Jakarta, 29 Januari 2020 – Tahun 2019 telah dilalui bangsa ini dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahunnya. Sebagai tahun politik, dari sejak pra hingga paska pemilu, khususnya pemilu Presiden/Wakil Presiden, eskalasi politik yang sangat tinggi. Pada tahun politik dimana demokrasi prosedural seharusnya dapat menjadi salah satu alat untuk mengukur kualitas demokrasi Indonesia dan mencapai tujuan berbangsa, justru malah sebaliknya. Demokrasi diberangus, hak asasi manusia diabaikan, Reformasi Dikorupsi, pemberantasan korupsi dilemahkan. Demokrasi dibajak oleh kekuasaan ekonomi dan politik yang bersatu dalam sebuah kendaraan bernama oligarki, yang kini menggerakkan seluruh sendi kehidupan kita saat ini, baik di pemerintah maupun parlemen.
Di tingkat masyarakat, polarisasi tidak juga mereda. Perbedaan pandangan politik terhadap kekuasaan dan kebijakannya, selalu ditarik pada pilihan politik di Pilpres 2019. Ironinya, elit politik justru menggunakan kerapuhan yang terjadi di dalam masyarakat ini untuk menangguk keuntungan dirinya dan kelompoknya. Oligarki menyatu dalam bentuk pemerintahan yang dioperasionalisasikan di parlemen maupun pemerintah.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan “dengan membaca dan bahkan secara langsung menjadi bagian dalam gerakan advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat, kami telah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa bangsa kita sedang berada dalam keadaan atau kondisi yang tidak baik-baik saja dan menggiring kita pada kondisi menuju kolaps”.
Tahun 2019 menunjukkan krisis ekologis tidak kunjung membaik. Kuantitas bencana hidrometeorologis terus meningkat. Kerugianya pun tidak sedikit. Keselamatan rakyat di ujung tanduk, bertarung dengan bencana ekologis yang selalu membayang-bayangi kehidupan warga negara setiap detiknya. Begitu halnya kondisi konflik agraria. Proses resolusi konflik yang tidak jelas, ditambah ambisi infrastruktur pemerintah melalui proyek strategis nasional, menambah daftar panjang konflik agraria di Indonesia. Kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan terhadap petani, nelayan, masyarakat adat/masyarakat lokal, aktivis pro demokrasi dan lingkungan hidup jadi ekses yang tidak dapat dihindari.
Paska terpilih untuk kedua kali, Jokowi mengungkapkan bahwa ia tidak lagi memiliki beban. Ia seolah ingin meyakinkan rakyat akan bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat sekuat-kuatnya. WALHI melihat pernyataan tersebut mengkhawatirkan. Kekhawatiran lainnya, di periode kedua pemerintahannya, Jokowi tidak akan segan melupakan kepentingan rakyat. Investasi menjadi “mantra” kuat dalam pemerintahan Jokowi jilid kedua, bahkan sesaat setelah kemenangannya ditetapkan oleh KPU. Pidato politiknya jelas dan tegas menempatkan investasi, khususnya investasi ekstraktive dan skala besar sebagai tulang punggungnya. Karena itulah tinjauan lingkungan hidup 2020 yang kami luncurkan hari ini (29 Januari 2020), bertajuk “Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi”. Dengan berat hati, WALHI memprediksikan bahwa tahun 2020 ini, bangsa ini masih digelayuti langit mendung dengan berbagai krisis multidimensi yang akan terjadi.
Meski demikian, WALHI meyakini bahwa rakyat tidak akan tinggal diam dengan memburuknya demokrasi dan hak asasi manusia. Modal gerakan sosial yang lahir dari gerakan Reformasi Dikorupsi menjadi kekuatan di berbagai daerah, khususnya bagi kaum muda. Jika gerakan ini berhasil menghalau serangkaian regulasi buruk di masa transisi lalu, kini RUU Omnibus Law yang sarat untuk kepentingan investasi dan merugikan rakyat, dapat menjadi alat konsolidasi dan menyatukan gerakan rakyat untuk menghadangnya. (selesai)
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Boy Jerry Even Sembiring, Manajer Hukum Lingkungan, Eksekutif Nasional WALHI, di 085271897255
Narahubung:
Malik Diadzin, Staf Komunikasi Publik dan Hubungan Media, di 081808131090
