You are currently viewing Seminar Online Di Balik Energi Batubara: Mendesak Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan
Flyer seminar online Kamis, (19/11/2026)

Seminar Online Di Balik Energi Batubara: Mendesak Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan

Banjarbaru, 19 November 2026 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan mengadakan seminar online transisi energi dengan tajuk “Di Balik Energi Batubara : Mendesak Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan” Kamis, (19/11).

Seminar ini memuat refleksi dan analisis atas ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif dan dampak ekologis yang ditimbulkan, dan ini menjadi tantangan bagi Kalimantan Selatan dalam memperjuangkan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Seminar ini diadakan secara online, yang diisi oleh Faizal Ratuela, Pengkampanye Anti Tambang dan Energi Berkeadilan WALHI Nasional, Raden Rafiq, Direktur WALHI Kalsel, Ir. H. Endarto, S.T.,M.S. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel, kegiatan ini dipandu Soraya sebagai moderator. Serta peserta yang bergabung dari lembaga anggota WALHI Kalsel, komunitas, dan masyarakat secara umum. 

Membahas tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara bukan sekedar persoalan pasokan listrik. Ada rantai industri ekstraktif yang menghasilkan emisi, merusak ekosistem, pencemaran lingkungan, dan memperbesar kerentanan masyarakat. Hal ini menyebabkan dampak percepatan krisis iklim dan bencana ekologis yang berlangsung dari hulu hingga hilir, bukan hanya di sekitar cerobong PLTU.

Sebagai gambaran, menurut catatan WALHI Kalsel sepanjang 2019 hingga 2026 ada sebanyak 20 jiwa korban tewas di lubang tambang dari orang dewasa hingga anak-anak. Catatan terakhir seorang anak perempuan berinisial A.N (12 tahun) meninggal dunia di lubang tambang batubara di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.

Pada seminar online ini, kita bukan hanya dipantik untuk mendorong transisi energi fosil ke energi terbarukan. Tetapi juga soal bagaimana kita dapat melakukan transisi energi yang berkeadilan. Mengurangi dampak sosial dan ekologis serta bertumpu pada semangat perngurangan risiko bencana.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Ir. H. Endarto, S.T.,M.S. dalam kesempatan ini menyampaikan dalam paparan beliau bahwa bauran energi daerah saat ini masih didominasi energi fosil yaitu minyak bumi 44,97 persen, batubara 38,05 persen dan Energi Baru Terbarukan 16,98 persen.

“Memang ketergantungan terhadap energi fosil batubara dan BBM khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan masih mendominasi dengan jumlah 84 persen bauran total” jelasnya. 

Raden Rafiq, Direktur Eksekutif WALHI Kalsel menyampaikan bahwa penguasaan ruang oleh industri ekstraktif cukup besar bahkan membebani separuh luas wilayah administratif Kalsel. Namun setelah industri di hulu merusak lanskap dan mengeksploitasi sumber daya alamnya, tetap saja di hilir terjadi ketimpangan akses.

Terhitung sekitar 1,9 Juta wilayah Kalsel telah terbani oleh tambang, Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Lalu, dari 559.080 hektare lahan yang diekspansi tambang, tidak serta merta memberikan keadilan ekonomi dan melahirkan demokratisasi sumber daya alam.

“Kita telah dibebani begitu banyak izin korporasi dan industri ekstraktif, namun yang dirasakan warga malah dampak negatif seperti pemadaman listrik bergilir dan biaya listrik yang mahal. Warga merugi, sebab hanya sekitar 25 sampai 30 persen batubara dipasok untuk domestik” tegasnya.

Faizal Ratuela, Pengkampanye Anti Tambang dan Energi Berkeadilan WALHI Nasional mengatakan bahwa kondisi hari ini menggambarkan ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam menimbulkan dampak percepatan krisis iklim. Namun, komitmen net zero emission kontra produktif dengan bauran energi terbarukan.

“Pemerintah telah menyatakan net zero emission 2060, namun konsumsi batubara masih tinggi. Sekitar 61,5 persen untuk batubara secara nasional dan untuk energi terbarukan seperti surya dan angin hanya sekitar 0,5 persen saja” ujarnya

Dampak pertambangan dan PLTU banyak mempengaruhi berbagai dimensi, baik lingkungan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat. Dari situ WALHI Kalsel mendorong pemerintah untuk menghentikan ekspansi dari hulu hingga ke hilir. Perlunya membangun sistem energi yang demokratis dan berkeadilan. Bukan sekadar mengganti teknologi, namun juga mengubah sistemnya menuju transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Transisi energi ini diperlukan agar menghindari ketergantungan pada energi fosil.

Narahubung: 081256650756 (Ray)

Walhi Kalimantan Selatan

Non-Governmental Organization

Tinggalkan Balasan