Hasil analisis Walhi Kalimantan Selatan bahwa produktifitas pertanian di Kecamatan Jejangkit terus menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2020 produksi tanaman padi mencapai seluas 2.879 hektar. Namun di Tahun 2021 produksi padi menurun menjadi 2.127 hektar, begitu juga di Tahun 2022 produksi padi semakin menurun drastis hanya seluas 1.104 hektar.

Marabahan – Sejak ditetapkannya Jejangkit sebagai lokasi Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2018, Jejangkit kini cenderung mengalami penurunan produktifitas pangan yaitu padi sawahnya. Bukan hanya gagal panen, petani di Jejangkit bahkan mengalami gagal tanam dalam tiga tahun terakhir.

Pada momentum HPS Tahun ini, Walhi Kalimantan Selatan ingin mengingatkan kepada Pemerintah bahwa HPS yang dilaksanakan Tahun 2018 lalu jangan hanya menjadi proyek seremonial saja. Bahkan dalam pelaksanaannya menimbulkan korban meninggal dunia, yaitu ASN asal Papua yang diduga meninggal dunia akibat kelelahan berjalan sejauh tiga kilometer. Artinya tidak ada persiapan yang matang dalam kegiatan seremonial tersebut.

HPS Tahun 2018 yang berada di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan kini telah menjadi lahan tak berdaya. Beberapa warga mengeluhkan air terlalu lama merendam daerah HPS tersebut sehingga sulit untuk menanam padi pada waktu yang seharusnya.

Hasil analisis Walhi Kalimantan Selatan bahwa produktifitas pertanian di Kecamatan Jejangkit terus menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2020 produksi tanaman padi mencapai seluas 2.879 hektar. Namun di Tahun 2021 produksi padi menurun menjadi 2.127 hektar, begitu juga di Tahun 2022 produksi padi semakin menurun drastis hanya seluas 1.104 hektar.

Hal ini yang kemudian mesti kita dorong bersama agar Pemerintah serius mendampingi masyarakat di Jejangkit khususnya masyarakat petani. Sebab, Tahun 2023 warga hampir mengalami gagal tanam. Meski bisa menanam, hanya sebagian petani saja yang berani bertaruh dengan alam karena waktu tanam yang terlambat dari waktu yang seharusnya. Dengan kondisi tersebut petani juga harus mengairi sawah mereka menggunakan pompa karena kekeringan sehingga biaya produksi petani semakin bertambah.

Awal tahun 2023 juga menjadi ujian bagi petani Jejangkit untuk mempertahankan lahan pangan mereka. Pasalnya banjir yang tidak kunjung surut di Kecamatan Jejangkit diduga akibat pompanisasi dari perusahaan sawit di wilayah tersebut.

Ada setidaknya dua perusahaan yang diduga menjadi sumber penyebab parahnya banjir tersebut di antaranya PT. Putra Bangun Bersama dan PT. Palmina Utama yang merupakan perusahaan asal China yaitu Julong Group. Kedua perusahaan ini dilaporkan warga Jejangkit kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan baik itu eksekutif maupun legislatif. Namun, sampai saat ini perusahaan masih bebal dan dianggap tidak memenuhi tuntutan masyarakat Jejangkit.

Dengan adanya kondisi tersebut Walhi Kalimantan Selatan menyatakan sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah mengevaluasi proyek food estate maupun proyek serupa yang telah berjalan dan yang masih dikerjakan
2. Mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik pertanian dan perkebunan warga dengan perusahaan perusak lingkungan yang menyebabkan rusaknya lahan kelola rakyat
3. Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga pupuk dan segala macam obat baik pertanian maupun perkebunan serta memberikan akses yang mudah kepada petani
4. Mendesak Gubernur Kalimantan Selatan untuk membuat regulasi yang jelas mengatur harga jual bahan pangan hasil dari perkebunan dan pertanian yang berpihak kepada para petani
5. Mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pemulihan kepada para petani yang lahannya terdampak bencana alam atau pun bencana yang dibuat oleh perusahaan perusak lingkungan
6. Mendesak Mabes Polri dan Kapolda Kalsel harus segera melakukan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, khususnya pertambangan dan perkebunan sawit, dan kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan pada lahan masyarakat
7. Mendesak pemerintah menghentikan izin baru pada korporasi perusak lingkungan, izin sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada kelangkaan bahan pangan
8. Mendesak pemerintah melakukan perbaikan dan pemulihan kerusakan lingkungan termasuk sungai, drainase, jalan dan infrastruktur lainnya dan khususnya lahan-lahan persawahan yang rusak akibat banjir
9. Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan pangan.

Narahubung: 081256650756