WALHI KALSEL Persoalkan 2 Izin Perkebunan Sawit Besar di HSU yang Kadaluwarsa

BANJARBARU – Dua izin perkebunan kelapa sawit berskala besar di Hulu Sungai Utara (HSU) telah habis masa berlakunya. Wilayah ini sejak lama dikelola masyarakat dan Negara dituntut untuk memberikan pengakuan wilayah kelola rakyat.

Izin prinsip bernomor 522/146/Hutbun dan ESDM itu diberikan Bupati HSU Abdul Wahid pada 26 Oktober 2016 kepada PT Sinar Surya Borneo (PT. SSB) dengan luas 8.000 hektar. Tiga tahun sebelumnya terbit ijn lokasi dengan nomor 414 tahun 2013 untuk PT. Hasnur Jaya Lestari (PT. HJL) seluas 10.079 hektar. Berdasarkan diktum yang termuat di dalam Surat Bupati, kedua izin tersebut berakhir setelah 48 bulan (Izin Lokasi) dan 12 bulan (Izin prinsip). Izin prinsip PT. SSB telah berakhir pada 26 Oktober 2017 dan izin lokasi PT. HJL berakhir pada 23 Juli 2017. Izin PT. SSB berada di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Amuntai Selatan, dan Kecamatan Haur Gading. Izin PT. HJL Berada di kecamatan Paminggir, Danau Panggang, dan Babirik.

Izin yang sebelumnya telah melanggar Instruksi Presiden (Inpres) ini kini telah kadaluwarsa. Bupati HSU menerbitkan izin sawit skala besar yang berada di ekosistem rawa gambut saat berlakunya masa moratorium. Penundaan izin untuk upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut telah jelas tertulis dalam Inpres Nomor 6/Tahun 2013 dan Inpres Nomor 8/Tahun 2015. Menurut Manajer Data dan Kampanye Walhi Kalsel, Rizqi Hidayat, ekosistem rawa gambut yang ada di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir memiliki potensi plasma nutfah yang besar. Gambut di Kecamatan Amuntai Selatan memiliki kedalaman sampai dengan empat meter berada pada wilayah berhutan. Kedua izin ini, ujar Rizqi, berada pada wilayah yang berstatus kawasan hutan.

Lokasi kedua izin merupakan wilayah yang sudah sejak lama dikelola masyarakat sebagai sumber kehidupan mereka. Mencari ikan di rawa dilakukan nelayan tradisional sejak pertama kali mereka berada di wilayah itu. Beternak kerbau rawa mereka lakukan sejak turun temurun. Kerbau rawa merupakan spesies endemik Kalsel—keunikan dan jumlah populasinya yang besar menjadi ikon peternakan Kalimantan Selatan. Masyarakat berhasil menaklukan rawa sejak empat sampai lima generasi. Mereka menggangap tidak perlu ada sawit di wilayah mereka, apalagi sebagai sumber kehidupan. Masyarakat sebenarnya menginginkan pengakuan negara terhadap wilayah mereka.

Menurut Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Walhi Kalsel, Presiden RI Joko Widodo telah mengakomodir pengakuan wilayah kelola rakyat. Kebijakan itu juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri LHK nomor 83/tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Ada 12,7 juta hektar kawasan hutan negara dan 9 juta hektar tanah negara yang akan diserahkan ke rakyat melalui skema TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Kebijakan yang juga dikenal dengan reforma agraria ini menjadi jawaban bagi pengakuan wilayah kelola masyarakat secara legal. “Kebijakan ini seharusnya didukung oleh pemerintah daerah—bukan malah mendukung sawit untuk perusahaan” Ujarnya.

Lima kecamatan di HSU berpeluang besar untuk diakui wilayah kelola masyarakatnya. HSU memiliki alokasi untuk perhutanan sosial nomor dua terluas di Kalimantan Selatan—seluas 36.369,83 hektar. Wilayah ini juga yang pernah dibebani izin lokasi sawit. Separuh dari total luas PIAPS (Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial) di HSU adalah izin lokasi dan izin prinsip sawit. 97 % dari izin lokasi PT. HJL dan 82 % izin prisip PT. SSB adalah wilayah PIAPS.

Menurut aktivis yang biasa dipanggil Cak Kiss ini Pemerintah daerah seharusnya menujukan keperpihakannya kepada masyarakat—bukan malah mengancam sumber kehidupan mereka “Rakyat saja masih belum mendapatkan akses legal atas tanah airnya, padahal NKRI sudah merdeka 72 Tahun”

Narahubung:

Direktur Walhi Kalsel Kisworo DC (0813 48 55 1100)
Manajer Kampanye Walhi Kalsel Rizqi Hidayat (0822 5510 8929)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *