Catatan Akhir Tahun 2025 Walhi Kalimantan Selatan Banjarbaru, 22 Desember 2025 – Tahun 2025 merupakan tahun ujian bagi masyarakat sipil. Dinamika gerakan sosial, hak asasi
Banjarbaru, 22 Desember 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menyelenggarakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) WALHI Kalsel Tahun 2025 pada Sabtu (20/12/2025)
Banjarbaru, 22 Desember 2025 – Wacana pengusulan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional masih mengemuka dan menuai penolakan luas dari masyarakat adat Dayak Meratus. Dalam Dialog
Banjarbaru, 2 Desember 2025 – Kantor WALHI Kalsel kedatangan perwakilan dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroekoteknologi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang menyerahkan nota kesepahaman antara
Jumat (28/11/2025) pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, sepuluh pemuda yang terdiri dari tiga laki-laki dan sembilan perempuan telah berkumpul di halaman Rumah Gerakan Rakyat WALHI
Banjarbaru, 10 November 2025 – Di tengah euforia para elit politik pada COP 30 di Belem, Brazil saat ini bumi, khususnya Kalimantan Selatan kini terperosok
Banjarbaru, 30 Oktober 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) laksanakan lokakarya Pendidikan Lingkungan Hidup, Hukum
Banjarbaru, 24 Oktober 2025 – Telah satu tahun rezim Prabowo–Gibran tidak kunjung tampak 19 juta lapangan pekerjaan bagi rakyat sebagaimana janji politiknya. Kini, kita malah
Banjarbaru, 20 Oktober 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun WALHI ke-45 pada 15 Oktober dan juga Hari Pangan Sedunia 2025 pada 16 Oktober,
Banjarbaru, 12 September 2025 – Aliansi Meratus Tolak Taman Nasional Meratus yang terdiri dari berbagai NGO (Non-Governmental Organization) memenuhi undangan audiensi dari DPRD Provinsi Kalimantan
Banjarmasin, 3 September 2025 – Gelombang demonstrasi di Indonesia menjalar hingga ke Kalimantan Selatan. Buntut dari kebijakan DPR RI yang tidak berpihak pada rakyat dan
Pernyataan Sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia terhadap peserta
Banjarbaru, 27 Agustus 2025 – Memenuhi undangan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan perihal persoalan Taman Nasional Pegunungan Meratus, Aliansi Meratus bertandang ke Kantor
Banjarbaru, 15 Agustus 2025 – Aliansi Meratus menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyatakan sikap penolakan terhadap rencana penetapan Taman
Banjarbaru, 13 Agustus 2025. Pasca diketahui seluas 119.779 hektar pegunungan Meratus diusulkan menjadi Taman Nasional, Masyarakat Adat di Pegunungan Meratus serta masyarakat sipil di Kalimantan
Banjarbaru, 16 Juli 2025 – Terjadi lagi, beberapa waktu lalu dua orang ahli mengalami intimidasi dan kriminalisasi karena memberikan keterangan ahli dalam perkara persidangan. Ialah
Banjarbaru, 9 Juli 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan gelar acara bedah buku “Surat-surat Perjalanan dari Kalimantan Barat-Kalimantan Timur” yang ditulis oleh
Banjarbaru – Palangkaraya, 5 Juni 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah gelar aksi memperingati hari lingkungan hidup sedunia di
Rantau Bakula, 8 Mei 2025 – Menindaklanjuti aduan warga Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang terdampak langsung aktivitas perusahaan batubara bawah tanah
Banjarbaru, 16 April 2025 – Warga Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar adakan konferensi pers di sekretariat Walhi Kalimantan Selatan atas dugaan gangguan
Siaran Pers Banjarbaru, 29 Maret 2025 – Lebih dari tiga dasawarsa, ide taman nasional di Kalimantan Selatan silih berganti datang dan pergi. Penolakan Taman Nasional
Banjarbaru, 13 Maret 2025 – Data yang diolah WALHI Kalimantan Selatan menunjukan deforestasi yang terjadi pada tahun 2023 hingga 2024 mencapai 146.956,8 hektare di Provinsi
Banjarbaru, 10 Maret 2025 – Walhi Kalimantan Selatan turut laporkan empat perusahaan yang diduga terindikasi korupsi sumber daya alam. Laporan ini dilayangkan bersama dengan laporan
Banjarbaru, 27 Februari 2025 – Setelah beberapa kali penundaan, akhirnya rapat terkait aduan masyarakat Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar mengenai dampak buruk
Banjarbaru, 13 Januari 2025 – Rencana pembukaan lahan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi merupakan kesesatan berpikir. pernyataan tersebut seolah-olah menjelaskan kerusakan ekologis
Forum anggota Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) Walhi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Sabtu, (23/11/2024) telah menetapkan Raden Rafiq S.F.W sebagai Direktur Eksekutif
Siaran Pers Banjarbaru, 20 November 2024 – Kabar duka lagi bagi petani Indonesia. Setelah menjalani beberapa kali persidangan Pak Sumardi (64) petani asal Desa Rantau
Banjarbaru, 21 Oktober 2024 – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada Sidang Paripurna MPR
Banjarmasin, 24 Agustus 2024 – Polisi melakukan kekerasan dan penganiayaan pada massa aksi damai peringatan darurat demokrasi dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan
Banjarmasin, 23 Agustus 2024 – Dalam rangka merespon pembangkangan konstitusi oleh DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalimantan Selatan melakukan
Selain menceritakan resistensi masyarakat terhadap eksploitasi alam, film ini menggambarkan perspektif perempuan dalam komunitas masyarakat adat.
Banjarbaru, 9 Desember 2023 – Masifnya degradasi lahan dan bencana ekologis. Walhi Kalimantan Selatan tutup Tahun 2023 dengan mengadakan diskusi publik. Diskusi ini diisi oleh
Banjarbaru, 8 Desember 2023 – Walhi Kalimantan Selatan melaksanakan pendidikan Green Student Movement (GSM) Tahun 2023. GSM merupakan sebuah agenda edukasi yang dilakukan oleh WALHI
Sejak ditetapkannya Jejangkit sebagai lokasi Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2018, Jejangkit kini cenderung mengalami penurunan produktifitas pangan yaitu padi sawahnya. Bukan hanya gagal panen, petani di Jejangkit bahkan mengalami gagal tanam dalam tiga tahun terakhir.
Jakarta, 8 Desember 2022 – Tidak ada upaya penegakan hukum yang maksimal terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK) Kabupaten Hulu Sungai
Banjarbaru, 16 Oktober 2022 – Kalimantan Selatan sebagai salah satu kandidat paru – paru dunia sedang mengalami krisis. Salah satu krisis yang disebabkan oleh aktivitas
Banjarbaru, 12 Oktober 2022 – Sepanjang 456 ribu meter jalan negara di Kalimantan Selatan dibebani dan dikepung perizinan tambang. Dampak dari beban izin tambang ini
Jakarta, 17 Agustus 2022 – Konstitusi Indonesia mengamanatkan sumber daya alam di kuasai oleh Negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Amanat yang tertuang dalam
Siaran Pers Di tengah tren global dalam penghentian pendanaan batubara, pemerintah Indonesia harus segeramengevaluasi total perpanjangan kontrak perusahaan PKP2B, salah satunya Adaro. Jakarta, 14 Juli
PERS RILIS Paringin, 20 Juni 2022 – Adanya dugaan pelanggaran terkait transaksi jual beli lahan di wilayah hukum adat dayak Pitap, masyarakat ingin memperjelas dan
Jakarta, April 27, 2022 – Bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Adaro Energy Indonesia (Adaro) sejumlah aktivis melakukan aksi damai di depan gedung kantor Adaro pagi ini. Aksi tersebut mengangkat tema mudik dan lebaran yang bertujuan untuk mendorong Adaro untuk segera meninggalkan batu bara di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata.
Jakarta – Banjarmasin, 19 April 2022 – Sejumlah aktivis dari komunitas lingkungan dan anak mudamelakukan aksi damai di Jakarta dan Kalimantan pagi ini guna mendesak
Jakarta, 9 Maret 2022 – Sidang permohonan uji materiil UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) di Mahkamah Konstitusi dengan nomor
JAKARTA – Tragedi pembunuhan Advokat Jurkani yang sedang bertugas melawan tambang ilegal di Kalimantan Selatan memasuki tahap final, kedua pelaku masing-masing diganjar 10 tahun dan
Kami GERAKAN MASYARAKAT SIPIL (GEMAS) KALIMANTAN SELATAN, berdasarkan berita dan informasi aktual yang banyak beredar saat ini terkait kasus Hukum yang dianggap tidak adil dalam
Banjarmasin, 5 November 2021 – Sikapi pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada COP 26. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan bersama anggota lembaga, sahabat walhi
Banjarmasin, 21 Oktober 2021 – Aliansi mahasiswa BEM SEKA dan koalisi masyarakat sipil Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan menyambut kedatangan jokowi dengan aksi evaluasi
Jakarta, 7 Oktober 2021 – Setelah warga menunggu selama sekitar sebulan, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melanjutkan sidang uji materiil UU Minerba pada Kamis, 7 Oktober
Banjarbaru, 6 Oktober 2021 – Sempat dihalangi oknum Polisi di jalan, massa aksi FRI Kalsel lanjutkan aksi di depan Gubernur pada momentum arba mustamir Rabu,
Banjarbaru, 5 Oktober 2021 – Hari ini Selasa (5/10), Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan gelar Haul Atas Matinya Reformasi: “Sahnya UU Omnibus Law” atau