# WALHI | Kalimantan Selatan

> Kalimantan Selatan


## Posts

- [Ketika Kejahatan Ekologis Disamarkan dengan Kesalehan](https://walhikalsel.or.id/ketika-kejahatan-ekologis-disamarkan-dengan-kesalehan/): Oleh: Yamadipati Eka PrasetyaHead Project Operation Nayaka Foundation Di Kalimantan Selatan, banjir telah menjadi ritual tahunan. Air datang, rumah tenggelam, sawah rusak, lalu kamera menyorot pejabat membagi bantuan sambil mengucap kata-kata yang terdengar religius, sabar, tawakal, ini cobaan. Seolah-olah air bah itu turun langsung dari langit tanpa pernah singgah di lubang tambang, hutan gundul, dan kebun monokultur yang rakus lahan. Narasi cobaan ini nyaman. Terlalu nyaman. Ia bekerja seperti selimut tebal yang menutupi fakta bahwa banjir di Kalimantan Selatan bukan semata peristiwa alam, melainkan hasil dari serangkaian keputusan politik, kebijakan eksploitatif, dan pembiaran sistematis terhadap kejahatan ekologis. Wahana Lingkungan Hidup […]
- [Banjir Bukan Takdir, Kalimantan Selatan di Bawah Penjajahan Ekologis Baru](https://walhikalsel.or.id/banjir-bukan-takdir-kalimantan-selatan-di-bawah-penjajahan-ekologis-baru/): Oleh: Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. (Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI), Direktur Utama Borneo Law Firm dan Pendiri LBH Borneo Nusantara) Pada akhirnya, seolah Pangeran Antasari dan para pejuang Banua menangis di alam keabadian. Mereka menyaksikan tanah yang dahulu dipertahankan dengan darah dan nyawa, kini dihancurkan bukan oleh penjajah asing, melainkan oleh bangsanya sendiri. Tanah Banua yang dulu menjadi simbol perlawanan dan martabat, hari ini diperdagangkan, dirusak dan dijarah melalui kebijakan yang kehilangan nurani. Para pahlawan berjuang mengusir kolonialisme demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa. Namun ironi terbesar bangsa ini justru lahir ketika penjajahan mengambil rupa baru. Izin tambang yang […]
- [Krisis Multidimensi: Degradasi Lingkungan Bermuara Bencana](https://walhikalsel.or.id/krisis-multidimensi-degradasi-lingkungan-bermuara-bencana/): Catatan Akhir Tahun 2025 Walhi Kalimantan Selatan Banjarbaru, 22 Desember 2025 – Tahun 2025 merupakan tahun ujian bagi masyarakat sipil. Dinamika gerakan sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup semakin mencekam. Rezim Prabowo-Gibran merupakan tandem yang diduga berpotensi melanggengkan kekuatan modal dalam mempercepat degradasi lingkungan dan kemunduran demokrasi. Dalam refleksi melalui catatan akhir tahun, WALHI Kalimantan Selatan merekam potret kebijakan yang sangat sentralistik dan berdampak buruk pada masyarakat rentan, pejuang lingkungan, pejuang HAM dan pejuang demokrasi di seluruh penjuru negeri, khususnya di Kalsel. Bab baru pengulangan deforestasi dan alih fungsi hutan dimulai kembali oleh rezim ini. Deforestasi itu dilegitimasi melalui […]
- [KDLH 2025: Walhi Kalsel Perkuat Organisasi dan Konsolidasi](https://walhikalsel.or.id/kdlh-2025-walhi-kalsel-perkuat-organisasi-dan-konsolidasi/): Banjarbaru, 22 Desember 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menyelenggarakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) WALHI Kalsel Tahun 2025 pada Sabtu (20/12/2025) di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru. Forum tertinggi tahunan anggota tingkat daerah ini menjadi ruang evaluasi, pertanggungjawaban, serta konsolidasi arah gerakan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan di tengah krisis ekologis yang semakin mengkhawatirkan. KDLH WALHI Kalsel 2025 diikuti oleh anggota lembaga, anggota individu, Dewan Daerah, Eksekutif Daerah WALHI Kalsel, serta peninjau dari komunitas dan masyarakat terdampak. Forum dinyatakan sah setelah quorum terpenuhi dan secara resmi mengesahkan tata tertib, agenda sidang, serta pimpinan […]
- [Usulan Taman Nasional Meratus Ancam Hak Masyarakat Adat](https://walhikalsel.or.id/usulan-taman-nasional-meratus-ancam-hak-masyarakat-adat/): Banjarbaru, 22 Desember 2025 – Wacana pengusulan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional masih mengemuka dan menuai penolakan luas dari masyarakat adat Dayak Meratus. Dalam Dialog Publik “Taman Nasional Meratus: Solusi Konservasi atau Konflik Agraria dan Perampasan Hak Masyarakat Adat?” yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025 di Banjarbaru, WALHI Kalimantan Selatan menegaskan bahwa skema Taman Nasional bukan jawaban atas krisis ekologis di Meratus, bahkan berpotensi melahirkan konflik baru. Direktur WALHI Kalimantan Selatan, Raden, menyatakan bahwa usulan Taman Nasional Meratus lahir tanpa fondasi keadilan sosial dan pengakuan hak masyarakat adat. “Pegunungan Meratus bukan ruang kosong. Di dalam wilayah yang diusulkan sebagai […]
- [Hari HAM Sedunia Bukan Peringatan Kalender Belaka](https://walhikalsel.or.id/hari-ham-sedunia-bukan-peringatan-kalender-belaka/): Oleh: Kingking Setiap tanggal 10 Desember, publik memperingati Hari HAM Sedunia (Human Rights Day) yang mengadopsi tanggal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Momentum ini menjadi pengingat keras bahwa pelanggaran HAM adalah fakta yang terangnya bagai matahari. Manusia mempunyai hak yang melekat sejak dalam kandungan ibunya dan wajib dilindungi tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Di Indonesia, isu HAM penuh dengan bercak darah dan arsip angka atas hilangnya nyawa manusia. Tragedi politik di era Orde Baru, aneksasi Papua, hingga terbaru praktik perusakan lingkungan oleh ekofasis kian terakumulasi dan menjadi muara atas […]
- [WALHI Kalsel dan ULM Jalin Kerja Sama di Tiga Bidang Program](https://walhikalsel.or.id/walhi-kalsel-dan-ulm-jalin-kerja-sama-di-tiga-bidang-program/): Banjarbaru, 2 Desember 2025 – Kantor WALHI Kalsel kedatangan perwakilan dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroekoteknologi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang menyerahkan nota kesepahaman antara ULM dengan WALHI Kalsel tentang kerja sama dalam bidang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama ini juga menjadi ruang kolaborasi yang membangun untuk keberlanjutan gerakan ekologi Kalsel. Ada dua nota kesepahaman yang ditandatangani yaitu oleh Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. dan dari Dekan Fakultas Pertanian ULM Prof. Ir. Akhmad Rizalli Saidy, S.P., M.Ag.Sc., Ph.D, bersama WALHI Kalsel. Raden Rafiq S.F.W. selaku Direktur WALHI Kalsel menyampaikan keterbukaan WALHI Kalsel […]
- [Pendidikan Kepemimpinan Walhi (PKW) 1, Ruang Alternatif Berbagi Pengetahuan](https://walhikalsel.or.id/pendidikan-kepemimpinan-walhi-pkw-1-ruang-alternatif-berbagi-pengetahuan/): Jumat (28/11/2025) pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, sepuluh pemuda yang terdiri dari tiga laki-laki dan sembilan perempuan telah berkumpul di halaman Rumah Gerakan Rakyat WALHI Kalimantan Selatan. Hari itu Pendidikan Kepemimpinan WALHI (PKW) tahap satu akan dilaksanakan selama tiga hari, yakni 28‒30 November 2025 di Desa Bi’ih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Tim berangkat beriringan menggunakan mobil dan beberapa buah sepeda motor, tertib dan teratur. Sampai di Bi’ih, rombongan disambut hangat oleh warga, termasuk unsur perangkat desa. Suhartati, Dewan Daerah WALHI Kalsel menyampaikan ucapan selamat datang pada peserta sekaligus mengatakan betapa pentingnya PKW 1 bagi anak muda. “Pendidikan kepemimpinan sangatlah […]
- [#KembaliKeRakyat #KembaliKeAkar: Jeritan Bumi dan Rakyat di Pintu COP 30](https://walhikalsel.or.id/kembalikerakyat-kembalikeakar-jeritan-bumi-dan-rakyat-di-pintu-cop-30/): Banjarbaru, 10 November 2025 – Di tengah euforia para elit politik pada COP 30 di Belem, Brazil saat ini bumi, khususnya Kalimantan Selatan kini terperosok di pusaran krisis ekologis yang mendalam, bukan karena takdir, melainkan karena pilihan kebijakan yang keliru. Fenomena hidrometeorologi seperti banjir besar, yang melumpuhkan sebagian besar wilayah dan menimbulkan kerugian finansial yang mencapai puluhan miliar rupiah per tahun, sudah menjadi siklus penderitaan yang berulang bagi rakyat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menegaskan bahwa bencana yang terus terjadi ini adalah wajah nyata dari kegagalan sistem. Akar persoalan krisis iklim di Kalsel sangat jelas: sistem ekonomi pertumbuhan […]
- [Walhi Kalsel dan ICEL Perkuat Solidaritas Warga melalui Lokakarya Lingkungan Hidup](https://walhikalsel.or.id/walhi-kalsel-dan-icel-perkuat-solidaritas-warga-melalui-lokakarya-lingkungan-hidup/): Banjarbaru, 30 Oktober 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) laksanakan lokakarya Pendidikan Lingkungan Hidup, Hukum Kritis, dan Pengorganisasian selama dua hari pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2025 di Banjarbaru.  Kegiatan ini dilakukan karena masih sangat rentannya potensi konflik agraria dan pencemaran lingkungan di Kalimantan Selatan. Peserta kegiatan diikuti oleh perwakilan dari beberapa kabupaten, yaitu Tanah Laut, Banjar dan Balangan sebanyak 20 orang dengan komposisi 2 orang peserta perempuan dan 18 orang laki-laki.  Lokakarya seperti ini sangat penting dilaksanakan bersama masyarakat yang rentan menjadi subjek terdampak langsung dalam letusan konflik […]
- [Satu Tahun Prabowo‒Gibran: Kalsel Jadi Objek Penghisapan Korporasi dan Negara? ](https://walhikalsel.or.id/satu-tahun-prabowo%e2%80%92gibran-kalsel-jadi-objek-penghisapan-korporasi-dan-negara/): Banjarbaru, 24 Oktober 2025 – Telah satu tahun rezim Prabowo–Gibran tidak kunjung tampak 19 juta lapangan pekerjaan bagi rakyat sebagaimana janji politiknya. Kini, kita malah menyaksikan potret suram reformasi. Kabinet gemuk tanpa oposisi, membuka peluang korupsi berjamaah hingga daerah.    Saat ini Kalsel sedang mengalami krisis yang kian parah: bencana ekologis serupa banjir selalu mengintai di musim yang tak kunjung menentu. Separuh wilayah Kalsel telah dibebani perizinan industri ekstraktif. Alih-alih dievaluasi perizinan dan tata kelolanya, pemerintah cenderung membuat kebijakan-kebijakan top-down yang baru dan kontroversial seperti melibatkan dominasi peran militer di sektor nonmiliter. Hal ini tentu menambah parah degradasi iklim demokrasi Indonesia, […]
- [HUT WALHI ke-45 & Hari Pangan Sedunia 2025: Dari Bagi Sayur hingga Diskusi Reflektif](https://walhikalsel.or.id/hut-walhi-ke-45-hari-pangan-sedunia-2025-dari-bagi-sayur-hingga-diskusi-reflektif/): Banjarbaru, 20 Oktober 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun WALHI ke-45 pada 15 Oktober dan juga Hari Pangan Sedunia 2025 pada 16 Oktober, pada Kamis (16/10), WALHI Kalimantan Selatan menggelar serangkaian kegiatan dengan tajuk “Konsisten Berdiri Bersama Rakyat untuk Indonesia dan Banua yang Adil dan Lestari”. Tajuk yang diambil ini juga selaras dengan tajuk WALHI secara nasional, yaitu “Poros Keadilan Ekologis, Melawan Oligarki, Memulihkan Demokrasi”. Sejak sore, aktivitas diisi dengan aksi bagi-bagi sayuran lokal di depan Rumah Gerakan Rakyat WALHI Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Sayur mayur langsung dibeli melalui petani di Landasan Ulin. Aksi sederhana ini menjadi simbol solidaritas […]
- [Audiensi di DPRD Kalsel, Aliansi Meratus Desak Batalkan Segera Taman Nasional](https://walhikalsel.or.id/audiensi-di-dprd-kalsel-aliansi-meratus-desak-batalkan-segera-taman-nasional/): Banjarbaru, 12 September 2025 – Aliansi Meratus Tolak Taman Nasional Meratus yang terdiri dari berbagai NGO (Non-Governmental Organization) memenuhi undangan audiensi dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin pada hari Kamis, (11/9). Aliansi menghadiri audiensi tersebut dalam rangka untuk mengutarakan penolakan dari masyarakat adat yang hidup di Pegunungan Meratus terkait dengan rencana peningkatan status kawasan Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional yang direncanakan oleh Pemerintah akan ditetapkan melalui keputusan pada akhir tahun 2025. Selain dari organisasi-organisasi yang tergabung di dalam Aliansi, audiensi juga dihadiri oleh tokoh-tokoh adat dari Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, […]
- [Gedung DPRD Provinsi Kalsel Digeruduk: Bahas Komitmen Tegas Tindak Tambang Ilegal Hingga Penolakan Taman Nasional](https://walhikalsel.or.id/gedung-dprd-provinsi-kalsel-digeruduk-bahas-komitmen-tegas-tindak-tambang-ilegal-hingga-penolakan-taman-nasional/): Banjarmasin, 3 September 2025 – Gelombang demonstrasi di Indonesia menjalar hingga ke Kalimantan Selatan. Buntut dari kebijakan DPR RI yang tidak berpihak pada rakyat dan sejumlah kekerasan Polisi. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel Melawan menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin pada Senin, (1/9). Ribuan massa berkumpul dan melakukan aksi damai sejak pukul 10.00 WITA hingga menjelang sore sekitar pukul 15.00 WITA. Unjuk rasa ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, buruh, petani, masyarakat adat, guru, ojek online, dan elemen masyarakat sipil lainnya kompak menyampaikan tuntutan. Supian HK selaku ketua DPRD Provinsi Kalsel didesak untuk berhadir […]
- [Pulihkan Indonesia: Akhiri Represi dan Kembalikan Hak Serta Keadilan Bagi Seluruh Rakyat](https://walhikalsel.or.id/pulihkan-indonesia-akhiri-represi-dan-kembalikan-hak-serta-keadilan-bagi-seluruh-rakyat/): Pernyataan Sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia terhadap peserta aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di berbagai kota. Tindakan ini melanggar hak-hak dasar warga negara dan mencerminkan kegagalan negara dalam merespons aspirasi publik secara adil dan demokratis. Pernyataan Presiden Prabowo yang menuding demonstrasi sebagai tindakan makar dan terorisme berpotensi memperkuat legitimasi kekerasan aparat. Pendekatan retoris yang menebar ketakutan dan menutup ruang dialog bukanlah bentuk kepemimpinan yang solutif. WALHI mendesak Presiden untuk mencabut izin penggunaan kekuatan berlebih oleh Polisi dan TNI, karena hanya […]
- [Diundang Dishut Kalsel: Aliansi Meratus Tegaskan Tolak Taman Nasional](https://walhikalsel.or.id/diundang-dishut-kalsel-aliansi-meratus-tegaskan-tolak-taman-nasional/): Banjarbaru, 27 Agustus 2025 – Memenuhi undangan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan perihal persoalan Taman Nasional Pegunungan Meratus, Aliansi Meratus bertandang ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, di Banjarbaru pada Rabu, (27/8). Bukan untuk bernegosiasi, Aliansi Meratus menghadiri undangan tersebut sebagai ruang untuk kembali menyatakan sikap tegas menolak usulan penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus. Aliansi Meratus diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, perwakilan tokoh masyarakat adat dari empat Kabupaten yaitu Balangan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru dan Kabupaten Banjar. Sedangkan untuk perwakilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhalangan hadir, namun sudah konfirmasi […]
- [Gubernur Kalsel Memilih Berseberangan dengan Masyarakat Adat Dayak Meratus](https://walhikalsel.or.id/gubernur-kalsel-memilih-berseberangan-dengan-masyarakat-adat-dayak-meratus/): Banjarbaru, 15 Agustus 2025 – Aliansi Meratus menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyatakan sikap penolakan terhadap rencana penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus pada Jum’at, (15/8). Aksi ini diikuti masyarakat adat dari berbagai wilayah Kalsel. Antara lain, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Kotabaru dan Tanah Bumbu. Turut dalam massa aksi, mahasiswa, GMPD, TBBR, DAD, ormas adat dan organisasi komunitas lainnya yang berjumlah ratusan orang. Dalam aksi, Aliansi Meratus yang dikoordinatori Walhi Kalsel dan PW AMAN Kalsel menuntut sikap dan komitmen Gubernur Kalsel terhadap pengusulan Taman Nasional yang diinisiasi Dishut Kalsel bersama […]
- [Usulan Taman Nasional Meratus: Kedok Perampasan Wilayah Adat](https://walhikalsel.or.id/usulan-taman-nasional-meratus-kedok-perampasan-wilayah-adat/): Banjarbaru, 13 Agustus 2025. Pasca diketahui seluas 119.779 hektar pegunungan Meratus diusulkan menjadi Taman Nasional, Masyarakat Adat di Pegunungan Meratus serta masyarakat sipil di Kalimantan Selatan melakukan penolakan atas usulan tersebut. Usulan Taman Nasional ini dikhawatirkan hanya sebagai kedok perampasan ruang hidup Masyarakat Adat, dan tentunya akan membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam, serta mengabaikan sistem pengelolaan hutan yang sudah berlangsung secara lestari selama ratusan tahun. Masyarakat Adat Meratus di Kalimantan selatan telah mendiami pegunungan Meratus jauh sebelum adanya Indonesia. Bagi Masyarakat Adat Meratus, hutan ibarat ibu kami tempat tersimpan obat-obatan dan sumber-sumber ekonomi. Disanalah kami behuma untuk bertanam […]
- [Keterlekatan Perempuan dengan Alam di Desa Datar Ajab](https://walhikalsel.or.id/keterlekatan-perempuan-dengan-alam-di-desa-datar-ajab/): Oleh: Audrey Jauh di jantung Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan, berdiri sebuah desa yang indah bernama Desa Datar Ajab. Desa ini bisa diakses menggunakan sepeda motor dengan melewati hutan lebat, pemandangan pegunungan, sungai yang deras dan tanjakan yang terjal. Di tempat yang tampak terputus dari dunia modern inilah saya menemukan satu hal yang sangat berharga yaitu keterlekatan mendalam antara perempuan dan alam. Perempuan di Desa Datar Ajab bukan hanya sekadar penghuni wilayah pedalaman, mereka adalah penggerak kehidupan yang terhubung erat dengan siklus alam. Hubungan mereka dengan bumi, air, udara, flora dan fauna bukan sesuatu yang lahir dari konsep ekologis akademis, melainkan […]
- [Solidaritas untuk Bambang Hero dan Basuki Wasis](https://walhikalsel.or.id/solidaritas-untuk-bambang-hero-dan-basuki-wasis/): Banjarbaru, 16 Juli 2025 – Terjadi lagi, beberapa waktu lalu dua orang ahli mengalami intimidasi dan kriminalisasi karena memberikan keterangan ahli dalam perkara persidangan. Ialah Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, dua orang yang dikenal sebagai akademisi dan juga ahli dalam persoalan lingkungan hidup serta guru besar di Institut Pertanian Bogor (IPB). Dua ahli ini digugat melalui Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara 212/Pdt.G/2025/PN Cbi yang diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) sebuah perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Gugatan dilakukan setelah Bambang Hero dan Basuki Wasis memberikan keterangan ahli di persidangan yang menyebabkan perusahaan […]
- [Surat-surat Perjalanan, Kisah Keindahan yang Menyakitkan](https://walhikalsel.or.id/surat-surat-perjalanan-kisah-keindahan-yang-menyakitkan/): Banjarbaru, 9 Juli 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan gelar acara bedah buku “Surat-surat Perjalanan dari Kalimantan Barat-Kalimantan Timur” yang ditulis oleh Muhammad Yasir di Sekretariat Walhi Kalsel, Banjarbaru pada Selasa, (8/7). Bedah buku ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas dan lembaga di antaranya AJI Balikpapan Biro Banjarmasin, Pustaka Loka, Gema Aksara dan Liberta. Meski agenda ini merupakan bedah buku pertama yang digelar pada 2025. Namun, kegiatan ini tampak sangat hidup karena beragamnya peserta yang hadir. Dari pelajar mahasiswa, jurnalis hingga sastrawan senior. Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta yang juga dari beragam usia. Buku yang ditulis […]
- [Drama Taman Nasional dan Masyarakat Adat dari Amerika, Thailand, lalu Kalimantan Selatan(?)](https://walhikalsel.or.id/drama-taman-nasional-dan-masyarakat-adat-dari-amerika-thailand-lalu-kalimantan-selatan/): Kalau konservasi itu ibarat pesta besar untuk menjaga bumi, maka masyarakat adat adalah tamu undangan yang sudah lama datang, tapi sayangnya sering kali malah disuruh duduk di pojokan sambil dengerin lagu Lyodra yang judulnya Tak Dianggap. Nah, persimpangan jalan antara konservasi ala negara dan keadilan ekologi ini sering terjadi di taman nasional-taman nasional di Indonesia bahkan juga di belahan dunia yang lain, di mana kebijakan pemerintah kadang lupa bahwa hutan bukan cuma pohon, tapi juga rumah harapan kehidupan bagi manusia yang sudah tinggal lama di sana. Konflik konservasi negara dan masyarakat adat itu bukan cuma drama sinetron. Misalnya, di Taman […]
- [WALHI Kalsel dan WALHI Kalteng Gelar Aksi Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Jembatan Barito, Serukan Hentikan Deforestasi akibat Tambang Batubara](https://walhikalsel.or.id/walhi-kalsel-dan-walhi-kalteng-gelar-aksi-peringatan-hari-lingkungan-hidup-di-jembatan-barito-serukan-hentikan-deforestasi-akibat-tambang-batubara/): Banjarbaru – Palangkaraya, 5 Juni 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah gelar aksi memperingati hari lingkungan hidup sedunia di Jembatan Barito, Kalimantan Selatan pada Minggu, (1/6). Aksi tersebut dilakukan untuk merefleksikan kembali upaya pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca. Saat ini sumber energi Indonesia masih bergantung pada fosil dan sumber daya alam ekstraktif. Ini membuat kita menjadi semakin dekat dengan krisis iklim dan krisis ekologis. Jembatan Barito merupakan simbol penghubung dua provinsi yang berada di atas Sungai Barito yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang kini tengah berada […]
- [Gerakan Alternatif Peduli Lingkungan yang Potensial dari Beragam Kelompok](https://walhikalsel.or.id/gerakan-alternatif-peduli-lingkungan-yang-potensial-dari-beragam-kelompok/): Oleh: Kingking, pemuda medioker yang kebetulan suka menulis. Di tengah ketidakpastian iklim yang kita hadapi kini, seperti hujan yang berpotensi banjir, terik matahari yang memicu kobar api di lahan gambut, hingga kualitas udara yang semakin buruk‒kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan menjadi terpantik. Di balik kabar baik itu, terdengar bunyi langkah pelan dari kelompok gerakan alternatif yang muncul di ruang kecil, di antara akar rumput yang organik. Langkah itu tidak selalu tampil di media arus utama, namun ia eksis di tengah kita dan bekerja dengan cara-cara unik juga kontekstual. Mereka hadir dengan beragam latar alasan: ketidakpuasan, keraguan, bahkan kebiasaan yang menjadi […]
- [Tinjau PT MMI, Walhi Mendesak DPRD Kalsel dan Tim Harus Berpihak Kepada Warga](https://walhikalsel.or.id/tinjau-pt-mmi-walhi-mendesak-dprd-kalsel-dan-tim-harus-berpihak-kepada-warga/): Rantau Bakula, 8 Mei 2025 – Menindaklanjuti aduan warga Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang terdampak langsung aktivitas perusahaan batubara bawah tanah milik PT Merge Mining Industri (MMI), DPRD Kalsel dan tim lakukan peninjauan ke lapangan, Kamis (8/5). Dalam daftar surat undangan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, tercantum beberapa pihak yang diundang dalam kegiatan peninjauan lapangan terhadap perusahaan yang memiliki izin berupa SK IUP (Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan) berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut. Yaitu: pimpinan PT. MMI, Dinas ESDM Kalsel, DLH Kalsel, Dishut Kalsel, Koordinator Inspektur Tambang Kementerian ESDM, Dinas PUPR […]
- [Tambang Batubara Asal Cina PT. MMI dan Rentetan Persoalannya di Desa Rantau Bakula](https://walhikalsel.or.id/tambang-batubara-cina-pt-mmi-dan-rentetan-persoalannya-di-desa-rantau-bakula/): Banjarbaru, 16 April 2025 – Warga Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar adakan konferensi pers di sekretariat Walhi Kalimantan Selatan atas dugaan gangguan lingkungan yang disebabkan PT. Merge Mining Industri (MMI).Perusahaan dengan skema Penanaman Modal Asing (PMA) ini merupakan perusahaan tambang batubara bawah tanah asal Cina yang sudah mengantongi izin operasi produksi sejak 2016 dengan luas konsesi mencapai 1.170 hektar. Bahkan, perusahaan ini sudah mulai masuk untuk eksplorasi sejak 1990-an. Beberapa waktu belakangan perusahaan mulai menampakan watak aslinya dengan gangguan lingkungan, intimidasi bahkan kriminalisasi. Meskipun sebelumnya warga merasa dapat berdampingan dengan perusahaan tapi kini warga sudah terlalu lelah […]
- [Paksakan Taman Nasional, Pemprov Kalsel Telah Lecehkan Masyarakat Adat Dayak Meratus](https://walhikalsel.or.id/paksakan-taman-nasional-pemprov-kalsel-telah-lecehkan-masyarakat-adat-dayak-meratus/): Siaran Pers Banjarbaru, 29 Maret 2025 – Lebih dari tiga dasawarsa, ide taman nasional di Kalimantan Selatan silih berganti datang dan pergi. Penolakan Taman Nasional yang dilakukan sejak 1970-an oleh seluruh elemen masyarakat dayak meratus yang didukung seluruh NGO di Kalsel tak pernah digubris pemerintah. Kini kembali melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel ide Taman Nasional itu kembali dimunculkan. Kali ini justru lebih parah dari era-era sebelumnya. Pemerintah membahas –bahkan sudah menentukan tahapan-tahapan perubahan status pegunungan meratus dari hutan lindung menjadi taman nasional– tanpa melibatkan pihak-pihak yang terhubung langsung dengan pegunungan meratus. Masyarakat dayak meratus yang mendiami, hidup, dan menjaga meratus […]
- [Tingginya Angka Deforestasi dan Salah Kaprah “Revolusi Hijau”](https://walhikalsel.or.id/tingginya-angka-deforestasi-dan-salah-kaprah-revolusi-hijau/): Banjarbaru, 13 Maret 2025 – Data yang diolah WALHI Kalimantan Selatan menunjukan deforestasi yang terjadi pada tahun 2023 hingga 2024 mencapai 146.956,8 hektare di Provinsi Kalimantan Selatan. Kotabaru menjadi Kabupaten terbesar angka deforestasinya yang mencapai 66.155,11 hektare. Disusul Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas deforestasi mencapai 35.890,97 hektare. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq S.F.W mengatakan “apa sebenarnya maksud revolusi hijau ini, atau malah legalitas atas deforestasi yang terjadi? Revolusi hijau sering kali hanya menjadi narasi politik yang digunakan untuk meredam kritik publik atas kerusakan lingkungan”. Walhi Kalsel menilai Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sering kali menggunakan istilah “revolusi hijau” […]
- [Walhi Kalsel Laporkan Empat Perusahaan Industri Ekstraktif Ke Kejaksaan Agung RI](https://walhikalsel.or.id/walhi-kalsel-laporkan-empat-perusahaan-industri-ekstraktif-ke-kejaksaan-agung-ri/): Banjarbaru, 10 Maret 2025 – Walhi Kalimantan Selatan turut laporkan empat perusahaan yang diduga terindikasi korupsi sumber daya alam. Laporan ini dilayangkan bersama dengan laporan 16 Eksekutif Daerah Walhi lainnya dan Eksekutif Nasional Walhi di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta pada Jum’at, (7/3/2025). Perusahaan yang telah dilaporkan bersama ke Kejagung berjumlah 47 korporasi dengan total dugaan korupsi SDA mencapai 437 triliun rupiah. Perusahaan yang dilaporkan ini bukan hanya diduga melakukan korupsi SDA, namun juga telah menuai banyak konflik agraria dan memicu konflik lainnya di masyarakat baik terhadap perusahaan maupun konflik horizontal. Adapun empat perusahaan di Kalsel yang dilaporkan […]
- [Tuntut Pemulihan Lingkungan, Warga Rantau Bakula Mengadukan PT.MMI ke DPRD Kalsel](https://walhikalsel.or.id/tuntut-pemulihan-lingkungan-warga-rantau-bakula-mengadukan-pt-mmi-ke-dprd-kalsel/): Banjarbaru, 27 Februari 2025 – Setelah beberapa kali penundaan, akhirnya rapat terkait aduan masyarakat Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar mengenai dampak buruk aktivitas pertambangan PT Merge Mining Industri (MMI) yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di aula rapat gedung DPRD Kalsel, Rabu (26/2/2025). Rapat ini dihadiri oleh Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pimpinan rapat. Lalu pihak PT.MMI, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Camat Sungai Pinang, Kepala Desa Rantau Bakula dan warga RT.4 Desa Rantau Bakula. Adapun poin aduan […]
- [Posisi Perguruan Tinggi Dalam Menjaga Keseimbangan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dengan Kelestarian Alam](https://walhikalsel.or.id/posisi-perguruan-tinggi-dalam-menjaga-keseimbangan-kemajuan-ilmu-pengetahuan-dengan-kelestarian-alam/): Oleh: Pinky Manarul Alam Dalam era di mana keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial menjadi perhatian utama, munculnya fenomena perguruan tinggi yang mengajukan izin usaha tambang memunculkan perdebatan yang mendalam. Sebagai institusi yang seharusnya menjadi pilar ilmu pengetahuan, penjaga moral, dan penggerak perubahan sosial, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari keuntungan ekonomi. Namun, ketika lembaga pendidikan tinggi mulai mengalihkan perhatian dan sumber daya mereka ke sektor tambang, muncul berbagai pertanyaan mendasar. Apakah langkah ini sesuai dengan misi perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Apakah keterlibatan dalam usaha tambang yang sering menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik […]
- [Deforestasi Tidak Pernah Mati](https://walhikalsel.or.id/deforestasi-tidak-pernah-mati/): Oleh: Kingking Warga Indonesia mendapatkan kado shockwave jilid ke-2 setelah isu PPN 12% yang eksis tanpa kepastian pada pergantian tahun 2024 ke 2025. Di awal tahun baru, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan akan mengoptimalkan proyek swasembada pangan, energi, dan industri sawit nasional dengan deforestasi hutan total seluas 20 juta hektar. Secara umum, deforestasi berarti pembukaan kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Definsi ini dikuatkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menhut II/2009 Tentang Cara Pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) BAB I Pasal 1 Ayat (10) yang menyebutkan deforestasi […]
- [Legalisasi Deforestasi 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi, Upaya Mengundang Bencana Ekologis](https://walhikalsel.or.id/legalisasi-deforestasi-20-juta-hektar-hutan-untuk-pangan-dan-energi-upaya-mengundang-bencana-ekologis/): Banjarbaru, 13 Januari 2025 – Rencana pembukaan lahan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi merupakan kesesatan berpikir. pernyataan tersebut seolah-olah menjelaskan kerusakan ekologis akibat deforestasi adalah hal sederhana dan lebih seperti narasi anti sains yang berakibat fatal pada kondisi lingkungan. apalagi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Pernyataan itu juga memperlihatkan watak tidak ingin belajar dari masa lalu seperti proyek lahan gambut satu juta hektar dan lahan food estate di Kalimantan Tengah yang sangat nyata kegagalannya. Dalam konteks daerah, Kalimantan Selatan juga menjadi contoh miniatur kegagalan proyek seremonial yang ugal-ugalan. Proyek Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2018 yang […]
- [Raden Rafiq S. F. W. Terpilih sebagai Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan](https://walhikalsel.or.id/raden-rafiq-s-f-w-terpilih-sebagai-direktur-eksekutif-daerah-walhi-kalimantan-selatan/): Forum anggota Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) Walhi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Sabtu, (23/11/2024) telah menetapkan Raden Rafiq S.F.W sebagai Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalsel periode 2024-2028 menggantikan Kisworo Dwi Cahyono sebagai Direktur Eksekutif Daerah periode sebelumnya. Perhelatan empat tahunan ini juga menetapkan Dewan Daerah Walhi Kalsel yang diisi oleh tiga orang terpilih yaitu M. Iqbal Hambali, Gusti Nordin Iman, dan Suhartati sebagai Dewan Daerah Walhi Kalsel periode 2024-2028. Forum ini juga dihadiri berbagai komponen Walhi Kalsel khususnya Anggota Lembaga seperti; Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, Lembaga Kompas Borneo (LKB), KOMPAS “BORNEO” UNLAM, Mapala Graminea […]
- [Sumardi Diputus Bersalah, Perusahaan Tambang Batubara PT.MMI Mengangkangi Hukum dan Daulat Petani](https://walhikalsel.or.id/sumardi-diputus-bersalah-perusahaan-tambang-batubara-pt-mmi-mengangkangi-hukum-dan-daulat-petani/): Siaran Pers Banjarbaru, 20 November 2024 – Kabar duka lagi bagi petani Indonesia. Setelah menjalani beberapa kali persidangan Pak Sumardi (64) petani asal Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan diputus bersalah atas dakwaan terkait pengancaman terhadap pelapor Huang Yongsheng, manajemen PT. Merge Mining Industri (MMI). PT. MMI merupakan sebuah perusahaan tambang batubara bawah tanah dengan perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Cina. Perusahaan ini sangat kontroversial mengingat banyak dugaan pelanggaran operasinya misalnya; rumah warga yang retak akibat aktivitas perusahaan, land subsidence di lahan pertanian sawah dan kebun warga, persoalan legalitas tenaga kerja asing dan pelanggaran daya […]
- [RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Meratus Di Tangan Menteri Lingkungan Hidup Baru dan Janji Prabowo-Gibran untuk Rakyat](https://walhikalsel.or.id/ruu-masyarakat-adat-dan-masa-depan-meratus-di-tangan-menteri-lingkungan-hidup-baru-dan-janji-prabowo-gibran-untuk-rakyat/): Banjarbaru, 21 Oktober 2024 – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ia berjanji akan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau pribadi. Prabowo bahkan menegaskan, kepentingan rakyat akan selalu diutamakan di atas kepentingan golongan tertentu maupun kepentingan pribadi. Dengan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan, pemerintahan baru ini dituntut untuk menunjukkan langkah konkret dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk persoalan lingkungan dan hak masyarakat adat. Tepat […]
- [Aksi Damai Peringatan Darurat Demokrasi di Kalsel Dinodai Kekerasan Polisi](https://walhikalsel.or.id/aksi-damai-peringatan-darurat-demokrasi-di-kalsel-dinodai-kekerasan-polisi/): Banjarmasin, 24 Agustus 2024 –  Polisi melakukan kekerasan dan penganiayaan pada massa aksi damai peringatan darurat demokrasi dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan aliansi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Selatan Jum’at, (23/8) di depan gedung DPRD Kalsel. Kami mengecam dan mengutuk keras tindakan represif polisi tersebut karena mengabaikan nilai-nilai hak demokrasi dan hak asasi manusia. Massa yang hadir dalam aksi damai ini berjumlah ribuan orang. Aksi damai ini setidaknya melibatkan 35 kelompok yang bergabung, diantaranya 17 perguruan tinggi atau kampus dan 18 Komunitas atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Aksi damai ini dilakukan untuk merespon Baleg DPR RI yang merencanakan […]
- [Peringatan Darurat Demokrasi, Mahasiswa dan Masyarakat Kalsel Aksi Lawan Pembangkang Konstitusi](https://walhikalsel.or.id/peringatan-darurat-demokrasi-mahasiswa-dan-masyarakat-kalsel-aksi-lawan-pembangkang-konstitusi/): Banjarmasin, 23 Agustus 2024 – Dalam rangka merespon pembangkangan konstitusi oleh DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalimantan Selatan melakukan aksi damai di DPRD Kalimantan Selatan pada Jum’at (23/8). Setidaknya ada 35 kelompok yang bergabung, diantarnya 17 perguruan tinggi atau kampus dan 18 Komunitas atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bergabung dalam gerakan ini. Aksi damai ini adalah bentuk kepedulian dan keprihatinan masyarakat Kalimantan Selatan pada kondisi demokrasi yang sedang dimatikan perlahan. Kita ketahui bersama telah ramai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan rapat membahas Revisi UU Pilkada. Anehnya inisiasi rapat oleh baleg ini dilakukan […]
- [Walhi Kalsel dan Greenpeace Launching Film Dokumenter Pendek ‘Imaji Tanah Leluhur’](https://walhikalsel.or.id/walhi-kalsel-dan-greenpeace-launching-film-dokumenter-pendek-imaji-tanah-leluhur/): Selain menceritakan resistensi masyarakat terhadap eksploitasi alam, film ini menggambarkan perspektif perempuan dalam komunitas masyarakat adat.
- [Diskusi Publik Akhir Tahun, Walhi Kalsel Desak Stop Solusi Palsu](https://walhikalsel.or.id/diskusi-publik-akhir-tahun-walhi-kalsel-desak-stop-solusi-palsu/): Banjarbaru, 9 Desember 2023 – Masifnya degradasi lahan dan bencana ekologis. Walhi Kalimantan Selatan tutup Tahun 2023 dengan mengadakan diskusi publik. Diskusi ini diisi oleh narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan Prof. Ir. H. Luthfi Fatah, M.S., PhD sebagai akademisi. Kegiatan ini diselenggarakan pada 9 Desember 2023 bertempat di Hotel Lerina In, Banjarbaru. Kegiatan ini juga mengundang berbagai perwakilan seperti mahasiswa, pecinta alam, akademisi, pemerintah, penggiat lingkungan, dan jurnalis. Dengan tema Perkembangan dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Sumber Daya Alam Melibatkan Peran Seluruh Elemen di Kalimantan Selatan. Setidaknya ada tiga perspektif yang dapat ditelaah yaitu perspektif akademis, […]
- [Pendidikan Green Student Movement (GSM) Sebagai Wadah Konsolidasi Orang Muda Pulihkan Indonesia](https://walhikalsel.or.id/pendidikan-green-student-movement-gsm-sebagai-wadah-konsolidasi-orang-muda-pulihkan-indonesia/): Banjarbaru, 8 Desember 2023 – Walhi Kalimantan Selatan melaksanakan pendidikan Green Student Movement (GSM) Tahun 2023. GSM merupakan sebuah agenda edukasi yang dilakukan oleh WALHI untuk berkontribusi pada pengetahuan publik dan juga peluang bagi mahasiswa dan pemuda yang mempunyai semangat kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan hidup dan kemanusiaan. Kegiatan GSM ini dilaksanakan di Taman Hutan Raya, Sultan Adam Mandiangin pada 7 hingga 8 Desember 2023. Ada 20 peserta yang mengikuti kegiatan ini, yaitu 8 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Peserta mempunyai latar belakang mahasiswa dan pelajar. Di Kalsel sendiri, GSM pernah dilakukan pada Tahun 2006 sebagai salah satu […]
- [Hari Pangan Sedunia 2023: Kebingungan di Lumbung Pangan](https://walhikalsel.or.id/hari-pangan-sedunia-2023-kebingungan-di-lumbung-pangan/): Sejak ditetapkannya Jejangkit sebagai lokasi Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2018, Jejangkit kini cenderung mengalami penurunan produktifitas pangan yaitu padi sawahnya. Bukan hanya gagal panen, petani di Jejangkit bahkan mengalami gagal tanam dalam tiga tahun terakhir.
- [GEMBUK: Lemahnya Penegakan Hukum, Warga Hulu Sungai Tengah Adukan Kasus Tambang Batubara Hingga Ke Jakarta](https://walhikalsel.or.id/gembuk-lemahnya-penegakan-hukum-warga-hulu-sungai-tengah-adukan-kasus-tambang-batubara-hingga-ke-jakarta/): Jakarta, 8 Desember 2022 – Tidak ada upaya penegakan hukum yang maksimal terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Provinsi Kalimantan Selatan didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melayangkan pengaduan ke beberapa lembaga dan kementerian terkait. Dengan modal bukti adanya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di HST dan dokumen pendukung lainnya, masyarakat yang diwakili GEMBUK melayangkan pengaduan ke Bareskrim Polri yang ditembuskan juga ke Kapolri, karena adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum kepolisian dan militer di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain Bareskrim Polri, GEMBUK juga melakukan audiensi dan pengaduan dengan beberapa […]
- [Krisis Iklim Sebabkan Daulat Pangan Terancam](https://walhikalsel.or.id/krisis-iklim-sebabkan-daulat-pangan-terancam/): Banjarbaru, 16 Oktober 2022 – Kalimantan Selatan sebagai salah satu kandidat paru – paru dunia sedang mengalami krisis. Salah satu krisis yang disebabkan oleh aktivitas industri ekstraktif dan bermuara pada perubahan iklim global. Ini yang menjadi ancaman besar terhadap para petani dan nelayan kecil yang senantiasa menyediakan pangan kepada kita semua. Dalam rangka hari pangan sedunia jaringan masyarakat sipil melakukan aksi damai di Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru. Momen hari pangan sedunia ini jelas penting karena bukan hanya sekedar seremonial tetapi bentuk keprihatinan pada nasib pangan yang kian hari terhimpit industri pertambangan dan perkebunan monokultur besar seperti sawit. Jaringan masyarakat […]
- [Terulang lagi, Jalan Negara di Kalsel Longsor Akibat Tambang](https://walhikalsel.or.id/terulang-lagi-jalan-negara-di-kalsel-longsor-akibat-tambang/): Banjarbaru, 12 Oktober 2022 – Sepanjang 456 ribu meter jalan negara di Kalimantan Selatan dibebani dan dikepung perizinan tambang. Dampak dari beban izin tambang ini menimbulkan potensi kerugian negara karena rusaknya infrastruktur yang dibangun dengan uang pajak rakyat seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Berdasarkan penelusuran dan analisis Walhi Kalimantan Selatan pada kasus longsornya jalan Negara di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu atau di kilometer 171 jalan Ahmad Yani arah Batulicin pada Rabu (28/9). Bahwa jarak lubang tambang dengan jalan yaitu dari sisi utara hanya 38 meter dan dari sisi selatan hanya 152 meter.  Adapun jarak lubang […]
- [Indonesia Tanah Air Siapa?](https://walhikalsel.or.id/indonesia-tanah-air-siapa/): Jakarta, 17 Agustus 2022 – Konstitusi Indonesia mengamanatkan sumber daya alam di kuasai oleh Negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Amanat yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 hingga saat ini terkesan utopis, ibarat macan tapi tak memiliki taring. Faktanya, setelah hampir delapan dasawarsa dengan 6 kali pergantian Presiden, amanah konstitusi tidak pernah dijalankan sungguh-sungguh distribusi sumber daya alam yang dikuasai negara hanya dinikmati oleh segelintir kelompok (korporasi).   Hasil penelitian yang dilakukan oleh WALHI bersama Auriga di tiga sektor penguasaan lahan dan sumber daya alam (Tambang, Sawit, dan Hutan) menemukan, bahwa penguasaan lahan terbesar berada didalam kawasan hutan dengan […]
- [Surutnya Pendanaan Batubara, Pemerintah Harus Evaluasi Total Perpanjangan Perusahaan PKP2B](https://walhikalsel.or.id/surutnya-pendanaan-batubara-pemerintah-harus-evaluasi-total-perpanjangan-perusahaan-pkp2b/): Siaran Pers Di tengah tren global dalam penghentian pendanaan batubara, pemerintah Indonesia harus segeramengevaluasi total perpanjangan kontrak perusahaan PKP2B, salah satunya Adaro. Jakarta, 14 Juli 2022 – Standard Chartered, salah satu bank terbesar di Inggris menghentikan dukunganpendanaan ke perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia, PT Adaro Indonesia Tbk. StandardChartered mengonfirmasi hal ini melalui surat elektronik kepada Market Forces. Kebijakan ini keluarsetelah meningkatnya tekanan publik dari para aktivis lingkungan perihal keterlibatan bank denganAdaro. Sejak tahun 2006, Standard Chartered telah menyediakan dana sebesar US$434 juta untuk grup Adaro.Pada April 2021, Standard Chartered mengambil bagian dalam sindikasi pinjaman US$400 juta untukAdaro. Padahal model […]
- [Perjelas Tata Batas, Masyarakat Adat Dayak Pitap Rapat Dengar Pendapat Umum di DPRD Balangan](https://walhikalsel.or.id/perjelas-tata-batas-masyarakat-adat-dayak-pitap-rapat-dengar-pendapat-umum-di-dprd-balangan/): PERS RILIS Paringin, 20 Juni 2022 –  Adanya dugaan pelanggaran terkait transaksi jual beli lahan di wilayah hukum adat dayak Pitap, masyarakat ingin memperjelas dan mempertegas soal wilayah adat dan hukum adat yang berlaku. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh DPRD Kabupaten Balangan ini dihadiri oleh berbagai unsur di antaranya Lembaga Adat Masyarakat Dayak Pitap (LAMDP), Walhi Kalsel, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel. Unsur dari Pemerintahan juga turut hadir dalam RDPU ini yaitu Bagian Hukum Pemda Balangan, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Balangan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan dan aparat keamanan Polres […]
- [Aktivis Iklim Mendesak Adaro dan Investor Untuk Tinggalkan Batu Bara Sekarang!](https://walhikalsel.or.id/aktivis-iklim-mendesak-adaro-dan-investor-untuk-tinggalkan-batu-bara-sekarang/): Jakarta, April 27, 2022 - Bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Adaro Energy Indonesia (Adaro) sejumlah aktivis melakukan aksi damai di depan gedung kantor Adaro pagi ini. Aksi tersebut mengangkat tema mudik dan lebaran yang bertujuan untuk mendorong Adaro untuk segera meninggalkan batu bara di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata.
- [Hari Bumi Sedunia 2022, Walhi Kalsel dan Jaringan Tolak Investasi Kotor](https://walhikalsel.or.id/hari-bumi-sedunia-2022-walhi-kalsel-dan-jaringan-tolak-investasi-kotor/): Banjarbaru, 22 April 2022 – Hari bumi pada tanggal 22 April 2022 juga bertepatan di bulan Ramadhan. Walhi Kalimantan Selatan beserta anggota dan jaringan di antaranya LSISK (Lingkar Studi Ilmu Sosial dan Kerakyatan) dan Forkamu (Forum Pedagang Kaki Lima Lapangan Murjani) memperingati hari bumi dengan pembagian bibit tanaman buah, takjil, dan orasi lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan tepatnya di depan taman Van Der Pijl, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tema yang diusung kali ini adalah Pulihkan Bumi, Tolak Investasi Kotor. Adapun total bibit yang dibagikan yaitu sejumlah 300 bibit tanaman buah dan takjil sejumlah 250 buah. Bibit tersebut diperoleh dari Balai […]
- [Aktivis dan Pemuda Melakukan Aksi Damai Mendesak Standard Chartered Menghentikan Pendanaan ke Adaro](https://walhikalsel.or.id/aktivis-dan-pemuda-melakukan-aksi-damai-mendesak-standard-chartered-menghentikan-pendanaan-ke-adaro/): Jakarta – Banjarmasin, 19 April 2022 – Sejumlah aktivis dari komunitas lingkungan dan anak mudamelakukan aksi damai di Jakarta dan Kalimantan pagi ini guna mendesak Standard Chartered agarsegera menghentikan segala jenis pembiayaan proyek bahan bakar fosil termasuk ke Adaro EnergyIndonesia. Aksi damai ini berdekatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) StandardChartered di London, tanggal 4 Mei. Jeri Asmoro, juru kampanye digital dari 350.org Indonesia mengatakan, “Bank-bank yang masihmendanai Adaro intinya berinvestasi untuk memastikan keparahan krisis iklim. Anak muda diIndonesia sudah aware akan krisis iklim. Bank-bank dan investor batu bara harus memilih apakahmereka akan mendukung keberlanjutan kemanusiaan atau memperkaya elit batu […]
- [Cabut UU Minerba Yang Tidak Berpihak Dan Mengancam Masyarakat Terdampak](https://walhikalsel.or.id/cabut-uu-minerba-yang-tidak-berpihak-dan-mengancam-masyarakat-terdampak/): Jakarta, 9 Maret 2022 – Sidang permohonan uji materiil UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 37/PUU-XIX/2021 kembali dilanjutkan dengan mendengarkan saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon. Mencermati keterangan yang disampaikan oleh para saksi, semakin nyata bahwa UU No. 3 Tahun 2020 tidak memiliki keberpihakan pada masyarakat terdampak tambang. Sentralisasi kewenangan dalam UU Minerba menjauhkan akses masyarakat daerah dari layanan publik dan pengaduan terkait pertambangan. Selain menjauhkan, UU Minerba justru menjadi keran arus pengkriminalan (alat melakukan proses hukum) masyarakat penolak tambang yang memperjuangkan ruang hidup mereka. UU Minerba ini sebagai […]
- [Putusan Pembunuhan Advokat Jurkani Dijatuhkan, Tim Advokasi: Tugas Aparat Belum Selesai](https://walhikalsel.or.id/putusan-pembunuhan-advokat-jurkani-dijatuhkan-tim-advokasi-tugas-aparat-belum-selesai/): JAKARTA – Tragedi pembunuhan Advokat Jurkani yang sedang bertugas melawan tambang ilegal di Kalimantan Selatan memasuki tahap final, kedua pelaku masing-masing diganjar 10 tahun dan 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Batulicin (Senin, 14/01/2022). Namun demikian, perjalanan kasus ini menyisakan banyak kejanggalan dan kritikan dari Tim Advokasi. Tim Advokasi menilai kasus ini tangani dengan nuansa yang tidak benar-benar berniat untuk mengungkapkan kebenaran. Hal itu dilihat dari konstruksi fakta dan hukum yang dibangun sejak pada tahap penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, bahkan putusan oleh pengadilan. “Konstruksi yang dibangun mengarahkan ke tindak pidana kekerasan sehingga menyebabkan kematian. Padahal faktanya pembacokan dilakukan […]
- [Pernyataan Sikap Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) Kalimantan Selatan Terhadap Kasus Perkosaan Oleh Bripka Bayu Tamtomo](https://walhikalsel.or.id/pernyataan-sikap-gerakan-masyarakat-sipil-gemas-kalimantan-selatan-terhadap-kasus-perkosaan-oleh-bripka-bayu-tamtomo/): Kami GERAKAN MASYARAKAT SIPIL (GEMAS) KALIMANTAN SELATAN, berdasarkan berita dan informasi aktual yang banyak beredar saat ini terkait kasus Hukum yang dianggap tidak adil dalam peristiwa atau kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Bripka Bayu Tamtomo anggota Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin terhadap korban VDPS, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), maka dengan ini Kami menyatakan sikap: Menyatakan prihatin atas tragedi kemanusiaan yang dialami oleh Saudari VDPS, sekaligus menyampaikan simpati dan duka cita yang dalam bagi keluarga korban. Mengutuk dan mengecam keras serta tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Kalimantan Selatan yang religius ini. Mendesak KAPOLDA […]
- [COP 26, Walhi Kalsel Tolak Solusi Iklim Palsu](https://walhikalsel.or.id/cop-26-walhi-kalsel-tolak-solusi-iklim-palsu/): Banjarmasin, 5 November 2021 – Sikapi pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada COP 26. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan bersama anggota lembaga, sahabat walhi dan jaringan strategis membentangkan spanduk #SaveMeratus dan sikap atas ancaman perubahan iklim di Sungai Barito pada Jum’at, (5/11). Conference of the Parties (COP) atau konferensi para pihak merupakan forum tinggi tahunan bagi 197 negara untuk membicarakan perubahan iklim dan membahas rencana negara-negara dunia dalam menanggulangi perubahan iklim. Kali ini COP yang ke 26 dilaksanakan pada 31 Oktober hingga 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia. Walhi menyayangkan pernyataan Jokowi pada COP 26 tersebut. Pasca itu cuitan […]
- [Evaluasi 2 Tahun Kabinet Jokowi, DPRD Kalsel Mangkir dan Memilih Reses](https://walhikalsel.or.id/evaluasi-2-tahun-kabinet-jokowi-dprd-kalsel-mangkir-dan-memilih-reses/): Banjarmasin, 21 Oktober 2021 – Aliansi mahasiswa BEM SEKA dan koalisi masyarakat sipil Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan menyambut kedatangan jokowi dengan aksi evaluasi 2 Tahun kabinet Indonesia mundur. Aksi kali ini kembali dilakukan di depan gedung DPRD Kalsel Kamis (21/10). Dengan melakukan orasi dan agenda sidang rakyat, massa aksi berharap dihadiri oleh wakil rakyat yaitu pihak DPRD Kalsel. Koalisi menganggap 7 tahun kepemimpinan Joko Widodo dan 2 tahun kabinet Indonesia maju telah gagal melaksanakan nawacita dan janji-janjinya terkait kesejahteraan rakyat dan keselamatan rakyat. Aksi ini dihadiri sekitar 100 lebih massa yang berasal dari berbagai kampus dan elemen masyarakat […]
- [#BersihkanIndonesia Sesalkan Presiden Jokowi Minta Sidang JR UU Minerba Ditunda](https://walhikalsel.or.id/bersihkanindonesia-sesalkan-presiden-jokowi-minta-sidang-jr-uu-minerba-ditunda/): Jakarta, 7 Oktober 2021 – Setelah warga menunggu selama sekitar sebulan, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melanjutkan sidang uji materiil UU Minerba pada Kamis, 7 Oktober 2021. Agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Namun, sidang ditunda karena satu di antara dua subjek dalam agenda persidangan ini, tidak hadir yakni pihak DPR. Kepada hakim Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo melalui kuasa hukum pemerintah lalu mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menunda persidangan. Sidang akan kembali dilaksanakan pada Senin, 8 November 2021 pukul 11.00 WIB dengan agenda yang sama. Menanggapi hal itu, Lasma Natalia penasehat hukum dari Tim Advokasi […]
- [Arba Mustamir, FRI Kalsel Tolak Bala Omnibus Law di Gubernuran](https://walhikalsel.or.id/arba-mustamir-fri-kalsel-tolak-bala-omnibus-law-di-gubernuran/): Banjarbaru, 6 Oktober 2021 – Sempat dihalangi oknum Polisi di jalan, massa aksi FRI Kalsel lanjutkan aksi di depan Gubernur pada momentum arba mustamir Rabu, (6/10). Aksi damai tolak bala ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya yaitu haul atas matinya reformasi atau sahnya Omnibus Law Selasa, (5/10). Aksi FRI KALSEL kali ini dikoordinir oleh saudara M Rizkon Hanafi yang membawa massa sekitar 26 orang. Aksi damai ini sempat tertunda karena dihalangi oleh oknum aparat di jalan Aneka Tambang Banjarbaru. Massa sempat beradu argumen dengan oknum aparat tersebut karena oknum aparat tersebu tidak bisa menunjukan surat tugas saat melakukan penyekatan jalan. […]
- [Gubernur Kalsel Mangkir dari Massa Aksi Haul Atas Matinya Reformasi](https://walhikalsel.or.id/gubernur-kalsel-mangkir-dari-massa-aksi-haul-atas-matinya-reformasi/): Banjarbaru, 5 Oktober 2021 – Hari ini Selasa (5/10), Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan gelar Haul Atas Matinya Reformasi: “Sahnya UU Omnibus Law” atau hari anti oligarki di depan kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Aksi FRI Kalsel kali ini kembali tidak mendapat respon baik dari Gubernur Kalsel. Haji Sahbirin Noor sebagai Gubernur Kalsel terpilih tidak hadir di hadapan massa aksi. Pemerintah Provinsi Kalsel yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel yaitu Roy Rizali Anwar mengatakan mereka tidak mungkin menandatangani tuntutan massa aksi. Ia mengatakan “Gubernur itu adalah perwakilan pusat” ujarnya menjelaskan. Perihal pernyataan Sekda Provinsi Kalsel tersebut jelas mereka tidak […]
- [PTUN Banjarmasin Kabulkan Gugatan Terhadap Gubernur Provinsi Kalsel : “Kemenangan Rakyat atas Gugatan Banjir 2021”](https://walhikalsel.or.id/ptun-banjarmasin-kabulkan-gugatan-terhadap-gubernur-provinsi-kalsel-kemenangan-rakyat-atas-gugatan-banjir-2021/): Banjarmasin, 29 September 2021 – Bahwa pada hari ini Rabu (29/9) telah dilaksanakan sidang secara online melalui aplikasi E-Court, dengan Agenda Pembacaan Putusan. Bahwa pada agenda putusan tesebut menghasilkan putusan sebagai berikut : Mengadili Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian Menyatakan Tindakan Tergugat berupa melakukan pemberian informasi peringatan dini banjir Provinsi Kalimantan Selatan pada Bulan Januari 2021 merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintah berupa : Meningkatkan sistem keterbukaan informasi bencana banjir di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Memasang, memelihara […]
- [Pertegas Wilayah Kelola Rakyat, Robohkan Oligarki Kapitalistik](https://walhikalsel.or.id/pertegas-wilayah-kelola-rakyat-rubuhkan-oligarki-kapitalistik/): Banjarbaru, 24 September 2021 – Analisis Walhi Kalimantan Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel menunjukkan kondisi sektor pertanian khususnya produksi komoditas padi di Kalsel terus mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data BPS angka produksi di Tahun 2019 terhitung luas panen yaitu 356.246 hektar dan produksi padi 1.342.862 ton. Sedangkan angka  di Tahun 2020 luas panen 292.027 hektar dan produksi padi 1.134.450 ton. Data tersebut menunjukan penurunan luas panen sekitar 18,03 persen dan produksi padi 15,52 persen antara Tahun 2019 hingga 2020. Angka ini cukup besar, walaupun antara Tahun 2018 hingga 2019 sempat naik luas panen sebanyak 10,26 persen […]
- [Zenzi Suhadi Nahkoda Baru Kapal WALHI](https://walhikalsel.or.id/zenzi-suhadi-nahkoda-baru-kapal-walhi/): Seperti logo PNLH XIII-Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nahkoda yang tepat dibutuhkan mengarungi hambatan ombak dalam upaya perlindungan Lingkungan Hidup dan Wilayah Kelola Rakyat, tentu proses elektoral hanya alat dan proses, tujuan utamanya (seperti tertulis dalam Tema PNLH XIII) adalah keadilan ekologis. Setelah melewati proses 4 hari, pada 22 September 2021, Nahkoda Baru “kapal” WALHI telah terpilih, sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, untuk masa kepengurusan periode 2021-2025. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Nasional WALHI terpilih menyampaikan, (dalam konteks Wilayah Kelola Rakyat) “Kami menegaskan Bahwasannya dari Papua Sampai ke Aceh, Ruang laut, darat, udara itu masih ada […]
- [Judicial Review UU Minerba Memasuki Masa Sidang di Saat Kriminalisasi Warga yang Kian Masif](https://walhikalsel.or.id/judicial-review-uu-minerba-memasuki-masa-sidang-di-saat-kriminalisasi-warga-yang-kian-masif/): Jakarta, 3 Agustus 2021. Pengajuan Judicial Review (JR) Undang-undang (UU) Minerba [1] yang dilakukan oleh dua warga terdampak, Nur Aini dan Yaman serta dua organisasi masyarakat sipil WALHI Nasional dan JATAM Kaltim akan segera memasuki sidang pertama. Persidangan dengan perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 itu akan dilakukan pada Senin, 9 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan [2]. “Penting untuk mengawal jalannya persidangan pengujian UU minerba. Dengan mengawasi proses JR ini, maka kita sedang mendukung MK agar bisa menjadi tempat rakyat mencari keadilan,” kata Lasma Natalia, penasehat hukum pemohon dari LBH Bandung. Sebagai informasi, setahun lebih setelah UU Minerba disahkan, […]
- [Tragedi Lingkar Tambang di Tapin, Kalsel Darurat Bencana Ekologis](https://walhikalsel.or.id/tragedi-lingkar-tambang-di-tapin-kalsel-darurat-bencana-ekologis/): Banjarbaru, 30 Juli 2021 –  Terjadi lagi tragedi lingkungan yang mengancam nyawa masyarakat sipil dan hilangnya ruang hidup rakyat. Pergeseran tanah di lingkar tambang terjadi di Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut informasi di lapangan bencana ekologis ini terjadi pada hari Kamis (15/7) hingga Minggu (18/7) lalu. Tragedi ini mirip sekali dengan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 lalu. Ironisnya tragedi ini terjadi di lahan pertanian dan perikanan produktif milik rakyat. Di sebelah selatan dan timur lokasi kejadian, sangat terlihat perubahan bentang alam yang diakibatkan aktivitas ekstraktif pertambangan batu bara. Dari pemantauan […]
- [#BersihkanIndonesia: UU Minerba Istimewakan Korporasi, Rakyat Menggugat!](https://walhikalsel.or.id/bersihkanindonesia-uu-minerba-istimewakan-korporasi-rakyat-menggugat/): Indonesia, 21 Juni 2021 – Tepat pada hari ulang tahun ke-60 Presiden Joko Widodo hari ini, rakyat Indonesia mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas 9 pasal dalam UU Minerba No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba No. 4 tahun 2009. Gerakan #BersihkanIndonesia menyatakan, pengajuan judicial review (JR) ini menjadi batu uji terakhir dari rakyat atas kepemimpinannya yang selama ini memiliki intensi mengistimewakan kepentingan korporasi dibandingkan keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat. Pengajuan judicial review ini didasari atas keberadaan sejumlah pasal bermasalah dalam UU No. 3 Tahun 2020. Substansi pasal-pasal yang dipersoalkan berkaitan dengan: sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan […]
- [Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Kalsel di Pusaran Krisis Ekologis](https://walhikalsel.or.id/hari-lingkungan-hidup-sedunia-2021-kalsel-di-pusaran-krisis-ekologis/): Banjarbaru, 5 Juni 2021 – Krisis lingkungan menjadi urgensi dalam kerangka pembangunan di Kalsel, ada banyak catatan bencana berulang terjadi. Pada 5 Juni 2021 ini Walhi Kalsel dan koalisi masyarakat sipil peduli lingkungan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendorong kebijakan pemulihan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan dua sesi dalam satu hari ini berbentuk aksi damai orasi dan pembagian serta penanaman bibit tanaman pada sore hari pukul 15.00 Wita di bundaran Kota Banjarbaru dan di Loktabat Selatan, lalu diteruskan nonton bareng sekaligus diskusi pada pukul 20.00 Wita di Kedai Biji Kopi Borneo. Bibit yang diperoleh dari Biji Kopi Borneo sejumlah 150 bibit […]
- [Hari Bumi 2021, #BersamaObatiBumi](https://walhikalsel.or.id/hari-bumi-2021-bersamaobatibumi/): Siaran PersWALHI Kalimantan Selatan(YCHI, SUMPIT, LK3, LKB, LHI, KOMPAS BORNEO, MAPALA GRAMINEA, MAPALA APACHE, ANGGOTA INDIVIDU) Banjarbaru, 22 April 2021 – Kejadian Banjir di awal tahun 2021 di Kalimantan Selatan tentu masih jadi ingatan kita semua. Begitu juga tahun-tahun sebelumnya, seperti kita ketahui setiap tahun di Kalimantan Selatan selalu terjadi bencana yaitu setiap musim hujan terjadi banjir dan setiap musim kemarau terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), itu selalu berulang. Kejadian bencana yang selalu terjadi di Kalsel dan beberapa daerah di Indonesia bahkan dunia, maka dalam peringatan hari Bumi 2021 ini harus kita jadikan momentum penting untuk kita sadar diri […]
- [Presiden Jokowi (kembali) Menggadaikan Keselamatan Warga dengan Menghapus FABA dari Limbah B3](https://walhikalsel.or.id/presiden-jokowi-kembali-menggadaikan-keselamatan-wargadengan-menghapus-faba-dari-limbah-b3/): Jakarta, 12 Maret 2021 – Presiden Joko Widodo menghapus limbah batubara hasil pembakaran yaitu Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari kategori Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3). Hal ini tertuang dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keputusan yang berpihak pada industri energi kotor batubara ini adalah kabar buruk bagi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan masa depan transisi energi bersih terbarukan nasional. Penetapan aturan ini tidak terlepas dari desakan simultan sejak pertengahan tahun 2020 oleh Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) termasuk […]
- [Panen Bencana Akibat Carut Marut Tata Ruang](https://walhikalsel.or.id/panen-bencana-akibat-carut-marut-tata-ruang/): Banjarbaru, 1 Maret 2021 – Kajian yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan terhadap pola ruang perda nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel  2015 – 2035 menemukan Pemerintah masih menunjukkan  belum begitu serius untuk menjadikan alat pengendalian pemanfaatan ruang, ini ditunjukkan dengan masih ada izin konsesi yang diberikan selama 2015 – 2020 yang berada di kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dari hasil overlay izin konsesi mineral dan batubara pada pola ruang di Kalsel selama periode 2015 hingga 2020 ini menunjukan ada sekitar 36.450 hektar di kawasan lindung dan seluas 233.220 hektar di […]
- [#SaveMeratus Menang, Pemerintah Segera Evaluasi dan Cabut Izin Industri Ekstraktif Bermasalah](https://walhikalsel.or.id/savemeratus-menang-pemerintah-segera-evaluasi-dan-cabut-izin-industri-ekstraktif-bermasalah/): Banjarbaru – Jakarta, 14 Februari 2021 –  Mahkamah Agung memenangkan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (MCM). Dengan memberi putusan “Menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT. MCM. Dalam hal ini  Mahkamah Agung (MA) telah memberi kabar baik di tengah bencana ekologis yang terjadi di Kalimantan Selatan melalui putusan PK MA Nomor 15 PK/TUN/LH/2021, tanggal 04 Februari 2021. Putusan PK MA itu menjadi kabar yang dinantikan rakyat Kalimantan Selatan. Setelah melalui proses yang panjang dan dua kali gagal dalam gugatan awal di (PTUN Jakarta) dan di tingkat banding […]
- [#SaveMeratus; Mengingat Kembali Yang Mungkin Terlewat](https://walhikalsel.or.id/savemeratus-mengingat-kembali-yang-mungkin-terlewat/): Oleh: Ach Rozani (Manajer Tata Ruang Dan GIS Eksekutif Nasional WALHI) Bencana Hidrometeorologi – Bencana Ekologis Peristiwa bencana banjir terus meningkat ini tergolong karena adanya perubahan hidrometeorologi. sedangkan walhi menilai ini merupakan bencana ekologis karena merupakan hasil proses perubahan yang sedikit-sedikit (incremental) dan terakumulasi menjadi bencana di waktu tertentu. Banyak ahli sepakat perubahan hidrometeorologi atau bencana ekologis dalam pandangan walhi ini, lebih besar faktornya dipicu oleh kegiatan manusia (antropogenik) yang begitu ekstraktif terhadap lingkungan. maksud manusia di sini yakni adalah masyarakat, baik dia dalam entitas  perseorangan, kelompok, korporasi, atau para pemangku kepentingan. Mengutip pesan laporan khusus Intergovermental Panel On Climate […]
- [Kemana Kebijakan Satu Peta? Sebabkan Bencana Terus Berulang](https://walhikalsel.or.id/kemana-kebijakan-satu-peta-sebabkan-bencana-terus-berulang/): Siaran Pers (WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA –JARINGAN KERJA PEMETAAN PARTISIPATIF) Jakarta, 25 Januari 2021 – Tercatat ada 168 kejadian bencana hidrometeorologi berupa banjir dan  tanah longsor sejak awal tahun 2021 hingga hari ini yang terjadi di beberapa lokasi seperti Sumedang, Bojonegoro, Tuban, Manado, Aceh  Tamiang, Gayo, dan yang terbesar di  Provinsi Kalimantan Selatan dengan dampak luas dan melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi di 11 Kab/Kota di Provinsi ini. Hingga tanggal  21 Januari 2021, BNPB menyatakan akibat dari bencana banjir dan longsor di Provinsi Kalimantan Selatan ada  21 orang meninggal dunia, 483.324 jiwa terdampak bencana, dengan total kerusakan kerugian sebesar Rp. 1,127 […]
- [[Rilis Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Somasi Gubernur Kalsel](https://walhikalsel.or.id/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-mengecam-somasi-gubernur-kalsel/): Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil:Somasi Gubernur Kalimantan Selatan Memberi Contoh Buruk Respons Pejabat Publik Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat Ramai tersebar di media sosial terkait somasi yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan, atas unggahan foto atau video yang berhubungan dengan bencana banjir yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam somasi tertanggal 17 Januari 2020 itu, kuasa hukum H. Sahbirin Noor mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan kliennya ke Polisi dengan menggunakan pasal-pasal pidana dalam UU ITE. Koalisi menilai bahwa somasi ini merupakan bentuk nyata dari ancaman pada kebebasan berekspresi dan berpendapat […]
- [Isu Klaster COVID-19 dan Dugaan Penyusup Mereduksi Tuntutan Aksi Batalkan Omnibus Law](https://walhikalsel.or.id/isu-klaster-covid-19-dan-dugaan-penyusup-mereduksi-tuntutan-aksi-batalkan-omnibus-law/): Banjarmasin, 16 Oktober 2020 – Empat perwakilan mahasiswa dari Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan, Kamis malam (15/10) mendatangi kantor POLDA Kalsel. Kedatangan empat orang mahasiswa bertujuan untuk memastikan dan mengonfirmasi kawan-kawan massa yang diamankan dalam keadaan baik-baik saja. Dari beberapa pemberitaan, banyak sudut pandang yang berbeda yang didapati mahasiswa. Adapun massa yang diamankan di POLDA Kalsel dan POLRESTA Banjarmasin sebagian besar bukan merupakan massa aksi pada Kamis (15/10) lalu. Jumlah total massa yang diamankan ada sekitar 270 orang di POLDA Kalsel dan 104 orang di POLRESTA Banjarmasin. Massa yang diamankan di POLDA Kalsel diantaranya adalah 2 orang mahasiswa, 69 […]
- [Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?](https://walhikalsel.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law/): Jakarta, 9 Oktober 2020 – UU Cipta Kerja baru saja disahkan, Senin, 5 Oktober 2020. Regulasi kontroversial ini dibahas di hotel secara maraton, drafnya tidak pernah dibuka untuk publik, rapat malam-malam, lalu disahkan terburu-buru di tengah merebaknya Covid-19. Gelombang penolakan telah muncul sejak pertama kali undang-undang ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini, terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang, guna mendapat jaminan hukum untuk keberlanjutan dan keamanan bisnisnya. Melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satgas dan Panja Omnibus, kepentingan itu dikejar, dan berhasil diperoleh dengan disahkannya RUU Omnibus Law. Berdasarkan analisis […]
- [Koalisi #BersihkanIndonesia Desak Buka Kontrak, Daftar Nama dan Perkembangan Evaluasi Tambang-tambang Raksasa Batubara Yang Habis Masa Berlakunya](https://walhikalsel.or.id/koalisi-bersihkanindonesia-desak-buka-kontrak-daftar-nama-dan-perkembangan-evaluasi-tambang-tambang-raksasa-batubara-yang-habis-masa-berlakunya/): (Samarinda-Banjarbaru-Jakarta, 27 September 2020) Sehari menjelang Hari Hak untuk Tahu sedunia pada 28 September 2020 The International Right To Know Day, Koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri atas JATAM, WALHI Kalsel, JATAM Kaltim, dan Trend Asia, mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk membuka dokumen Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Berau Coal (BC), PT Kideco Jaya Agung (KJA), dan PT Multi Harapan Utama (MHU) serta daftar nama tim yang melakukan evaluasi, perkembangan evaluasi hingga instrumen evaluasi yang digunakan. Seperti diketahui, direktur direktorat pembinaan pengusahaan batubara di Kementerian ESDM […]
- [PT. MCM Ajukan PK, Meratus Memanggil Kita](https://walhikalsel.or.id/pt-mcm-ajukan-pk-meratus-memanggil-kita/): Banjarbaru, 23 September 2020 – Tertanggal 3 September 2020 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima memori Peninjauan Kembali (PK) dari PT Mantimin Coal Mining (MCM) dalam perkara nomor 47/G/LH/2018/PTUN-JKT melalui kuasa hukumnya di Jakarta. PT MCM mengajukan PK terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 369K/TUN/LH/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Dalam hal PK MCM ini, Walhi berada pada posisi termohon PK I (dahulu sebagai: penggugat; pembanding; pemohon kasasi), Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai termohon PK II (dahulu sebagai: tergugat; terbanding; termohon kasasi. Pengajuan PK oleh PT MCM ini merupakan alarm sekaligus genderang perang bahwa aktor […]
- [Solidaritas Bantuan Pangan Petani Kalsel di Tengah Pandemi COVID-19](https://walhikalsel.or.id/solidaritas-bantuan-pangan-petani-kalsel-di-tengah-pandemi-covid-19/): Banjarbaru, 16/08/2020 – Solidaritas bantuan pangan terhadap warga terdampak COVID-19. Petani yang tergabung dalam solidaritas pangan mengadakan kegiatan pembagian bahan pangan ke masyarakat dimulai dari Kampung Baru (Lingkar Utara) Kelurahan Landasan Ulin Utara (Laura) Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru pukul 08.00 Wita. Kegiatan aksi solidaritas ini juga diapresiasi oleh Lurah Laura Ahmad Mawardi, beliau turut hadir dalam pembagian paket sayur ke pengendara yang melintas di jalan lingkar utara. Sebanyak 180 paket yang berisi terong, timun, kacang panjang, bayam, kecipir, slada, jagung, kangkung, daun seledri, dan daun bawang dibagikan. “Saya sangat mendukung berdirinya Serikat Petani Indonesia (SPI) di Kalsel, dan siap memfasilitasi […]
- [Sikap DPR dan DPD Tidak Jelas, Surat Dilayangkan Ke Senayan](https://walhikalsel.or.id/sikap-dpr-dan-dpd-tidak-jelas-surat-dilayangkan-ke-senayan/): Tidak jelasnya DPR RI Dapil Kalsel dalam menyikapi tuntutan penolakan Omnibuslaw RUU Cipta Kerja membuat FRI Kalsel melayangkan surat ke wakil rakyat kalsel dan senator di Senayan. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Walhi Kalsel (21/7), pimpinan lembaga dan individu yang tegabung dalam FRI Kalsel kembali menyampaikan tuntutan kepada DPR-RI dapil Kalsel yang ada di Jakarta. Mereka menuntut DPR RI Dapil Kalsel untuk memperjelas sikapnya menolak atau menerima RUU Cipta Kerja secara tertulis selambatnya pada 28 Juli mendatang. “Kami akan mengirimkan surat ke DPR RI Dapil Kalsel untuk mempertanyakan sikapnya. Apakah mereka berpihak pada rakyat yang memilihnya atau justru […]
- [Walhi Kalsel Laporkan Hasil Pantau Kebakaran Gambut di Perkebunan Sawit](https://walhikalsel.or.id/walhi-kalsel-laporkan-hasil-pantau-kebakaran-gambut-di-perkebunan-sawit/): Banjarbaru, 19 Juni 2020 – Kebakaran gambut terus berulang setiap tahun diduga akibat aktivitas perkebunan sawit yang memperparah kerusakan gambut. Pemerintah dituntut serius menangani Karhutla dan menindak perusahaan pembakar lahan. Walhi Kalsel melalui konferensi pers daring menyampaikan hasil pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan restorasi gambut di Kalimantan Selatan dalam konferensi pers Kamis (18/6). Pemantauan ini dilakukan selama 6 bulan Mulai Oktober 2019 sampai Maret 2020 dan 3 bulan sebelumnya (Juli – Septermber) khusus untuk pemantauan kebakaran. Dalam agenda ini disampaikan fakta dan temuan lapang mengenai kebakaran gambut dan upaya pemulihan ekosistem rawa gambut oleh masyarakat, pemerintah, dah perusahaan. […]
- [Lubang Pasca Tambang, Destinasi Maut Warga Kalsel](https://walhikalsel.or.id/lubang-pasca-tambang-destinasi-maut-warga-kalsel/): Banjarbaru, 14 Juni 2020 – Satu lagi korban mati tenggelam di lubang tambang batubara di Kalimantan Selatan. Diketahui bahwa lubang maut itu tidak ditutup oleh pemiliknya. Pria bernama Kasyful Anwar (40) warga Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dikabarkan tenggelam di lubang tambang di perbatasan Desa Rantau Nangka dan Desa Pakutik, Kabupaten Banjar pada Jum’at siang (12/6). Minggu (16/6) sekitar pukul 10.00 Wita, dikabarkan korban telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa mengapung ke permukaan. Melalui pemeriksaan Walhi Kalsel pada peta izin tambang di wilayah Kalsel, diketahui bahwa titik koordinat lubang tempat tenggelamnya korban berada di konsesi PD Baramarta. Baramarta […]
- [Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum Untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat](https://walhikalsel.or.id/putusan-sidang-rakyat-uu-minerba-harus-batal-demi-hukum-untuk-keselamatan-dan-kedaulatan-rakyat/): JAKARTA, 1 Juni 2020 – Paripurna Sidang Rakyat yang berlangsung hari ini, Senin (1/6/2020), menyatakan tidak mengakui Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang baru disahkan DPR. Sidang Rakyat paripurna juga memutuskan bahwa UU tersebut harus dibatalkan demi hukum untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan rakyat. Peserta sidang rakyat sepakat bahwa Sidang Paripurna DPR 12 Mei 2020 tidak kuorum secara kualitatif karena tidak partisipatif, tidak relevan dengan fakta yang terjadi, dan amoral karena dilaksanakan dengan menunggangi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia.  UU Minerba merupakan bentuk kejahatan yang dilegalkan, tak dapat diterima karena tidak  berangkat dari evaluasi menyeluruh dan mendalam […]
- [Masyarakat Sumatera Siap Lakukan Segala Cara Demi Batalkan UU Minerba](https://walhikalsel.or.id/masyarakat-sumatera-siap-lakukan-segala-cara-demi-batalkan-uu-minerba/): JAKARTA – Dampak buruk yang masif dirasakan masyarakat sekitar wilayah pertambangan dan pembangkit listrik tenaga batu bara di Sumatera menjadi alasan kuat bagi warga untuk menuntut pemerintah membatalkan implementasi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Saat bersaksi untuk Sidang Rakyat hari Minggu (31/5/2020), masyarakat di seluruh Pulau Sumatera menyatakan siap melakukan segala cara demi membatalkan implementasi UU Minerba 2020. Masyarakat tersebut berasal dari Sumatera, perwakilan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, berkembangnya industri batu bara dan pembangkit listrik di Pulau Andalas ini justru memperburuk kondisi perekonomian masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan […]
- [Masyarakat Nilai UU Minerba Semakin Menghancurkan Tanah Borneo](https://walhikalsel.or.id/masyarakat-nilai-uu-minerba-semakin-menghancurkan-tanah-borneo/): JAKARTA – Warga Kalimantan, secara absolut menuntut agar pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dibatalkan demi keselamatan rakyat. Kegiatan penambangan yang dilakukan para korporasi raksasa di wilayah Borneo ini telah merusak tatanan sosial ekonomi, lingkungan, bahkan menyebabkan hilangnya nyawa warga sekitar.  Seperti diketahui, Kalimantan merupakan salah satu wilayah tambang terluas di Indonesia yang banyak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar. Sebut saja, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia milik Aburizal Bakrie, PT Indominco Mandiri milik PT Indo Tambangraya Megah yang sahamnya dikuasai Banpu Minerals Singapore Private Limited, dan PT Adaro Indonesia milik PT Adaro Energy yang digawangi Garibaldi […]
- ['Sidang Rakyat' Menggugat dan Membatalkan UU Minerba](https://walhikalsel.or.id/sidang-rakyat-menggugat-dan-membatalkan-uu-minerba/): JAKARTA – ‘Sidang Rakyat’ untuk menggugat dan membatalkan Undang-undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang baru disahkan sudah dimulai kemarin, Jumat (29/5/2020).  Sidang ini digagas oleh sejumlah organisasi yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia dan berbagai jejaring masyarakat sipil lainnya seperti Fraksi Rakyat Indonesia, yang sejak awal telah menolak rancangan undang-undang tersebut lantaran hanya memuluskan kepentingan para oligarki batu bara, bukan rakyat. Sidang rakyat adalah bentuk protes masyarakat yang selama ini peduli terhadap isu sosial, kesehatan, dan lingkungan yang terdampak atas pengesahan UU Minerba yang tidak transparan dan terkesan terburu-buru tersebut. Selain itu, proses pengesahan UU ini juga […]
- [Selama PSBB Di Banjarbaru, PKL Lapangan Murjani Sepakat Tak Berjualan](https://walhikalsel.or.id/selama-psbb-di-banjarbaru-pkl-lapangan-murjani-sepakat-tak-berjualan/): RAPAT lesehan digelar Forum Pedagang Kaki Lima Lapangan Murjani (FORKAMU) Banjarbaru dalam menyikapi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Idaman, efektif pada Sabtu (16/5/2020) hingga 14 hari ke depan. DIDAMPINGI para aktivis lingkungan seperti Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, Kepala Bidang PKL Dinas Perindag Kota Banjarbaru M Agus Adrian dan Gusti Nurdin Iman dari Yayasan Sumpit, rapat digelar di gang samping Kantor Dinas PUPR Banjarbaru, Jumat (15/5/2020) malam itu, berlangsung serius santai. Ketua FORKAMU Dian Wahyudi bersama anggotanya sepakat untuk tidak berjualan selama pelaksanaan PSBB di Banjarbaru. “Seluruh anggota FORKAMU selama PSBB bisa menjalin komunikasi dan koordinasi […]
- [DPR, Batalkan Pembahasan dan Pengesahan RUU Pertambangan Minerba!](https://walhikalsel.or.id/dpr-batalkan-pembahasan-dan-pengesahan-ruu-pertambangan-minerba/): Jakarta – Di tengah pandemik Covid-19 yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Masa Sidang III kali ini, menyatakan akan tetap melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap sejumlah RUU (Rancangan Undang-Undang) yang menjadi kontroversi sekaligus mendapat penolakan publik selama ini, misalnya  RUU Cipta Kerja, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, termasuk RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Publik semakin terkejut dengan beredarnya surat undangan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI yang akan dilangsungkan pada Rabu 8 April 2020 minggu depan secara Protokol Waspada Covid-19 (secara fisik dan virtual meeting) dengan Jajaran Komisi dan 5 Menteri (Menteri […]
- [Menolak Tes COVID-19 “VIP” untuk Anggota DPR dan Keluarga!](https://walhikalsel.or.id/menolak-tes-covid-19-vip-untuk-anggota-dpr-dan-keluarga/): Pada hari-hari ini kita kembali disuguhkan tontonan angkuh dan tidak etis terkait rencana “tes VIP” COVID-19 untuk 2000an anggota DPR dan keluarga. Pada saat yang sama pandemik COVID-19 yang belum reda, di tengah rakyat masih berjibaku dengan resiko yang dihadapi masing-masing, dari resiko keselamatan hidup hingga beban ekonomi. Setidaknya ada 3 alasan kami menyebut bahwa perilaku dewan ini angkuh dan tidak etis: Pertama, dalam kondisi krisis dan pandemik seperti saat ini, maka tindakan prioritas harus ditujukan pada siapapun yang berjuang di garis depan (tenaga kesehatan, relawan, dll), pada saat yang sama kita belum pernah mendapatkan kepastian berapa banyak ketersediaan rapid […]
- [Bersepeda Kampanye #SaveMeratus, Merekam Kearifan yang Terancam](https://walhikalsel.or.id/bersepeda-kampanye-savemeratus-merekam-kearifan-yang-terancam/): Banjarbaru, 24 maret 2020 – Yunias Robby, baru saja menyelesaikan perjalanan kampanye #SaveMeratus dari Yogyakarta hingga Tabalong dengan menggunakan sepeda. “walaupun harus mengalah untuk tidak melewati rute pegunungan Meratus, setidaknya hari ini saya selamat sampai ke rumah di Tabalong” ujar Robby. Di Tabalong, tujuan Robby adalah untuk pulang ke rumahnya setelah lama menempuh perkuliahan di Yogyakarta. Sesampainya di rumah tidak ada penyambutan seperti kebanyakan pejabat kita lakukan untuk seremonial, namun setidaknya ada dua orang tua yang menyambutnya dalam keadaan sehat di tengah ramainya wabah COVID-19. “Puji syukur bang, akhirnya saya sampai. Meski harus berhadapan dengan pemandangan buruk lubang-lubang tambang dan […]
- [Tiba di Banjarbaru, Robby Lanjut Bersepeda Rute Pegunungan Meratus](https://walhikalsel.or.id/tiba-di-banjarbaru-robby-lanjut-bersepeda-rute-pegunungan-meratus/): Banjarbaru, 20 Maret 2020 – Setelah menempuh perjalan selama seminggu dengan jarak 847 kilometer. Yunias Robby seorang mahasiswa yang bersepeda dari Yogyakarta menuju Tabalong akhirnya singgah di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan. Pria yang akrab disapa Robby ini berlabuh di dermaga Trisakti pada Sabtu (14/3) lalu. Robby memulai perjalanan  pada tanggal 7 Maret 2020 lalu dari kantor Walhi Yogyakarta. Berbekal tekad dan semangat membawa isu #SaveMeratus agar didengar dan disuarakan oleh masyarakat luas ia masih akan melanjutkan perjalanan dengan rute menjelajah perkampungan dan desa di kaki pegunungan Meratus. Rute yang dilalui Robby sebelumnya adalah Jogja, Solo, Madiun, […]
- [Bersepeda Jogja – Tabalong Kampanyekan #SaveMeratus](https://walhikalsel.or.id/bersepeda-jogja-tabalong-kampanyekan-savemeratus/): YOGYAKARTA, 7 Maret 2020 – Satu lagi langkah pasti sebagai upaya mengajak masyarakat agar ikut menyuarakan #SaveMeratus. Kali ini dengan berbekal tekad dan sebuah sepeda kesayangan, pria bernama Yunias Robby mahasiswa asal Kalimantan Selatan yang telah selesai menempuh pendidikan di Yogyakarta merencanakan sebuah perjalanan yang akan dikemas menjadi media pengantar pesan penyelamatan pegunungan Meratus di Kalsel.  Dalam perjalanan Roby juga akan singgah kebeberapa kota dan bertemu utuk berdiskusi dengan komunitas yang juga konsen dalam issu-issu lingkungan,  dimulai dari Jogja, Solo, Madiun, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Banjarbaru dan Tabalong. Pendidikan yang telah ditempuhnya selama masuk perguruan tinggi di kota Gudeg ini, tidak […]
- [Omnibus Law? #CILAKA](https://walhikalsel.or.id/omnibus-law-cilaka/): Banjarbaru, 08/2/2020 – Dalam rancangan UU CILAKA ini, banyak kebijakan atau regulasi yang akan diterabas. Dalam diskusi kemarin, pemantik mencoba membuka dengan bagaimana UU sapu jagat ini akan bekerja. “Sederhananya, Omnibus Law ini metode menyelaraskan banyak undang – undang lain yang dianggap bertentangan dan tumpang tindih lalu diganti dengan beberapa undang-undang saja”. Jelas Taqi dari Epistema. Tambahnya lagi di Indonesia harusnya hierarki dalam tata perundangan itu dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PERPU, PP, Peraturan Presiden, dan seterusnya. Omnibus Law ini tidak jelas berada disebelah mana karena dia akan menerabas Undang-Undang yang dianggap bertentangan dan yang dianggap menghambat investasi. Kondisinya sekarang 56% […]
- [2020 Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi](https://walhikalsel.or.id/2020-menabur-investasi-menuai-krisis-multidimensi/): Jakarta, 29 Januari 2020 – Tahun 2019 telah dilalui bangsa ini dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahunnya. Sebagai tahun politik, dari sejak pra hingga paska pemilu, khususnya pemilu Presiden/Wakil Presiden, eskalasi politik yang sangat tinggi. Pada tahun politik dimana demokrasi prosedural seharusnya dapat menjadi salah satu alat untuk mengukur kualitas demokrasi Indonesia dan mencapai tujuan berbangsa, justru malah sebaliknya. Demokrasi diberangus, hak asasi manusia diabaikan, Reformasi Dikorupsi, pemberantasan korupsi dilemahkan. Demokrasi dibajak oleh kekuasaan ekonomi dan politik yang bersatu dalam sebuah kendaraan bernama oligarki, yang kini menggerakkan seluruh sendi kehidupan kita saat ini, baik di pemerintah maupun parlemen. […]
- [Bebaskan Jurnalis Mongabay, STOP Kriminalisasi!](https://walhikalsel.or.id/bebaskan-jurnalis-mongabay-stop-kriminalisasi/): JAKARTA-BANJARBARU, 22 Januari 2020 – Pada 17 Desember 2019, kekerasan dan upaya terhadap kerja-kerja penguatan demokrasi media ternodai, Philip Jacobson, Editor yang bekerja untuk media berita lingkungan Mongabay.com ditangkap, dan menjadi tahanan kota di Palangkaraya. Pada 21 Januari 2020 yang bersangkutan resmi ditahan dengan tuduhan melanggar UU Imigrasi, meski yang bersangkutan memasuki Indonesia dengan visa bisnis. Ditangkapnya jurnalis Mongabay sulit dipisahkan dari kerja-kerja jurnalistiknya, serta upaya menegakkan hak mendapat informasi terhadap publik, meski dihadapkan tuduhan pelanggaran administrasi, tetapi adanya indikasi upaya proses hukum yang lama, tercatat lebih dari satu bulan menjadi tahanan kota, baru kemudian diproses pada 21 Januari 2019. […]
- [#SaveMeratus, Putusan Mahkamah Agung Menangkan Pegunungan Meratus dari Ancaman Tambang Batubara](https://walhikalsel.or.id/savemeratus-putusan-mahkamah-agung-menangkan-pegunungan-meratus-dari-ancaman-tambang-batubara/): JAKARTA, 16 januari 2020 – Kasasi WALHI terhadap SK mentri ESDM no 441.K/30/DJB/2017 yg dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2017 yang berisi izin operasi produksi tambang batubara PT Mantimin Coal Mining (MCM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong propinsi Kalimantan Selatan dikabulkan oleh MA (Mahkamah Agung) pada tanggal 15 Oktober 2019. MA membatalkan SK mentri ESDM tersebut. Gugatan tersebut mulai didaftarkan oleh WALHI pada tanggal 28 Oktober 2018 di PTUN Jakarta. Karena hasil putusan PTUN dan PTTUN Jakarta memutuskan NO, Walhi melakukan kasasi ke MA. Putusan tersebut bertanggal 15 Oktober 2019, sampai saat ini penggugat belum mendapatkan salinan […]
- [Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit?](https://walhikalsel.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit/): JAKARTA-SAMARINDA, 17 Desember 2019 – Kajian mendalam atas dokumen resmi pemerintah mengungkap sejumlah nama politisi nasional dan lokal yang diduga kuat akan mendapat keuntungan dari ide megaproyek Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota. Jokowi melontarkan ide tersebut pada 29 April 2019 menjelang sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), hanya berselang 12 hari setelah pencoblosan pemilu presiden pada 17 April 2019. Nama-nama politisi yang terungkap terkait secara langsung ataupun tidak dengan penguasa lahan di wilayah calon ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kajian selama lebih dari tiga bulan ini dilakukan koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI […]
- [LSM, Mahasiswa, Pelajar sampai Pejabat Aksi Save Meratus](https://walhikalsel.or.id/lsm-mahasiswa-pelajar-sampai-pejabat-aksi-save-meratus/): Aksi #SaveMeratus oleh berbagai elemen masyarakat di Lapangan Dwi Warna, Barabai, HST, Senin (23/9) pagi.(foto:ist/brt) Barabai, BARITO – Gerakan dengan tagar #SaveMeratus , Senin (23/9) melibatkan para aktivis, pelajar sampai pejabat setempat di Lapangan Dwi Warna, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Aksi digelar untuk merespon Konferensi Global Climate Action Summit 2019 yang digelar di New York, Amerika Serikat, beberapa hari sebelumnya. Konferensi dan Aksi #SaveMeratus dipicu aksi perseorangan Greta Thurnberg, seorang pelajar Swedia, di hadapan parlemen Swedia. Dalam aksinya, Greta menuntut para pemimpin dunia untuk menghadapi perubahan iklim global dalam bentuk dan aksi nyata. Aksi yang berlangsung di Barabai didukung […]
- [MENYELAMATKAN RITUS MERATUS, #SaveMeratus](https://walhikalsel.or.id/menyelamatkan-ritus-meratus/): Oleh: Fathur Roziqin Fen[1] Aruh Adat bagi Masyarakat Adat Meratus merupakan ritual suci bagi penganut aliran kepercayaan. Bertujuan meminta keselamatan, rezeki hingga kesehatan.Tak hanya itu, ritual ini juga memiliki kebaikan dalam hubungan antar manusia dengan Tuhan serta antar manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Kerap juga digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang didapat, biasanya Aruh Adat dilakukan setelah musim panen.[2] Meratus adalah gugusan/bentang pegunungan yang berada di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Membentang dari Kabupaten Tanah Laut, melewati 8 kabupaten lainnya hingga perbatasan Kalimantan Timur. Bagi masyarakat yang tinggal di pegunungan tersebut dikenal dengan Dayak Meratus. […]
- [Haru dan Sakral, Upacara Kemerdekaan dibalut #SaveMeratus](https://walhikalsel.or.id/haru-dan-sakral-upacara-kemerdekaan-dibalut-savemeratus/): savemeratus.com – Upacara yang biasanya diselimuti dengan balutan kemewahan dekorasi di tiap sudut lapangan, tidak berlaku di Meratus. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kiyu Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Sabtu, (17/08) lalu ini berjalan dengan begitu sederhana dan haru. Pasalnya ratusan peserta yang ikut berpartisipasi dalam upacara tersebut sangat nampak memperlihatkan kearifannya. Selain itu, Ada berbagai latar belakang partisipan yang hadir dalam upacara tersebut yakni dari organisasi pecinta alam, LSM, dan warga dari luar Balai serta luar daerah. Masyarakat yang berpakaian adat dan membawa alat  berladang menjadikan susasana seperti kembali ke masa lalu, […]
- [#SaveMeratus untuk Dunia di Global Climate Action Summit](https://walhikalsel.or.id/pesan-savemeratus-untuk-dunia-di-momen-global-climate-action-summit/): BARABAI – Gerakan #SaveMeratus, Senin (23/9), menggelar aksi di Lapangan Dwi Warna, Barabai, Hulu Sungai Tengah. Aksi digelar untuk merespon Konferensi Global Climate Action Summit 2019 yang digelar di New York, Amerika Serikat, beberapa hari sebelumnya. Konferensi dan Aksi #SaveMeratus dipicu aksi perseorangan Greta Thurnberg, seorang pelajar Swedia, di hadapan parlemen Swedia. Dalam aksinya, Greta menuntut para pemimpin dunia untuk menghadapi perubahan iklim global dalam bentuk dan aksi nyata. Aksi yang berlangsung di Barabai didukung berbagai elemen. Antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, PD AMAN Hulu Sungai Tengah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) HST, PMII, HMI, Dayak […]

## Pages

- [Maintenance](https://walhikalsel.or.id/maintenance/): Maintenance Mode This site is currently under going scheduled maintenance.Please check back soon.
- [Donasi](https://walhikalsel.or.id/donasi/): DONASI Dukungan kalian sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan perlindungan bentang alam. Bank BNI3515101980A.N Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalsel Silahkan copy nomor rekening Walhi Kalsel dibawah ini: Copy Nomor Rekening Terima Kasih Konfirmasi Melalui WA
- [Donor Dashboard](https://walhikalsel.or.id/donor-dashboard/)
- [Donation Failed](https://walhikalsel.or.id/donation-failed/): We're sorry, your donation failed to process. Please try again or contact site support.
- [Donation Confirmation](https://walhikalsel.or.id/donation-confirmation/): [give_receipt]
- [Siaran Pers](https://walhikalsel.or.id/pers-rilis/): Siaran Pers Facebook Instagram Twitter Youtube
- [Artikel](https://walhikalsel.or.id/artikel/): Artikel Facebook Instagram Twitter Youtube
- [Berita](https://walhikalsel.or.id/berita/): Ada Berita Apa? Facebook Instagram Twitter Youtube
- [Beranda](https://walhikalsel.or.id/): Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan #SaveMeratus #KalselDaruratRuang #KalselDaruratBencanaEkologis JADI SAHABAT WALHI WALHI MEMANGGIL Alamat Klik untuk melihat alamat kami Lapor Kasus Klik untuk mengisi formulir Berita Klik untuk membaca berita Donasi Publik Klik untuk berdonasi Postingan Terbaru Facebook Instagram Twitter Youtube
- [Kontak](https://walhikalsel.or.id/kontak/): Alamat Jl. Radar Indah No.41, RT.1 RW.6, Kel, Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 Banjarbaru Nomor telepon Jika anda ingin menghubungi via telepon bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini (+62) 812 5665 0756 e-mail Jika anda ingin mengirimkan pesan, bisa kirimkan pesan anda melalui e-mail kami di bawah kalsel@walhi.or.id Facebook Instagram Twitter Youtube
- [Galeri](https://walhikalsel.or.id/galeri/)
- [Umum](https://walhikalsel.or.id/umum/)
- [Publikasi](https://walhikalsel.or.id/publikasi/)
- [Tentang Kami](https://walhikalsel.or.id/tentang-kami/): Wahana Lingkungan HidupKalimantan Selatan Direktur Eksekutif Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono Deputi Internal dan Program Rudy Fahrianoor Divisi Keuangan dan Administrasi Kepala DivisiRaudhatul Rizky StafMahtia Safitri Divisi Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan Kepala DivisiM. Jefry Raharja StafM. Rizky Firdaus Divisi Penguatan Organisasi dan WKR Kepala DivisiAhmad Miptahul Pauji StafM. Tamsi Facebook Instagram Twitter Youtube


[comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)