[Press Release] UNGKAP DAN SELIDIKI INDIKASI PERUSAHAAN PEMBAKAR LAHAN

Banjarbaru, 19 September 2015. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi dalam 1 dekade ini merupakan gambaran nyata bahwa kerusakan alam telah sangat parah dan sistematis. Setidaknya 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalsel langganan kebakaran dan “berasap” dalam 5 tahun terakhir. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Banjarbaru, Balangan dan Tabalong.

Sepanjang pengamatan WALHI Kalsel berdasarkan data satelit TERRA dan AQUA serta dengan informasi titik api dari BMKG dan data konsesi perkebunan sawit di Kalsel, ditemukan indikasi titik api terdapat pada kawasan hutan yang dibebani pada kawasan hutan yang dibebani izin, kebakaran hutan dan lahan diduga marak juga terjadi di dalam dan di sekitar kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit di kawasan APL dan kawasan hutan. Misalnya saja indikasi titik api yang berada di kawasan perkebunan adalah PT. SAM, PT. JMS, PT. MIB, PT. KAP, PT. PAS, PT. MJD, PT. BKB, PT. BAM, PT. TBM, dan PT. ARKM. Total luasan indikasi kawasan konsesi perkebunan yang terbakar mencapai 2.450 ha, engan lebih dari 23 titik api. Pantauan WALHI Kalsel semenjak tanggal 6 September 2015 hingga 18 September 2015 telah tercatat lebih dari 920 titik api di Kalsel. Kemarin, (18/9), terdapat 133 titik api yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dengan titik api terbanyak di Kabupaten Tanah Laut mencapai 35 titik api.

Dwitho Frasetiandy, Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, menerangkan, “Di tahun 2014, Presiden Jokowi telah berkomitmen Indonesia bebas asap 2015. Namun, kebakaran dan asap tahun ini menjadi bukti bahwa komitmen ini masih sangat jauh dari harapan. Pola ini berulang terus menerus dengan modus yang canggih, rapi dan pola tempat terbakar yang hampir sama setiap tahun. Pemegang izin tidak mampu lagi menjaga lokasi izinnya, para pelaku dapat dijerat dengan berbagai Undang-undang (UU), seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU PPLH yang lebih “tegas”  dan dengan adanya kebakaran di areal izinnya, maka para pemegang izin dapat diminta pertanggungjawabannya (absolute liability).”

Terkait upaya penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan, Kepolisian harusnya melakukan penegakan hukum seadil-adilnya kepada para penjahat lingkungan yang jelas-jelas adalah korporasi yang melakukan pembakaran dalam proses pembersihan lahan-lahan konsesi mereka. Penegakan hukum juga harus dilakukan kepada stakeholder lain selain private sector yang memiliki mandat dan wewenang melakukan perbaikan tata kelola sumber daya alam, memastikan praktek kebun tanpa membakar tetapi tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.”

Ada 5 langkah strategis dan mendesak yang mesti dilakukan Presiden;

  1. Menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati) untuk melakukan gerakan serentak penyekatan kanal dan menerapkan proses sanksi terhadap pemegang konsesi sawit, sebagai tindakan mendesak yang harus segera dilakukan oleh Kepala Daerah.
  2. Melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang ditemukan adanya titik api di wilayah konsesinya.
  3. Melakukan review perizinan terhadap konsesi yang mengalami kebakaran dan/atau mengalami konflik dengan masyarakat.
  4. Menghentikan penerbitan izin baru sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan dan termasuk evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap izin yang dikeluarkan.
  5. Memulihkan kawasan hutan kritis dan memberi kesempatan pengolahan dan perlindungan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan.

Fakta-fakta temuan WALHI Kalsel menunjukkan bahwa akar masalah terbesar kebakaran dan asap di Indonesia sangat nyata dan sebenarnya sangat dipahami oleh pemerintah. Mestinya pemerintah “memadamkan api dengan pena”, bukan dengan modifikasi cuaca, karena sumber masalahnya dari penerbitan konsesi dan lemahnya penegakan hukum.

Kontak Media:

Dwitho Frasetiandy (Direktur Eksekutif WALHI Kalsel)

0811 192 3738

 Hotspot 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *