Walhi Kalsel Pertanyakan Kemampuan Gubernur

BANJARBARU – Bencana ekologis yang masih sering terjadi di Kalsel akibat kegiatan pertambangan dan tak adanya penegakan hukum terhadap para pelaku membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel memertanyakan kemampuan Pemprov Kalsel dalam menjalankan kewenangan yang mereka miliki. Padahal sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemprov memiliki kewenangan cukup luas dan tegas dalam bidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. “Harusnya, Gubernur Kalsel sebagai kepala daerah menunjukkan kemampuannya. Kemampuan itu indikatornya, ada tindakan tegas pemprov terhadap para pelaku kerusakan ekologis, terutama yang berhubungan dengan pertambangan,” ujar Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, Sabtu (8/7) di Banjarbaru.

Tanah longsor di wilayah operasi tambang batubara DKJ, desa Kintap Lama, Kintap, Tanah laut

Tanah longsor di wilayah operasi tambang batubara DKJ, desa Kintap Lama, Kintap, Tanah Laut. Doc. Walhi Kalsel

 

Kasus yang jelas-jelas menunjukkan ketidakmampuan Gubernur Kalsel dalam hal penegakan hukum adalah terjadinya tanah longsor di Desa Kintap Lama, Kintap, Tanah Laut. Longsor yang terjadi pada 18 Juni 2017 itu mengakibatkan hilangnya tanah seluas 1 hektare, sembilan rumah, rusaknya jalan dan jembatan. Longsor yang terjadi di wilayah operasi CV Datra Katama Jaya (DKJ) menyebabkan warga Desa Kintap Lama mengungsi.

Permasalahan yang menimpa warga Desa Kintap Lama ini bermula dari datangnya CV DKJ yang mengantongi ijin pertambangan batu bara dari Bupati Tanah Laut bernomor 545/08-IUP.OP/DPE/2010. Status perusahaan ini Clear and Clean (CNC).  Menurut warga kepada Walhi Kalsel, sejak 2008 DKJ sudah melakukan survey di sekitar pemukiman mereka.

Beberapa lahan warga telah dibebaskan. Walau demikian, persoalan jual beli tanah terjadi di tengah masyarakat.  Sebagian tanah dijual oleh bukan pemilik sah. Anehnya, surat keterangan kepemilikan baru di atas tanah yang masih ada pemiliknya justru terjadi.   Awalnya warga hanya menjual tanah kebun dan sawah.  Pada tahun 2012, warga mulai menjual tanah beserta tanam tumbuh dan bangunan di atasnya.  Harga tanah berkisar antara Rp450 ribu sampai Rp1,7 juta per meter persegi.  Karena tak memiliki pilihan lain, warga terpaksa menjual tanah mereka.

Sejak DKJ beroperasi berbagai masalah muncul. Tanah longsor mulai terjadi pada Januari 2017. Pada 17 April 2017 warga melaporkan hal itu ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Tanah Laut. Menurut warga kepada Walhi Kalsel, tanah longsor terjadi bukan karena bencana alam.

Dinas menyimpulkan telah terjadi pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Dinas juga menyatakan DKJ telah melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).  DKJ juga diketahui tidak memiliki izin pembuangan air limbah dan pengelolaan limbah B3. Dinas juga membenarkan laporan warga bahwa telah terjadi longsoran tanah di lokasi tambang batubara yang hanya berjarak 50 – 120 meter dari sungai Kintap.

Lalu pada Minggu 18 Juni 2017, terjadilah longsor seluas 1 hektare tanah. Air dari sungai Kintap pun masuk memenuhi lubang tambang seluas 12,27 hektare dalam waktu sekitar 1,5 jam.  Menurut warga lubang tambang memiliki kedalaman 40 meter, sehingga volume lubang tambang adalah 4.920.000 m3  atau 4,92 miliar liter.  Artinya air sungai yang mengalir ke lubang tambang dengan kecepatan 992.593 liter/detik.  Volume air yang ditelan lubang tambang ini dapat mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat Kalsel selama 22 hari.

Menurut Kisworo Dwi Cahyono, perusahaan terbilang lamban dalam menyelamatkan warga. Apalagi bencana ekologis yang disebabkan pertambangan batubara tidak bisa hanya dinilai secara materi.  Penggantian kehilangan tanah, perumahan dan alat produksi mungkin saja bisa diganti dengan uang.  Namun sesuatu yang sifatnya “non use value” seperti suasana kampung halaman yang ramah dan keindahan alam tentunya harus dihitung dengan valuasi ekonomi lingkungan yang tepat.  “Tentunya kehilangan semua itu adalah sesuatu yang harus dibayar mahal oleh perusahaan dan pemerintah yang berperan sebagai pemberi izin.  Bukan hanya sebatas bantuan bahan pokok selama di penampungan. Namun selepas dari penampungan, masyarakat yang telah kehilangan segalanya. Akibat pertambangan mereka tak lagi memiliki aset seperti sebelumnya,” ujarnya.

Anehnya, penguasa wilayah yang memiliki kewenangan dalam hal pertambangan tak bereaksi positif dan mendorong adanya penegakan hukum terhadap perusahaan seperti DKJ. “Ini perusahaan berkategori clear and clean. Kok dibiarkan. Harusnya gubernur yang memimpin penegakan hukum itu,” ujar Kisworo.

Rumah tersisa di pemukiman yang terkena longsor

Rumah tersisa di pemukiman yang terkena longsor. Doc. Walhi Kalsel

 

Bisa Terjadi Lagi

Tanpa ketegas gubernur, peristiwa serupa seperti di Desa Kintap Lama akan bisa terjadi lagi. Apalagi, menurut Manajer Data dan Kampanye Walhi Kalsel, Rizqi Hidayat, hingga kini Kalsel memiliki izin tambang seluas 1,2 juta hektare (33 persen dari keseluruhan wilayah Kalsel). Dari luas itu yang telah direklamasi hanya 67,9 persen dan direvegetasi seluas 29,8 persen. “Artinya penegakan hukum dalam soal reklamasi patut dipertanyakan,” ujar Rizqi.

Menurut Rizqi, kasus di Kintap Lama selain menunjukkan tidak ditegakkan hukum, juga telah menyalahi banyak peraturan. Misalnya, pertambangan tidak seharusnya berada di wilayah pemukiman, fasilitas umum, dan bantaran sungai.

Parahnya, di Kabupaten Tanah Laut terdapat izin pertambangan batubara yang masuk ke wilayah pemukiman seluas 464,50 hektare.  Sementara seluas 3.020,91 hektare izin tambang batubara hanya berjarak kurang dari 500 meter dari pemukiman.  Dari 150 izin pertambangan batubara di Tanah Laut, 38.889,87 hektare berada di kawasan hutan dan sepanjang 395,87 km sungai melintasi izin pertambangan.

Dalam hal ini, baik perusahaan pertambangan maupun pemberi izin diduga telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara.  Dalam peraturan tersebut disebutkan, jarak pertambangan dengan fasilitas umum dan pemukiman minimal 500 meter.  “Dari data itu, sangat mungkin hal yang terjadi di Kintap Lama akan terulang di lokasi yang lain. Harusnya pemerintah lokal mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan pertambangan batubara yang tidak sesuai dengan perundang-undangan,” kata Rizqi.

Menurut Kisworo, pemerintah daerah harus segera menertibkan karut marut pertambangan bukan hanya dengan solusi yang sifatnya teknis.  “Penertiban jangan hanya mengacu pada sertifikat CNC yang sifatnya administratif saja tanpa melihat langsung kondisi di lapangan.  Penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada perusahaan perusak lingkungan harus dilakukan.  Moratorium izin pertambangan dan perubahan kebijakan yang mendasar harus segera dilakukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.

Nara hubung:

  • Direktur Walhi Kalsel, Kisworo DC (0813 4855 1100)
  • Manajer Data dan Kampanye Walhi Kalsel, Rizqi Hidayat (0822 5510 8929)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *