatan ruang dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.

Peta 2. Tumpang Tindih Kawasan Hutan dan IUP Pertambangan
Peta 2
Konflik Agraria dan Wilayah Kelola Rakyat
Sepanjang tahun 2012-2014 dalam catatan laporan pengaduan yang masuk ke WALHI Kalimantan Selatan akibat dari konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) mencapai 21 kasus konflik. Dari kasus-kasus ini didominasi oleh konflik antara masyarakat dengan perkebunan sawit skala besar sebanyak 12 kasus dan juga pertambangan sebanyak 7 kasus, sisanya adalah kasus pencemaran lingkungan dan masyarakat adat.

Peta 3. Daerah Penanganan Konflik Agraria
Peta3

Konflik agraria dan SDA yang terjadi di Kalimantan Selatan menurut catatan WALHI Kalsel, sepanjang 2 tahun terakhir telah melibatkan lebih kurang 6.420 Kepala Keluarga (KK) dengan luasan areal konflik yang mencapai 148.000 hektare. Akar permasalahan konflik agraria dan SDA ini sendiri karena konflik yang terjadi selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria dan SDA. Ketimpangan struktur agraria dan SDA ini, menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan bahkan terus meningkat baik jumlah kasusnya, masyarakat yang terdampak dan luasannya itu sendiri.

Sementara itu menurut data pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sendiri mencatat setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada lebih dari 120 kasus konflik agraria yang terjadi. Dari kasus-kasus tersebut tidak sampai 20% yang tertangani dan selesai. Sehingga potensi konflik agraria yang terjadi akan terus meningkat dan bertambah seiring dengan masih banyaknya kasus konflik agraria yang tidak tertangani secara benar.

Semakin meningkatnya konflik agraria di kalsel dan semakin meluasnya wilayah perizinan seumber daya alam justru berbanding terbalik dengan bagaimana penguasaan lahan yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Hingga pertengahan tahun 2015 kami mencatat setidaknya terdapat 748.780 ha potensi wilayah kelola rakyat di Kalsel, namun hingga saat ini baru setengah dari luasan tersebut yang mampu dikelola dan bebas dari ancaman konflik dengan korporasi, sementara sisanya masih berpotensi untuk dibebani perizinan.

Pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat seperti halnya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat dan kepemilikan hak tanah komunal masyarakat hingga saat ini masih menemui jalan yang panjang akibat proses administrasi yang panjang. Pengembangkan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai skema seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM) namun berbagai skema tersebut masih saja menimbulkan konflik dan “perlawanan” oleh masyarakat. Padahal sesungguhnya banyak inisiatif masyarakat yang “tidak lagi menimbulkan konflik dan perlawanan” dan saat ini memerlukan pengakuhan dan pengukuhan serta perluasan wilayah kelola (untuk wilayah lain) dari pemerintah.

Peta 4. Potensi Wilayah Kelola Rakyat
peta 4

Korupsi, Penegakan Hukum dan Potensi Kerugian Negara
Berdasarkan rekapitulasi perizinan pada 2015, di Kalsel tercatat jumlah pemegang izin PKP2B sebanyak 19 izin, IUP Pertambangan sebanyak 861 izin, dengan jumlah IUP pertambangan sebanyak 650 izin, UP Komoditas Mineral logam sebanyak 90 izin, IUP komoditas batuan sebanyak 121 IUP. Dari 861 IUP baru 423 IUP yang sudah memenuhi persyaratan Clear and Clean. Dan baru 74 IUP yang sudah mendapatkan sertifikat Clear and Clean dari Kementerian ESDM yang berarti masih ada lebih dari 50% IUP pertambangan yang masih Non CnC.

Lalu berdasarkan hasil temuan BPK RI tahun 2014 untuk 6 (enam) Kabupaten (Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Tanah Laut) terdapat Kewajiban Royalty dan Iuran Tetap yang belum dibayar oleh pemegang IUP, yang jumlahnya mencapai 358,6 Milyar rupiah. Selain itu juga terdapat 30 Izin Usaha Pertambangan yang masuk ke dalam kawasan konservasi dan hutan lindung luasannya mencapai 24.178 hektare.

Sementara di Kabupaten Tanah Laut tercatat ada 74 izin usaha pertambangan (IUP), dan terdapat luas areal pertambangan 60.691 ha yang masuk ke dalam kawasan hutan, namun hanya terdapat 4 (empat) izin yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan dengan luasan 12.778 ha. Bahkan dalam proses Korsup Minerba yang dilakukan di Kalsel terdapat 7 (tujuh) izin IUP yang masuk ke dalam kawasan konservasi. Dari hasil Korsup Minerba itu pula KPK menyarankan pencabutan izin terhadap 18 IUP di Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari perusahaan berikut, PT. Kintap Lestari, PT. Pandurata Persada, PT. Sugico Pendragon Energi, PT. Jaya Manggala Bakti, PT. Widyatama Sejahtera, PT. Bara Sakti Intan Mandiri, PT. Sumber Daya Persada, PT. Bara Jorong Sakti, Indobara Gemareksa, PT. Development Bumi Energi, PT. Peleihari Persada, PT. Widyanusa Mandiri, PT. Vipronity Power Energy, CV PRima UTama, Indonesia Mineral and Coal Mining, PT. Batu Kali Welang Ampuh, PT. Batara Tuntung Padang

Sementara itu dari perhitungan PSDH dan DR di Kalimantan Selatan ada potensi kerugian sekitar Rp.100.676.038,22 setiap tahun selama kurun waktu tahun 2009-2013.

 

Kesimpulan

  1. Kebijakan pemerintah daerah untuk terus memperluas kawasan perkebunan kelapa sawit yang ditargetkan mencapai 1,1 juta ha (29,32%) juga menjadi salah satu ancaman bagi kawasan hutan. Saat ini perkebunan sawit eksisting mencapai 248.765 ha (7%), sementara ekpansi di kawasan rawa (pertanian lahan basah) mencapai 201.863 ha (5%). Ini tentu saja menjadi ancaman lain dari perubahan tata ruang yang akan terjadi.
  2.  Penataan perizinan sumber daya alam pertambangan, kehutanan, dan perkebunan masih karut marut meskipun pelaksanaan korsup dan renaksi GN-PSDA telah dilakukan.
  3. Pelaksanaan Korsup Minerba dan Renaksi GN-PSDA di tingkat daerah masih belum transparan dan berdampak luas terhadap penyelamatan sumber daya alam di Kalsel.
  4. Bahwa Penegakan Hukum (law enforcement) dan kontrol oleh pemerintah terhadap pelanggaran/penyimpangan di bidang pertambangan dan kehutanan sangat lemah bahkan hampir tidak ada sama sekali, sehingga banyak kawasan Lindung yang sudah berubah menjadi Pemukiman, Perkebunan, maupun Pertambangan.

Rekomendasi

  1. Pemerintah selaku pemberi izin untuk segera menghentikan pertambangan di kawasan konservasi dan lindung karena diduga merugikan negara dan berharap KPK menyelidiki kemungkinan adanya kasus korupsi dalam pemberian izinnya.
  2. Pemerintah selaku pemberi izin untuk menghentikan sementara operasi perusahaan hingga pencabutan izin pada IUP pertambangan dan perkebunan yang bermasalah dengan tidak menghilangkan proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan(pajak, kerusakan lingkungan, dll) serta berharap KPK menyelidiki kemungkinan adanya kasus korupsi pada pemberian IUP yang bermasalah tersebut.
  3. Mendorong pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal untuk memastikan tak ada alih fungsi lahan atau tindak pidana lain dan kejahatan terselubung lainnya melalui pengembangan mekanisme pengawasan yang melibatkan kelompok sipil atau skema alternative lainnya.
  4. KPK dan pemerintah mengakomodir aspek keselamatan warga dan lingkungan hidup dalam penertiban, penataan izin dan penegakan hukum.
  5. Mendorong transparansi terkait dengan data dan informasi korsup dan renaksi GN-SDA pengelolaan sumber daya alam di tingkat propinsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *