Banjarbaru, 22 Desember 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menyelenggarakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) WALHI Kalsel Tahun 2025 pada Sabtu (20/12/2025) di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru. Forum tertinggi tahunan anggota tingkat daerah ini menjadi ruang evaluasi, pertanggungjawaban, serta konsolidasi arah gerakan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan di tengah krisis ekologis yang semakin mengkhawatirkan.
KDLH WALHI Kalsel 2025 diikuti oleh anggota lembaga, anggota individu, Dewan Daerah, Eksekutif Daerah WALHI Kalsel, serta peninjau dari komunitas dan masyarakat terdampak. Forum dinyatakan sah setelah quorum terpenuhi dan secara resmi mengesahkan tata tertib, agenda sidang, serta pimpinan sidang tetap.
KDLH sebagai Ruang Konsolidasi Gerakan
Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq S.F.W., dalam sambutannya menegaskan bahwa KDLH merupakan mandat organisasi sekaligus kebutuhan strategis gerakan di tengah situasi nasional dan daerah yang tidak berpihak pada rakyat dan lingkungan.
“KDLH ini adalah kewajiban Eksekutif Daerah untuk melaporkan dan dievaluasi. Di tengah kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja, dengan regulasi yang semakin serampangan dan berdampak langsung ke Kalimantan Selatan, kita perlu menguatkan kembali barisan dan strategi gerakan,” ujar Raden.
Ia juga menekankan bahwa tekanan terhadap pembela lingkungan hidup semakin meningkat, sehingga penguatan internal organisasi menjadi keharusan. “Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan terus terjadi. Karena itu, WALHI harus memastikan organisasi dan jaringannya cukup kuat untuk saling melindungi dan bertahan,” tambahnya.
Laporan Kerja dan Evaluasi Eksekutif Daerah
Dalam laporan pertanggungjawaban Eksekutif Daerah, Raden menyampaikan bahwa periode kerja 2024–2025 dijalankan dalam masa transisi organisasi dengan keterbatasan data, sumber daya manusia, dan pendanaan. Meski demikian, kerja-kerja advokasi, pengorganisasian rakyat, dan kampanye lingkungan tetap berjalan.
Sepanjang 2025, WALHI Kalsel mencatat 112 aktivitas, dengan capaian 65 aktivitas terlaksana atau sekitar 58 persen capaian, 43 aktivitas belum terlaksana, dan selebihnya masih dalam proses. Fokus kerja meliputi advokasi pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), perlindungan wilayah kelola rakyat (WKR), kampanye penolakan Taman Nasional Meratus, advokasi permasalahan lingkungan seperti di Rantau Bakula, serta penguatan ekonomi rakyat berbasis komunitas.
“Capaian ini menjadi bahan evaluasi bersama. Yang terpenting adalah memastikan kerja-kerja WALHI tetap berpijak pada basis rakyat dan bergerak menuju perubahan struktural,” tegas Raden.
Forum memberikan sejumlah catatan kritis, terutama terkait kebutuhan pendalaman analisis laporan, pemetaan keterlibatan anggota, serta perbaikan transparansi dan sistem pelaporan organisasi. Anggota individu, Murjani menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara capaian, kendala, dan strategi dalam laporan organisasi. “Ke depan, laporan perlu lebih analitis dan terstruktur agar mudah dibaca serta menjadi alat evaluasi dan pembelajaran bersama,” ungkap Murjani.
Mandat Organisasi dan Program Strategis
Melalui Sidang Pleno, KDLH WALHI Kalsel 2025 menghasilkan mandat strategis yang akan menjadi acuan kerja ke depan. Salah satu mandat utama adalah pembaharuan SOP prioritas pada semester pertama 2026, yaitu di antaranya; SOP Penanganan Aduan, SOP Keuangan, SOP Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual, SOP Manajemen Bencana dan SOP Keamanan Holistik
Mandat ini menegaskan komitmen WALHI Kalsel untuk memperkuat perlindungan pembela lingkungan, tata kelola organisasi yang akuntabel, serta respons cepat terhadap krisis ekologis dan kebencanaan.
Forum juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan anggota dan kaderisasi sebagai fondasi keberlanjutan gerakan. Gusti Nordin Imam, Dewan Daerah WALHI Kalsel, menyoroti perlunya ruang bersama untuk konsolidasi dan pembelajaran antar anggota.
“Sekretariat bersama harus menjadi ruang penguatan kolektif, bukan hanya simbol. Di sana kaderisasi, pengembangan kapasitas, dan konsolidasi gerakan bisa dijalankan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Penguatan Keanggotaan
Dalam forum keanggotaan, KDLH mengesahkan empat anggota individu baru serta mencatat pendaftaran dua anggota lembaga yang akan diverifikasi lebih lanjut sesuai statuta WALHI. Proses ini ditegaskan sebagai upaya menjaga integritas organisasi dan kesinambungan gerakan. “Keanggotaan WALHI bukan sekadar administratif, tetapi komitmen ideologis dan praksis untuk berpihak pada lingkungan dan rakyat,” tegas Raden.
Meneguhkan Arah Gerakan Lingkungan
KDLH WALHI Kalsel Tahun 2025 menegaskan kembali posisi WALHI sebagai organisasi gerakan yang menolak model pembangunan ekstraktif, mendorong keadilan ekologis, serta memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, komunitas lokal dan wilayah kelola rakyat di Kalimantan Selatan.
Forum ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat advokasi, pengorganisasian rakyat, dan transformasi organisasi agar lebih solid, responsif, dan berdaya tahan menghadapi krisis ekologis yang terus berlapis serta melawan gempuran oligarki.
Narahubung: pewalhikalsel@proton.me
