Siaran PersWALHI Kalimantan Selatan(YCHI, SUMPIT, LK3, LKB, LHI, KOMPAS BORNEO, MAPALA GRAMINEA, MAPALA APACHE, ANGGOTA INDIVIDU) Banjarbaru, 22 April 2021 - Kejadian Banjir di awal tahun 2021 di Kalimantan Selatan…
Jakarta, 12 Maret 2021 - Presiden Joko Widodo menghapus limbah batubara hasil pembakaran yaitu Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari kategori Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3). Hal ini tertuang…
Banjarbaru – Jakarta, 14 Februari 2021 – Mahkamah Agung memenangkan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Mantimin Coal Mining (MCM). Dengan…
Jakarta, 9 Oktober 2020 - UU Cipta Kerja baru saja disahkan, Senin, 5 Oktober 2020. Regulasi kontroversial ini dibahas di hotel secara maraton, drafnya tidak pernah dibuka untuk publik, rapat…
(Samarinda-Banjarbaru-Jakarta, 27 September 2020) Sehari menjelang Hari Hak untuk Tahu sedunia pada 28 September 2020 The International Right To Know Day, Koalisi #BersihkanIndonesia yang terdiri atas JATAM, WALHI Kalsel, JATAM…
Banjarbaru, 23 September 2020 – Tertanggal 3 September 2020 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima memori Peninjauan Kembali (PK) dari PT Mantimin Coal Mining (MCM) dalam perkara nomor…
Tidak jelasnya DPR RI Dapil Kalsel dalam menyikapi tuntutan penolakan Omnibuslaw RUU Cipta Kerja membuat FRI Kalsel melayangkan surat ke wakil rakyat kalsel dan senator di Senayan. Dalam konferensi pers…
Banjarbaru, 19 Juni 2020 - Kebakaran gambut terus berulang setiap tahun diduga akibat aktivitas perkebunan sawit yang memperparah kerusakan gambut. Pemerintah dituntut serius menangani Karhutla dan menindak perusahaan pembakar lahan.…
JAKARTA, 1 Juni 2020 - Paripurna Sidang Rakyat yang berlangsung hari ini, Senin (1/6/2020), menyatakan tidak mengakui Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang baru disahkan DPR. Sidang Rakyat…
JAKARTA - Dampak buruk yang masif dirasakan masyarakat sekitar wilayah pertambangan dan pembangkit listrik tenaga batu bara di Sumatera menjadi alasan kuat bagi warga untuk menuntut pemerintah membatalkan implementasi Undang-Undang…